Connect with us

#Batubara

Erick Thohir: Gasifikasi Batubara Hemat Neraca Perdagangan

Erick Thohir: Gasifikasi Batubara Hemat Neraca Perdagangan

[ad_1]


Erick Thohir: Gasifikasi Batubara Hemat Neraca Perdagangan


Telegraf – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan proyek gasifikasi batu bara dinilai dapat memangkas impor gas alam cair atau liquid petroleum gas (LPG) yang secara kumulatif bisa menghemat neraca perdagangan.

Menurut Erick, dengan gasifikasi batubara, maka devisa yang dipergunakan dalam impor LPG akan berkurang sehingga cadangannya bisa dihemat untuk meningkatkan perekonomian nasional.

“Gasifikasi batu bara memiliki nilai tambah langsung pada perekonomian nasional secara makro. Akan menghemat neraca perdagangan, mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, dan menghemat cadangan devisa,” kata Erick dalam keterangan tertulis yang diterima (12/05/2021).

Perjanjian antara perusahaan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang digelar secara virtual ini merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

Menurut Erick gasifikasi batu bara merupakan salah satu wujud meningkatkan perekonomian nasional dengan cara memaksimalkan potensi yang dimiliki dan menghilangkan ketergantungan impor.

Perjanjian kerja sama multinasional ini diharpkan akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional, khususnya di sektor energi. Dalam hal ini Pertamina dinilai bisa menjadi motor untuk menggerakkan industri energi nasional agar bisa bersaing di pasar internasional.

“Dengan memastikan tersedianya kebutuhan energi yang mandiri, kami berharap sektor makro dan mikro dapat terus tumbuh dan menjadi pilar perekonomian nasional,” terangnya.


Photo Credit: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, nyatakan proyek gasifikasi batu bara dinilai dapat memangkas impor gas alam cair atau liquid petroleum gas (LPG). REUTERS

 

Didik Fitrianto
Latest posts by Didik Fitrianto (see all)



[ad_2]

Source link

Advertisement
Click to comment

#Batubara

ESDM Lakukan Penyempurnaan Kebijakan Minerba

ESDM Lakukan Penyempurnaan Kebijakan Minerba

[ad_1]

ESDM Lakukan Penyempurnaan Kebijakan Minerba


Telegraf – Kementerian ESDM tengah menyempurnakan Kebijakan Minerba di Indonesia sebagai gambaran atas arah pengelolaan minerba serta praktik implementasinya yang lebih adaptif bagi masyarakat.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, penyempurnaan kebijakan tersebut berupa dokumen turunan kebijakan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Secara internal kami sudah melakukan pendalaman penyusunan dokumen, pemikiran, diskusi dan lain-lain. Sejak tahun 2018 sudah melakukan secara masif, sistematis, dan sungguh-sungguh. Kebijakan ini merupakan turunan dari amanat Undang Undang yang harus kita lakukan,” katanya.

Ridwan menegaskan, penyusunan dokumen kebijakan ini disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik pengusaha, akademisi, hingga masyarakat.

“Kami susun secara inklusif. Pemerintah sebagai fasilitator dan melibatkan pemangkau kepentingan agar yang kita susun ini menjadi kebijakan bersama sehingga nanti pada tataran implementasi tidak terlalu sulit,” jelasnya.

Melalui dokumen kebijakan minerba, sambung Ridwan, diharapkan mampu menjadi jalan tengah atas permasalahan isu-isu lingkungan yang selama ini kerap dipertentangkan di masyarakat.

“Ini sama pentingnya untuk meningkatkan nilai manfaat sumber daya alam sekaligus menjaga keberlanjutan keberadaannya lintas generasi,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Muhammad Wafid menyampaikan bahwa penyusunan dokumen kebijakan mineral dan batubara bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara, meningkatkan manfaat ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kemandirian dan ketahanan industri nasional berbasis mineral dan batubara serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Secara umum, kaidah dasar pengelolaan mineral dan batubara dalam dokumen kebijakan mineral dan batubara ini dibagi menjadi tiga, yaitu Inventarisasi mineral dan batubara, pemanfaatan mineral dan batubara, dan konservasi mineral dan batubara. Hal inilah yang mendasari penyusunan bab dalam dokumen kebijakan mineral dan batubara.


Photo Credit: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau Gubernur di seluruh Indonesia untuk tidak lagi menerbitkan izin pertambangan mineral dan batu bara (minerba) baru. Hal ini terkait dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada tanggal 10 Juni 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 173C UU No.3. / 2020 (UU Pertambangan Indonesia baru). REUTERS

Indra Christianto
Latest posts by Indra Christianto (see all)



[ad_2]

Source link

Continue Reading

Trending Dari BuzzFeed

close