Connect with us

FEED

Dukungan Nia Ramadhani dan Janji Ketua Wantim Kadin Anindya Bakrie Bantu Jokowi Pulihkan Ekonomi

Dukungan Nia Ramadhani dan Janji Ketua Wantim Kadin Anindya Bakrie Bantu Jokowi Pulihkan Ekonomi

Pertambahan kasus baru COVID-19 yang menggila, bikin pemerintah mengkalkusi ulang pertumbuhan ekonomi nasional yang terdampak virus corona.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi sangat mungkin terjadi apabila lonjakan kasus harian COVID-19 terus berlanjut.

Dalam skenario yang berat, pertumbuhan ekonomi diproyeksi hanya bisa mencapai level maksimal 3,7 persen pada sepanjang tahun ini.

Kondisi itu kemungkinan akan dihadapi Indonesia jika penyebaran COVID-19 terus memuncak hingga lebih dari pekan kedua Juli 2021 yang kemudian diikuti oleh perpanjangan pembatasan sosial sampai dengan pekan ketiga Agustus.

“Dalam situasi ini laju perekonomian relatif lebih lambat,” ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani menambahkan, laju pemulihan diyakini baru akan terjadi pada awal kuartal IV 2021 yang berarti telah memasuki penghujung tahun.

Ada pun dalam skenario moderat atau ringan, laju kasus harian tidak boleh terus memuncak hingga pekan kedua bulan ini.

Selain itu, pembatasan sosial secara ketat maksimal berlaku sampai dengan pekan pertama Agustus. Jika ini terjadi, maka laju pemulihan sudah bisa terasa pada bulan yang sama.

“Dalam skenario moderat pertumbuhan ekonomi tahunan bisa mencapai level 4,5 persen,” tutur Menkeu.

Soal ekonomi nasional ini, Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Kadang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan saat ini tugas Kadin memastikan akan bermitra bersama pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional.

“Jadi tugas Kadin adalah memastikan bisa bermitra strategis dengan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional khususnya dalam bidang kesehatan dan ekonomi,” kata Anindya dikutip Antara.

Anindya menyampaikan Kadin akan memikirkan solusi terhadap tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini akibat pandemi COVID-19.

“Kita harus benar-benar memikirkan bagaimana ekonomi nasional yang sangat tidak gampang, apalagi besok sudah mulai PPKM darurat. Sudah bisa dibilang lockdown seperti pada awal pandemi,” ujar dia.

Anindya menuturkan pihaknya akan mendukung Ketua Umum dan pengurus Kadin Indonesia periode 2021-2021 dalam melaksanakan tugas.

“Intinya bagaimana fungsi dan peran Kadin difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional,” ujar dia.

Anindya menyampaikan bahwa dalam penanganan ekonomi, Kadin akan mendorong pelaku UMKM di seluruh daerah se-Indonesia agar bisa bangkit, berkembang, dan naik kelas hingga mengadopsi teknologi digital.

Sementara dari sisi penanganan masalah kesehatan, Anindya menuturkan perlu ada industri kesehatan sehingga tidak lagi mengimpor dari luar negeri.

“Jadi kita fokus kepada kesehatan bahkan kalau bisa membuat industri kesehatan sehingga mencegah impor dan yang terakhir bagaimana bisa membantu UMKM agar bisnisnya tidak tutup dan tidak ada PHK (karyawan),” kata dia.

Dukungan Nia Ramadhani

Nia Ramadhani pernah menyatakan dukungan untuk Anindya Bakrie, kakak dari suami Nia, Ardi Bakrie

I dont know what is happening..Walaupun akhirnya tidak seperti yang aku harapkan dan bayangkan…TAPI BE STRONG DIN.. DAN JANGAN PATAH SEMANGAT BUAT NIAT NANIN YANG INGIN MEMBANTU ORG KECIL/PENGUSAHA KECIL AGAR BISA PUNYA KESEMPATAN MAJU BERSAMA2..,” ujar Nia Ramadhani.

KRN ITU ADALAH ALASAN AKU INGIN NANIN DI KENAL BANYAK ORG SPY BISA BANYAK YG DOAIN NANIN SPY NIAT BAIK NANIN BISA KEJADIAN.. (AMIIN),” tutur Nia Ramadhani.

Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

FEED

Cerdas dan Bijak di Ruang Digital Guna Mewujudkan Transformasi Digital Indonesia

Cerdas dan Bijak di Ruang Digital Guna Mewujudkan Transformasi Digital Indonesia

BuzzFeed – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyelenggarakan seminar online dengan tema yang diangkat “Cerdas dan Bijak di Ruang Digital”. Dalam seminar tersebut menghadirkan tiga pembicara yang mumpuni pada bidangnya, diantaranya adalah Junico BP Siahaan sebagai Anggota Komisi I DPR RI, Widodo Muktiyo selaku Guru Besar UNS serta Cecep Darmawan yang merupakan seorang guru besar UPI.

Seminar ini merupakan dukungan Kominfo terhadap Program Literasi Digital yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Webinar memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah untuk menghimbau masyarkat luas khususnya dalam sisi perkembangan digital, dan juga harus memhami betul dalam gadget sebagai alat dari literasi digital dari setiap generasi, masih banyak beberapa generasi yang belum mahir dalam digital.

Di Indonesia sendiri sudah 170 juta penduduk Indonesia sudah aktif di sosial media, sudah semudah itu kita semua dalam mengakses dunia digital, juga sudah 98.2% dari jumlah penduduk di Indonesia sudah menggunakan smart phone.

Junico BP Siahaan menyampaikan bahwa Peran DPR di dalam dunia digital ini adalah membuat perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan juga tentang penyiaran yang tentu saja berhubungan langsung mengenai keamanan dan kenyamanan bagi pengguna dunia digital.

“Peran DPR juga adalah menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk membangun infrastruktur TIK dan terakhir menjadi pengawas di dunia digital yang tugasnya antara lain memastikan tidak adanya ketimpangan digital serta berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat lain, dan memastikan hak masyarakat di dunia digital yang ada di tupoksi kominfo terpenuhi,” kata Nico Kamis, (14/10/2021) melalui zoom meeting.

Nico menekankan beberapa hal yang intinya adalah bahwa kita harus mampu menyiapkan sumber daya manusia meningkatkan keterampilan berpikir, cinta terhadap ilmu dan implementasi konsep literasi di dunia pendidikan.

“Acara webinar seperti sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan membangun prasarana digital sampai ke pelosok nusantara, karena percuma jika tidak digunakan dengan baik dan juga memberikan hasil yang positif, sehingga kita bisa menjadi bangsa pemenang terutama menjelang generasi emas 2045,” terangnya.

Widodo Muktiyo selaku guru besar UNS menginfokan bahwa tantangan di zaman sekarang dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi bisa menjadi makanan maupun menjadi racun, untuk itu yang pertama kita harus memberikan informasi yang positif, meningkatkan kualitas diri dengan memperluas wawasan dalam rangka meningkatkan kecerdasan digital.

“Mawas diri dan membangun critical thinking sehingga nantinya akan menjadi pribadi yang inspiratif dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dan juga ingat bahwa apapun yang dilakukan di dunia digital memiliki jejak digital sehingga kita perlu untuk berhati hati,” kata Widodo.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti itu bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua untuk selalu berbuat baik baik, mari kita membuat jejak digital yang positif dan mari kita secara cerdik dan cerdas menghindarkan diri dari hal yang negatif.

Pada kesempatan yang sama, Cecep Darmawan, selaku guru besar UPI menyampaikan bahwa fungsi dari media sosial itu sangatlah banyak tentunya untuk interaksi dan integrasi yang diharapkan didalamnya terdapat pribadi dengan berkarakter yang baik di ruang publik, dimana kita mengetahui hak, kewajiban, serta tanggung jawab kita, menaati hukum, memiliki daya pikir kritis mengedepankan cek dan ricek sehingga kita tidak mudah termakan berita bohong atau hoax serta menghormati ruang pribadi orang lain.

“Ada quotient yang komponen digitalcitizenshipnya mempunyai peran kognitif, emosional dan perilaku yang harus seimbang untuk menciptakan sikap positif di ruang digital. Bahwa literasi digital merupakan kekuatan bagi bangsa Indonesia, jika ingin menjadi bangsa pemenang maka literasi digital adalah syarat utamanya, perkuat literasi digital dengan wawasan yang baik, menjadi good and smart citizen,” kata Ceecep.

Dengan adanya program terkait literasi digital tersebut, masyarakat diharapkan dapat melakukan literasi digital sebagai dukungan kepada pemerintah mewujudkan transformasi digital Indonesia yang sedang berjalan ini.

 

Continue Reading

FEED

Pentingnya Literasi Digital Bagi Generasi Bangsa

Pentingnya Literasi Digital Bagi Generasi Bangsa

BuzzFeed – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyelenggarakan seminar online bertema “Pentingnya Literasi Digital Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.

Dalam seminar itu turut mengundang pihak dari DPR dan para praktisi di bidangnya, antara lain Junico BP Siahaan dari Komisi I DPR RI, Devie Rahmawati dari TA Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa dan Karim Suryadi, guru besar Komunikasi Politik pada Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universal Pendidikan Indonesia (UPI).

Seminar tersebut merupakan dukungan Kominfo terhadap Program Literasi Digital yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, beberapa tujuan dalam seminar itu salah satunya adalah untuk menghimbau masyarkat luas khusunya dalam menaggapi perkembangan digital dan terkait dengan pemahaman pengunanaan gadget sebagai alat digital yang kini sudah digunakan oleh setiap generasi, akan tetapi karena dirasa masih banyak beberapa generasi yang belum mahir dalam meghadapi digitalisasi.

Diketahui di Indonesia sendiri sudah 170 juta penduduk tercatat aktif di sosial media (Sosmed), sudah semudah itu kita semua dalam mengakses dalam dunia digital, lalu sudah 98.2% dari jumlah penduduk di Indonesia yang menggunakan smart phone.

“Negara serta DPR sudah merancang dalam membuat tol langit, yaitu pengembangan dalam literasi digital, dengan tujuannya Indonesia harus menjadi insan dunia. Dengan kesulitan yang kita alami dalam pembangunan saranya pada setiap daerah di Indonesia terutama pada Indonesia pada bagian Timur, untuk bisa meratakan dalam merasakan kemajuan digital dan seperti yang dikatankan oleh Bung Karno “Bukan hanya sarana yang dibangun, namun kita juga harus membangun manusianya” untuk lebih berkembang,” kata Nico melalui webinar Zoom, Rabu (13/10/2021).

Nico mengatakan dirinya memiliki info data bahwa beberapa penduduk Indonesia rata-rata bisa menggunakan smart phone dengan durasi 8 jam 52 menit, sebegitu pentingnya digital saat ini untuk kehidupan setiap orang dalam berbagai fiture menarik dari dunia digital.

Sementara itu, Devie Rahmawati menginfokan, bahwa warga milenial merupakan orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, ada juga budaya yang tidak sehat adalah diri kita sendiri yang mudah stres, dilanjutkan oleh Devi, bahwa jika memliki penyakit iri dan dengki karena melihat orang lain lebih baik dari kita, lalu juga seringnya kita yang pamer apa yang kita miliki di sosial media yang mengakibatkan dampak yang bisa merugikan.

“Budaya haus akan apresiasi karena ingin diberikan penghargaan dia memberikan hoax melalui sosial media, ada juga penyakit ingin viral, bagus bila dengan segi positif bukan melalui sensasi. Mari ambil madunya, jauhi racunnya dunia digital, ambil segi baik dari digital media dan dari sosial media yang sering sekali kita kita pergunakannya. Waspadalah pada Jejak media yang kita ciptakan,” tegasnya.

Karim Suryadi, selaku guru besar komunikasi politik pun ikut menginfokan bahwa Indonesia akan memasuki era Indonesia emas yang dicanangkan pada tahun 2025 mendatang, kita menjadi negara muda karena berstruktur kepastian, jadi harus diisi dan memberikan bekal pada anak-anak muda yang fungsional agar bisa memberdayakan masyarakat.

“Jangan lupa dalam literasi digital juga harus mempertimbangkan perihal psikologi muda, yaitu masa penting yang penuh dengan gejolak, selain itu penting juga adalah warisan sejarah dan tumpuan visi Indonesia emas kedepan, dalam memasuki fase tumbuh kembang sangat menentukan, agar tidak jadi sasaran virus digital seperti iri, dengki, hujatan, hoax dan tindakan konsumtif dan sebagainya yang terjadi melalui digitalisasi,” kata Karim.

Continue Reading

FEED

Bahas PPHN, MPR RI Gelar Focus Group Discussion

Bahas PPHN, MPR RI Gelar Focus Group Discussion

Buzzfeed – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, Didin Damanhuri menilai rencana Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) yang sudah menjadi Konsesus Partai Politik dalam beberapa tahun terakhir, merupakan wujud kemajuan dibandingkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan visi presiden terpilih.

Pasalnya, Konsensus PPHN tidak menimbulkan kegaduhan publik, jika tidak mengubah UUD 1945.

“Jika menghadirkan PPHN melalui amandemen dirasakan bisa menimbulkan kegaduhan politik, MPR RI sebenarnya bisa menghadirkan PPHN tanpa amandemen. Tapi melalui konsensus politik. Kita pernah punya pengalaman saat reformasi, konsensus politik menetapkan tidak boleh merubah pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga amandemen keempat konstitusi, perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar tidak pernah dilakukan. Bagaimana teknisnya, mungkin para ahli hukum tata negara bisa mengkajinya lebih jauh,” jelas Didin dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR RI tentang PPHN, di Press Room MPR RI, Senin (11/10/21).

Didin menerangkan, negara seperti Amerika Serikat dan juga beberapa negara Eropa tidak memiliki perencanaan jangka panjang dalam pembangunannya karena mereka bermazhab market oriented.

Namun harus diingat, Amerika kini sudah akan disalip oleh Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Jepang, yang merupakan negara-negara yang memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang.

“Pada tahun 1950-an, Jepang bahkan sudah memiliki perencanaan pembangunan hingga 50 tahun ke depan. Begitupun dengan Tiongkok. Karenanya, keberadaan PPHN merupakan kemajuan dibandingkan dengan berdasarkan RPJMN yang hanya berbasis kepada visi presiden terpilih. Sekaligus menjadi advokasi substansial tentang butuhnya haluan jangka panjang pembangunan sebagai konsekuensi dari pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian ‘disusun’. Jadi bukan diserahkan semata kepada pasar bebas,” jelas Didin.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan kehadiran PPHN tidak dimaksudkan untuk memperlemah konsensus dalam penguatan sistem presidensial.

PPHN justru akan tetap disesuaikan dan memperkuat sistem presidensial dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, serta presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik.

Substansi PPHN hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1975).

Dengan demikian, hadirnya PPHN sama sekali tidak akan mengurangi ruang dan kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan.

“Keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara ini justru semakin melengkapi sempurnanya bangunan ketatanegaraan Indonesia, yaitu Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai haluan konstitusional negara, dan PPHN sebagai kebijakan dasar pembangunan negara,” papar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menegaskan, pentingnya kehadiran haluan negara, berangkat dari sebuah kebutuhan akan hadirnya prinsip-prinsip yang bersifat direktif, yang akan menjabarkan prinsip-prinsip normatif dalam konstitusi menjadi kebijakan dasar politik negara, sebagai panduan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.

Setelah MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), fungsi GBHN digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 -2025.

“Namun dalam implementasinya, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih menyisakan beragam persoalan. Selain kecenderungan eksekutif sentris, dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian, memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan. Karena implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) didasarkan kepada visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum, maka masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan,” urai Bamsoet.

Abdul Latief menjelaskan, urgensi PPHN bukanlah masalah setuju atau tidak setuju. Melainkan sudah menjadi keharusan. Karena keberadaan haluan negara, saat dirinya menjabat Menteri Tenaga Kerja (1993-1998), bisa melahirkan kebijakan upah minimum regional, tunjangan hari raya (THR), hingga melahirkan Jamsostek.

Bahkan karena menyadari pentingnya haluan negara, ia sampai rela mengundurkan diri sebagai Wakil Badan Pekerja MPR RI, yang pada saat reformasi melakukan amandemen konstitusi untuk mencabut kewenangan MPR RI dalam merumuskan dan menetapkan haluan negara.

“Dari kecil kita sudah diajarkan orang tua tentang pentingnya memiliki perencanaan hidup. Begitupun dengan bangsa dan negara, sudah menjadi keharusan untuk memiliki perencanaan. Pada saat Bung Karno, dikenal dengan Pembangunan Semesta Berencana. Presiden Soeharto meneruskan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada saat reformasi, perencanaan yang melibatkan partisipasi publik tersebut hilang. Tidak heran jika sampai saat ini kita seperti terlihat linglung,” pungkas Abdul Latief.

Turut hadir sebagai narasumber antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Abdul Latief, serta Moderator Diskusi Prasetijono Widjojo. Hadir juga ketua Aliansi Kebangsan dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo.

Continue Reading

Trending Dari BuzzFeed

close