Connect with us

#MahfudMD

Dukung Pengesahan RUU KUHP, Mahfud: Hukumnya Harus Berubah

Dukung Pengesahan RUU KUHP, Mahfud: Hukumnya Harus Berubah


Dukung Pengesahan RUU KUHP, Mahfud: Hukumnya Harus Berubah


Telegraf – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pentingnya resultante baru pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah digunakan sejak jaman Kolonial Belanda.

Ia menegaskan, hukum berubah sesuai dengan perubahan masyarakat (ubi societas ibi ius). Oleh sebab itu, sudah saatnya UU Kitab Hukum Pidana yang sudah berumur lebih dari 100 tahun itu diubah.

“Ketika terjadi proklamasi berarti terjadi perubahan masyarakat kolonial menjadi masyarakat merdeka. masyarakat jajahan menjadi masyarakat yang tidak terjajah lagi. Nah makanya hukumnya harus berubah seharusnya,” kata Mahfud, (04/03/2021).

Mahfud mengingatkan, dalam catatanya, upaya dalam melakukan perubahan terhadap RUU KUHP telah berlangsung selama 60 tahun. Namun belum juga berhasil.

“Saya mencatat beberapa menyebabkan ketidakberhasilan itu. Pertama memang membuat sebuah hukum, yang sifatnya kondifikasi dan unifikatif itu tidak mudah di dalam masyarakat Indonesia yang begitu plural. Jadi kita harus melakukan agregasi untuk mencapai kesepakatan kesepakatan atau resultante,” tegasnya.

Namun demikian Ia menyatakan, tetap memiliki keyakinan RUU KUHP bisa segara disahkan.

“Mari kita buat resultante baru. Kesepakatan baru. ini sudah tinggal sedikit tinggal sedikit lagi,” terangnya.

“Agar misalnya tahun ini, KUHP kita yang baru sudah disahkan. Saya, pada waktu itu menjelang pembentukan kabinet baru yang rame penolakan terhadap beberapa UU itu. Saya termasuk yang mendukung agar itu segera disahkan,” lanjutnya.

Ia menambahakan, jika terdapat hal–hal yang masih perlu diperbaiki dalam RUU KUHP, bisa ditempuh melalui legislative review atau judicial review,

“Soal salah, Nanti bisa diperbaiki lagi melalui legislative review maupun judicial review. Yang penting ini formatnya yang sekarang sudah bagus, soal beberapa materinya tidak cocok bisa diperbaiki sambil berjalan. Maka menurut saya kita harus mempercepat ini sehingga melangkah lebih maju lagi untuk memperbaiki,” pungkasnya.


Photo Credit: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. ANTARA

 

A. Chandra S.
Latest posts by A. Chandra S. (see all)
Qatar Airways WW

OLX Auto





Source link

Advertisement
Click to comment

#gugatan

Sesuai UU, Mahfud MD: Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Demokrat

Sesuai UU, Mahfud MD: Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Demokrat


Sesuai UU, Mahfud MD: Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Demokrat


Telegraf – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanna (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah tidak bisa melarang acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD), yang digelar di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (05/03/2021).

Menurut Mahfud, hal itu sesuai dengan UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud melalui akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (06/03/2021).

Twitter Mahfud MD

Twitter Mahfud MD

“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang,” kata Mahfud.

Mahfud memaparkan, sikap pemerintah seperti ini sama seperti yang dilakukan oleh Matori Abdul Djalil ketika berupaya mengambil PKB dari tangan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kejadian antara Matori dan Gus Dur terjadi di Tahun 2003 silam yang pada akhirnya Matori kalah di pengadilan.

“Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri pada saat Matori Abdul Djali mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di pengadilan,” jelasnya.

Mahfud melanjutkan, saat itu Presiden Megawati Soekarnoputri tak mendorong karena secara hukum hal tersebut merupakan masalah internal PKB.

“Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB. Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika tahun 2008 tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” tulisnya.

Mahfud menegaskan, bagi pemerintah saat ini hanya menangani dari sudut keamanan dan bukan legalitas partai.

“Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol. Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb,” tandasnya.

Kesimpulannya, menurut Mahfud, sekarang ini belum ada masalah hukum di partai Demokrat, kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkum-HAM. Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART Parpol. Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan dan pengadilan lah yang akan memutuskan.


Photo Credit: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. ANTARA

 

Yuan Adriles
Latest posts by Yuan Adriles (see all)





Source link

Continue Reading

#JK

Ini Reaksi Mahfud MD Saat JK Kritik Pemerintah

Ini Reaksi Mahfud MD Saat JK Kritik Pemerintah


Ini Reaksi Mahfud MD Saat JK Kritik Pemerintah


Telegraf – Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan bagaimana caranya agar masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

Hal tersebut dilontarkan JK untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah sebagai bagian dari proses mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

“Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik (Kian Gie) atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua,” ujar JK.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun ikut angkat bicara. Menurutnya, pernyataan itu sudah dihadapi pemerintah sejak dulu, bahkan saat JK masih menjabat sebagai Wapres.

“Pertanyaan Pak JK tentang ‘Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi’ harus dipahami sebagai pertanyaan biasa yang dihadapi Pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun. Sejak dulu jika ada orang mengritik sering ada yang melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespon,” kata Mahfud pada akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Senin (15/02/2021).

Mahfud menyebut JK tidak bermaksud menuding pemerintahaan saat ini jika ada pengkritik akan dipanggil polisi. Mahfud sekedar mencontohkan terdapat sejumlah kasus pemanggilan kepada para pengkritik ketika JK menjabat Wapres.

Dia menyebutkan kasus Sarachen dan Muslim Cyber Army, serta akun Piyungan yang mencuat ketika JK menjabat sebagai orang nomor dua di Tanah Air. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) itu menegaskan, praktik lapor melapor terhadap kritikan merupakan relasi antar warga negara, dan bukan hubungan antara negara dengan warganya.

“Apalagi baru-baru ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaen, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK. Laporan-laporan ke polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilema kita,” terangnya.


Photo Credit: Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK). REUTERS

 

Edo W.





Source link

Continue Reading

#DinSyamsudin

Din Syamsuddin Dicap Radikal, Ini Kata Mahfud MD

Din Syamsuddin Dicap Radikal, Ini Kata Mahfud MD


Din Syamsuddin Dicap Radikal, Ini Kata Mahfud MD


Telegraf – Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan jika pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme.

“Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh Pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah ‘Darul Ahdi Wassyahadah’. Beliau kritis, bukan radikalis,” kata Mahfud pada akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Minggu (14/02/2021).

Disebutkannya, Din Syamsuddin yang merupakan tokoh Muhammadiyah ini dikenal sebagai salah satu sosok yang mengkampanyekan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdasar Pancasila sejalan dengan Islam.

Mahfud MD juga mengaku kerap berdiskusi dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (2014-2015) itu bersama sejumlah tokoh lainnya.

“Muhammadiyah dan NU kompak mengkampanyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. NU menyebut ‘Darul Mietsaq’, Muhammadiyah menyebut ‘Darul Ahdi Wassyahadah’. Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah JK (Jusuf Kalla),” ungkapnya.

Mahfud juga menegaskan pemerintah tidak akan memproses laporan yang disampaikan oleh kelompok Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR-ITB) terkait tuduhan pada Din Syamsuddin yang dianggap radikalis.

“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memroses laporan itu,” terangnya.


Photo Credit: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. ANTARA

 

Edo W.





Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close