Connect with us

TIMUR TENGAH

Eropa Desakkan Kemajuan Dalam Pembicaraan Nuklir AS–Iran 

Eropa Desakkan Kemajuan Dalam Pembicaraan Nuklir AS–Iran 



Para pemimpin Eropa berharap dimulainya pembicaraan tidak langsung antara Amerika dan Iran, Selasa (6/4), di Wina, Austria untuk mengaktifkan lagi persetujuan internasional untuk membatasi kemampuan nuklir Iran, akan menyesuaikan kembali kebijakan Amerika dan Eropa terhadap Republik Islam itu.

Keluarnya Amerika Serikat dari pakta internasional oleh Presiden Donald Trump pada 2018 dan diberlakukannya lagi sanksi-sanksi Amerika terhadap Iran merupakan penghalang utama dalam hubungan Amerika dan Eropa.

Pejabat Amerika dan Iran siap mengadakan pembicaraan lewat mediasi Eropa. Ini berlangsung di sela-sela pertemuan antara Iran dan negara-negara Eropa, China, dan Rusia, semuanya negara penandatangan pakta internasional 2015 yang bersejarah. Persetujuan itu membatasi program nuklir Iran dan sebagai imbalan, penghapusan sanksi-sanksi Amerika dan dunia internasional.

Delegasi AS dipimpin utusan khusus untuk Iran, Rob Malley. Pakta itu resmi dikenal sebagai the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Trump menarik Amerika dari persetujuan itu, katanya persetujuan itu tidak efektif dan tidak menyentuh kegiatan-kegiatan “jahat” Iran di Timur Tengah.

Sejak AS keluar dari pakta itu, Iran telah melanggar pembatasan stok uranium yang diperkaya, langkah yang sebagian ditujukan untuk menekan Inggris, Prancis, dan Jerman, untuk mengimbangi dampak pemberlakuan kembali sanksi AS itu.

Negara-negara Eropa sedang mengusahakan pengetatan strategi mereka terhadap Iran sehubungan tuduhan pelecehan hak-hak asasi manusia (HAM) oleh Iran. Para utusan Uni Eropa sudah siap memberi persetujuan pada Rabu atas sanksi-sanksi terhadap beberapa pejabat Iran karena pelanggaran hak-hak, perangkat langkah pertama yang akan diberlakukan blok Eropa sejak 2013. Langkah penghukum itu, menurut analis, bisa mempersulit usaha untuk menyelamatkan JCPOA.

Pada malam menjelang pembicaraan di Wina, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab memberitahu Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, bahwa London akan berusaha memastikan perundingan nuklir ini “membuahkan hasil.” [jm/ka]

Advertisement
Click to comment

TIMUR TENGAH

UEA Pilih Perempuan Arab Pertama untuk Pelatihan Astronaut

UEA Pilih Perempuan Arab Pertama untuk Pelatihan Astronaut



Uni Emirat Arab telah memilih perempuan Arab pertama yang akan berlatih sebagai astronaut saat negara Teluk itu dengan cepat mengembangkan perjalanan antariksa untuk mendiversifikasi ekonominya.

Kantor berita Reuters melaporkan, Nora al-Matrooshi, warga negara UEA, adalah lulusan teknik mesin berusia 27 tahun yang saat ini bekerja untuk Perusahaan Konstruksi Perminyakan Nasional Abu Dhabi. Dia akan bergabung dengan Kelas Kandidat Astronaut Angkatan 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (National Aeronautics and Space Administration/NASA).

UEA menggunakan program antariksanya untuk mengembangkan kemampuan ilmiah dan teknologinya serta mengurangi ketergantungannya pada minyak.

Pada Februari, sebuah wahana antariksa UEA mencapai orbit planet Mars, yang merupakan ekspedisi antarplanet pertama di dunia Arab. UEA berencana meluncurkan wahana penjelajah Bulan pada 2024 dan bahkan visi untuk permukiman di Mars pada 2117.

Matrooshi akan bergabung bersama astonaut UEA lainnya, Mohammed al-Mulla. Dengan demikian, ada total empat peserta dalam Program Astronaut, salah satunya adalah Hazza al-Mansouri, yang menjadi orang Emirat pertama yang melakukan perjalanan luar angkasa saat terbang ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada 2019.

Mohammed Bin Rashid Space Center (MBRSC), yang berbasis di Dubai, mengatakan Nora adalah salah satu dari 4.300 pelamar yang menjalani seleksi berdasarkan kemampuan ilmiah, pendidikan dan pengalaman praktis, dan kemudian pada penilaian fisik, psikologis dan medis.

UEA meluncurkan Program Luar Angkasa Nasional pada 2017 untuk mengembangkan keahlian lokal. Populasinya yang berjumlah 9,4 juta, sebagian besar adalah pekerja migran, tidak memiliki basis ilmiah dan industri seperti negara-negara utama dalam penjelajahan antariksa. [na/ft]

Continue Reading

TIMUR TENGAH

Netanyahu Kecam Rezim Iran yang ‘Fanatik’

Netanyahu Kecam Rezim Iran yang ‘Fanatik’



Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan Amerika Llyod Austin di Yerusalem hari Senin (12/4), menyebut pemerintah Iran sebagai “rezim fanatik.”

Lawatan Austin di Israel bertepatan dengan serangan sabotase terhadap fasilitas nuklir bawah tanah Iran Natanz yang merusak sentrifugal, serangan yang dinilai dapat membahayakan pembicaraan yang sedang berlangsung tentang kesepakatan nuklir Iran yang porak poranda dan berpotensi memicu perang di antara kedua negara.

Netanyahu dan Austin berbicara singkat, tetapi tidak menjawab pertanyaan wartawan.

“Di Timur Tengah, tidak ada ancaman yang lebih serius, lebih berbahaya dan lebih mendesak dibanding yang ditimbulkan rezim fanatik di Iran. Iran terus mendukung teroris di lima benua, mengancam warga sipil di mana pun. Iran tidak pernah mengakhiri usaha untuk mengembangkan senjata nuklir dan meluncurkan rudal. Dan Iran secara konsisten dan dengan keras menyerukan pemusnahan Israel dan berupaya mencapai tujuan itu. Pak Menhan, kita sama-sama tahu horor yang ditimbulkan perang, kita sama-sama memahami pentingnya mencegah perang, dan kita sama-sama sepakat bahwa Iran tidak pernah boleh memiliki senjata nuklir. Kebijakan saya sebagai perdana menteri Israel jelas. Saya tidak pernah akan membiarkan Iran memiliki kapabilitas senjata nuklir untuk mewujudkan tujuan genosida yang hendak melenyapkan Israel. Dan Israel akan terus mempertahankan diri terhadap agresi dan terorisme Iran,” tegasnya.

Iran menyalahkan Netanyahu terhadap serangan sabotase di fasilitas nuklir Natanz.

Israel belum mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Unit militer rahasia atau badan intelijen Israel Mossad jarang melakukan serangan semacam itu.

Media Israel secara luas melaporkan bahwa pemerintahnya telah merekayasa serangan siber yang menghancurkan dan menimbulkan pemadaman listrik di fasilitas nuklir itu.

Menteri Pertahanan Amerika Llyod Austin mengatakan ia “berterima kasih dengan pembahasan hari Senin untuk mengembangkan prioritas pertahanan bersama dan kerjasama erat antara Amerika dan Israel.”

Dalam konferensi pers sebelumnya di Pangkalan Udara Nevatim hari Senin, Austin menolak mengomentari apakah serangan di Natanz itu akan merintangi upaya pemerintah Biden untuk melibatkan kembali Iran dalam program nuklirnya. [em/jm]

Continue Reading

TIMUR TENGAH

Pengamat: Lebanon Membutuhkan Bantuan Mendesak

Pengamat: Lebanon Membutuhkan Bantuan Mendesak



Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan Lebanon tidak akan bisa menarik dirinya keluar dari krisis ekonomi sampai pemerintahan baru dibentuk untuk memulai reformasi yang telah lama terhenti. Akan tetapi, pengamat Lebanon mengatakan mereka disandera oleh sistem politik yang korup dan membutuhkan bantuan dari luar untuk memecahkan kebuntuan dan menciptakan kondisi yang bisa membangkitkan kembali negara itu. Salah satu saran adalah dengan membentuk dewan perwalian sementara PBB untuk Lebanon agar negara itu bisa pulih.

Dengan status gagal bayar utang Eurobond, obligasi bersama zona negara-negara pengguna mata uang euro, senilai satu koma dua miliar dolar tahun lalu, mata uang Lebanon ambruk dan ekonominya menyusut hingga 25 persen.

Jihad Azour, kepala Departemen Timur Tengah Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan kepada Reuters bahwa untuk mengatasi krisis ekonomi yang mengerikan di Lebanon saat ini “diperlukan pendekatan yang komprehensif” dengan berbagai reformasi keuangan dan pemerintahan. Ia memperingatkan bahwa “dengan tidak adanya pemerintahan baru yang dapat memimpin transformasi ini, sangat sulit untuk berharap situasinya akan membaik dengan sendirinya.”

Akan tetapi, dalam wawancara dengan VO, Profesor Habib Malik dari Lebanese American University mengatakan bahwa warga Lebanon terjebak dalam kekacauan di antara para panglima perang yang berpolitik dan sang penguasa de-facto, milisi Hizbullah yang didukung Iran.

Malik mengatakan, “Seluruh dunia kurang lebih sudah berpendapat: Bentuk suatu pemerintahan, mulai terapkan reformasi, dan kemudian kami akan membantu. Orang-orang ini tidak akan menerapkan reformasi apa pun yang dengan cara apa pun akan mengurangi pencurian, kekuasaan dan kendali mereka. Yang kedua, ‘Kalian, warga Lebanon, harus berurusan dengan Hizbullah sendiri.’ itu sama saja dengan memberi tahu sandera dengan pistol di kepalanya: ‘Kamu harus membebaskan diri dari penculikmu, dan kemudian kami akan datang dan membantumu.’ Itu juga tidak pernah terjadi dalam situasi penyanderaan.”

Ekonom Toufic Gaspard, mantan penasihat senior menteri keuangan Lebanon dan IMF mengatakan ia tidak melihat kembalinya pertumbuhan ekonomi Lebanon tanpa pembersihan keuangan dan fiskal. “Di situlah letak masalahnya, karena sistem politiknya adalah berbagi aset-aset negara, bukan menambah kekayaan negara,” ujarnya.

“Lebanon tidak bisa diselamatkan sebagai sebuah negara kecuali aktor eksternal yang berpengaruh, secara kolektif dan individu, memutuskan untuk turun tangan dan menciptakan kondisi yang dapat menarik Lebanon keluar dari jurang,” kata Emile Nakhleh, pensiunan pejabat intelijen senior CIA yang kini memimpin Global and National Security Policy Institute di Universitas New Mexico.

Nakhleh juga menyarankan pembentukan dewan perwalian sementara PBB untuk Lebanon.

Nakhleh memperingatkan bahwa jika “kondisi ini dibiarkan, Lebanon bisa bangkrut dalam dua tahun,” membuka jalan bagi oknum-oknum jahat untuk mengeksploitasi ketidakstabilan Lebanon. [rd/jm]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close