Connect with us

TIMUR TENGAH

DPR AS Akhiri Penggunaan Kekuatan Militer di Irak

DPR AS Akhiri Penggunaan Kekuatan Militer di Irak

[ad_1]

DPR Amerika hari Kamis (17/6) menyetujui RUU yang akan mencabut otorisasi penggunaan kekuatan militer di Irak yang telah berlaku sejak tahun 2002.

Mereka yang mendukung langkah itu mengatakan pencabutan otorisasi itu diperlukan untuk membatasi wewenang presiden untuk menyatakan perang.

Hasil pemungutan suara 286 banding 161 itu datang sehari setelah Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat Chuck Schummer mengumumkan dukungannya atas undang-undang itu, dengan mengatakan hal itu akan mencegah tindakan “petualangan militer” seperti otoritasi Presiden Donald Trump untuk melakukan serangan udara di bandara Baghdad, Irak, pada tahun 2020.

Panglima pasukan elit Iran Qasem Soleimani tewas dalam serangan udara itu.

Chuck Schumer, pemimpin Mayoritas Senat AS

Chuck Schumer, pemimpin Mayoritas Senat AS

“Perang Irak telah berakhir selama hampir satu dekade lalu,” ujar Schummer. “Otoritasi yang disahkan pada tahun 2002 itu tidak lagi diperlukan pada tahun 2021 ini.”

Schummer mengatakan ia berencana melangsungkan pemungutan suara di Senat tentang langkah mencabut otorisasi itu pada akhir tahun ini, sementara Komite Hubungan Luar Negeri Senat mengatakan akan mempertimbangkannya pada pertemuan minggu depan.

Gedung Putih dalam sebuah pernyataan Senin lalu (14/6) mengatakan pihaknya mendukung undang-undang tersebut dan menekankan bahwa operasi militer saat ini tidak bergantung pada otorisasi tahun 2002.

Anggota Kongres dari Partai Republik Michael McCaul mengisyaratkan bahwa ia akan menentang RUU itu. Pemimpin faksi Republik di Komite Urusan Luar Negeri DPR itu sepakat “perlu ada” reformasi tetapi menambahkan bahwa upaya serius akan mencakup pembicaraan dengan para pemimpin keamanan nasional dan strategi baru untuk mengatasi perang melawan terorisme yang terus berkembang.

Konstitusi Amerika memberikan wewenang pada Kongres untuk menyatakan perang. Namun kekuasaan itu telah beralih ke presiden ketika Kongres menyetujui Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer atau Authorization for Use of Military Force untuk “perang selamanya” – yang hingga kini masih berlaku.

Beberapa contoh penggunaan otorisasi itu adalah pada Perang Irak tahun 2002, serta perlawanan menentang Al Qaida dan afiliasi-afiliasinya pasca serangan teroris di Amerika pada 11 September 2001.

Beberapa anggota DPR mengatakan resolusi tahun 2001 untuk memerangi terorisme yang disetujui setelah serangan teroris 11 September itu seharusnya juga ditinjau kembali. [em/lt]

[ad_2]

Advertisement
Click to comment

TIMUR TENGAH

Irak Harapkan Pengumuman bagi Diakhirinya Misi Tempur AS

Irak Harapkan Pengumuman bagi Diakhirinya Misi Tempur AS

[ad_1]

Anggota delegasi tinggi Irak berharap mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Biden Jumat (23/7) untuk mengakhiri misi tempur Amerika di Irak, kata menteri luar negeri negara itu kepada VOA, Kamis (22/7).

Dalam wawancara eksklusif dengan VOA, Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein membahas sifat kerja sama yang diusulkan antara negaranya dan pasukan Amerika setelah kesepakatan tercapai, khususnya dalam perang melawan kelompok ISIS.

“Menurut saya, kami akan mencapai kesepakatan pada Jumat dan kemudian akan diumumkan bahwa pasukan tempur Amerika – saya bicara tentang pasukan tempur – tidak akan ada lagi di Irak. Tetapi bagaimana mereka keluar dan kapan mereka keluar akan bergantung pada batas waktu yang disepakati kedua pihak serta masalah teknis dan masalah lain yang terkait keamanan pasukan,” kata Hussein.

Diskusi di Washington terjadi hanya beberapa hari sebelum pertemuan Senin antara Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi di Gedung Putih. Keduanya berencana membahas beragam topik, termasuk kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, dan kebudayaan.

Hussein akan bertemu pada Jumat (23/7) dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken. Pejabat Irak itu mengatakan kepada VOA bahwa mereka “akan membahas berbagai masalah termasuk minyak, energi, listrik, gas, kebudayaan, kesehatan, militer dan keamanan, dan keuangan.”

Awal pekan ini, serangan bom bunuh diri melanda ibu kota Irak, menewaskan sedikitnya 34 orang. Serangan itu, yang diklaim kelompok ISIS, adalah jenis kekerasan yang hendak dicegah oleh pasukan Irak, yang dilatih dan dilengkapi oleh Amerika Serikat.

Ketika ditanya tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok ISIS, Hussein mengatakan, “Tentu saja, sektor keamanan dan militer akan menjadi topik penting dalam pembicaraan. Amerika dan Irak telah menjadi sekutu dan akan tetap menjadi sekutu melawan ISIS.” [ka/ab]

[ad_2]

Continue Reading

TIMUR TENGAH

Iran Ekspor Minyak Mentah Melewati Selat Hormuz

Iran Ekspor Minyak Mentah Melewati Selat Hormuz

[ad_1]

Iran, Kamis (22/7) mulai mengekspor minyak mentah melewati Teluk Oman untuk pertama kalinya, dan tidak melewati Selat Hormuz yang strategis.

Dalam sebuah upacara yang menandai peresmian proyek tersebut, Presiden Hassan Rouhani menyebut rencana itu “paling strategis.”

Media pemerintah Iran menggambarkan langkah itu sebagai suatu indikasi bahwa sanksi-sanksi yang dijatuhkan AS sedang dikalahkan.

Presiden Iran Hassan Rouhani (atas-kanan) meresmikan terminal minyak Jask secara virtual di ibu kota Teheran, 22 Juli 2021. (AFP/Iranian Presidency)

Presiden Iran Hassan Rouhani (atas-kanan) meresmikan terminal minyak Jask secara virtual di ibu kota Teheran, 22 Juli 2021. (AFP/Iranian Presidency)

Washington menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Teheran setelah mantan Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir antara Iran dan kekuatan dunia.

Proyek yang dimulai tahun 2019 diperkirakan menelan biaya sekitar 2 miliar dolar AS itu, membantu Iran mengurangi ketergantungan pada terminal ekspor minyak utamanya di pulau Kharg, Teluk Persia.

Menteri Perminyakan Iran Bijan Namdar Zanganeh, menyampaikan pidato saat peresmian terminal minyak Jask di ibu kota Teheran, 22 Juli 2021. (AFP/Iranian Presidency)

Menteri Perminyakan Iran Bijan Namdar Zanganeh, menyampaikan pidato saat peresmian terminal minyak Jask di ibu kota Teheran, 22 Juli 2021. (AFP/Iranian Presidency)

Jalan pintas itu juga mengurangi biaya transportasi dan asuransi untuk kapal tanker minyak.

Fasilitas tersebut saat ini memungkinkan pemompaan sekitar 30.000 barel minyak mentah per jam ke kapal-kapal tanker, lewat dermaga lepas pantai yang mengapung. Dermaga itu terletak sekitar tujuh kilometer (4,7 mil) di lepas pantai. [mg/jm]

[ad_2]

Continue Reading

TIMUR TENGAH

Es Krim “Ben & Jerry’s” Hentikan Penjualan di Wilayah Pendudukan Tepi Barat

Es Krim “Ben & Jerry’s” Hentikan Penjualan di Wilayah Pendudukan Tepi Barat

[ad_1]

Es krim Ben & Jerry’s sangat populer di Israel dan Palestina. Perusahaan ini didirikan di negara bagian Vermont, AS pada tahun 1978 dan kini dimiliki jaringan perusahaan barang-barang konsumen Unilever.

Meskipun didirikan di AS, negara yang dianggap bersahabat dengan Israel, namun perusahaan ini tidak segan menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam praktik penjualannya.

Ben & Jerry’s sebagaimana dilaporkan kantor berita Associated Press sebelumnya mengatakan penjualan es krimnya di wilayah pendudukan Tepi Barat, yang dituntut oleh Palestina sebagai negara mereka kelak, tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Pengumuman tersebut merupakan salah satu teguran yang paling keras dan paling menonjol dari perusahaan terkenal, terkait kebijakan Israel yang menempatkan warganya di daerah pendudukan, yang direbut Israel melalui perang.

Pabrik es krim Ben & Jerry's di Beer-Tuvia, Israel (foto: dok).

Pabrik es krim Ben & Jerry’s di Beer-Tuvia, Israel (foto: dok).

Menurut pernyataan yang dipasang di situs web perusahaan, Ben & Jerry’s memberi tahu pemegang lisensi lama yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan mendistribusikan es krim di Israel bahwa perusahaan itu tidak akan memperbarui perjanjian lisensi ketika berakhir pada akhir tahun depan.

Pejabat dan penduduk Israel bereaksi marah terhadap pengumuman oleh perusahaan es krim Ben & Jerry’s setelah mengatakan akan berhenti menjual produknya di Tepi Barat yang diduduki Israel dan memperebutkan Yerusalem timur.

Yossi Dagan, kepala Dewan Regional Samaria, yang mewakili pemukiman di Tepi Barat utara meminta pelanggan untuk memboikot Unilever.

Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menyebut keputusan itu sebagai sikap menyerah yang memalukan terhadap pihak-pihak yang anti-Yahudi

Banyak perusahaan bersikap lunak terkait kebijakan politik, karena khawatir akan kehilangan pelanggan, tapi pembuat es krim ini justru mengambil pendekatan yang berlawanan, yang kerap dianggap sebagai mendukung upaya-upaya progresif. [my/jm]

[ad_2]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close