Connect with us

ASIA PASIFIK

Diaspora India di AS Sedih Saksikan Lonjakan COVID di Negara Asalnya

Diaspora India di AS Sedih Saksikan Lonjakan COVID di Negara Asalnya


Diaspora India yang tinggal di Amerika menyaksikan dengan ngeri ketika India berjuang melawan gelombang kedua COVID-19 yang menghancurkan, sementara di AS vaksinasi berlangsung dengan gencar.

Bagi orang India yang tinggal di Amerika, berita menyedihkan setiap hari dari tanah air mengingatkan mereka bahwa pandemi masih jauh dari selesai.

Salah seorang dari mereka adalah Varsha Mehta yang tinggal di Virginia. “Memilukan. Mereka tidak memiliki tempat tidur. Orang-orang sekarat… setiap hari 4.000 orang sekarat. Situasi yang tidak terbayangkan,” ujarnya.

Warga Amerika lainnya yang juga keturunan India, Nikhio, mengatakan demokrasi terbesar di dunia itu tidak dipersiapkan secara memadai dalam menghadapi pandemi ini.

Sedangkan Sriker menyalahkan pemerintah India. “Tentu saja dalam keluarga saya terdapat orang-orang tua yang sudah divaksinasi atau setidaknya mendapat dosis pertama, tetapi kita bisa melihat bahwa vaksinasi belum cukup ampuh, dan mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu kesalahan pemerintah. Mereka tidak berkomitmen untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan sebelum pemerintah mencabut semua pembatasan dan mengatakan bahwa COVID sudah tidak ada di India sekarang, kita akan baik-baik saja.”

Warga India antre untuk menerima vaksinasi COVID-19 di Mumbai (foto: dok). India masih kekurangan dosis vaksin COVID-19 di tengah tingginya kasus infeksi di sana.

Warga India antre untuk menerima vaksinasi COVID-19 di Mumbai (foto: dok). India masih kekurangan dosis vaksin COVID-19 di tengah tingginya kasus infeksi di sana.

Dengan lebih dari 20,2 juta kasus, India memiliki jumlah infeksi COVID-19 tertinggi kedua setelah Amerika dan jumlah kematian tertinggi ketiga setelah AS dan Brazil.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, Selasa (4/5), mengatakan kepada wartawan bahwa Amerika terus mengirim bantuan ke India.

“Enam pengiriman melalui udara yang didanai USAID sudah meninggalkan Amerika, lima di antaranya sudah sampai di India. Kiriman ini termasuk pasokan kesehatan, oksigen, pasokan oksigen, masker N95, tes diagnostik cepat, dan obat-obatan.”

Tapi bagi banyak warga di India bantuan tersebut mungkin terlambat.

Diaspora India di AS juga membantu dengan mengumpulkan dana guna meringankan penderitaan banyak warga India.

Bagi lebih dari 4 juta keturunan India di AS, mereka menyaksikan perbedaan yang sangat kontras. Di AS vaksinasi meningkat, sementara di India pandemi meraja lela.

Presiden AS Joe Biden menargetkan 70 persen dari semua orang dewasa di Amerika sekurangnya mendapat satu suntikan vaksin COVID-19 dalam dua bulan ke depan. Berbicara di Gedung Putih hari Selasa, Biden menguraikan tujuan terbarunya untuk memvaksinasi lebih banyak warga.

“Sasaran kita pada 4 Juli adalah 70% orang dewasa Amerika mendapat setidaknya satu suntikan dan 160 juta orang Amerika telah divaksinasi penuh. Itu berarti memberikan hampir 100 juta suntikan, sebagian suntikan pertama, yang lainnya suntikan kedua, dalam 60 hari mendatang. Tentu saja, warga AS masih bisa mendapat vaksinasi setelah 4 Juli, tetapi seharusnya tidak ada yang menunda. Mari kita coba mencapai sasaran 70% itu, setidaknya satu suntikan sebelum hari itu,” kata Biden.

Biden, Selasa, juga mengatakan pemerintah bersiap untuk segera mulai memvaksinasi anak-anak jika badan pengawas pangan dan obat-obatan AS (FDA) mengizinkan vaksin dengan dua suntikan buatan Pfizer untuk siswa berusia antara 12 dan 15 tahun. [my/ka]

Advertisement
Click to comment

ASIA PASIFIK

Penutupan Koran Hong Kong, ‘Hari yang Menyedihkan’

Penutupan Koran Hong Kong, ‘Hari yang Menyedihkan’



Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut penutupan surat kabar independen Hong Kong, Apple Daily, sebagai “hari yang menyedihkan bagi kebebasan pers di Hong Kong dan seluruh dunia,” menyalahkan China atas “penindasan yang intensif.”

“Melalui penangkapan, ancaman, dan pemaksaan melalui Undang-Undang Keamanan Nasional yang menghukum kebebasan berbicara, Beijing bersikeras menggunakan kekuatannya untuk menekan media independen sekaligus membungkam perbedaan pendapat,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Presiden AS itu menuduh Beijing mengingkari “kebebasan dasar dan menyerang otonomi dan institusi serta dan proses demokrasi di Hong Kong.”

Perusahaan induk pro-demokrasi Apple Daily yang berbasis di Hong Kong mengumumkan, Rabu (23/6), bahwa publikasi mereka akan ditutup minggu ini.

Keputusan penutupan Apple Daily itu diambil hampir seminggu setelah lebih dari 500 polisi menggerebek kantor surat kabar itu dan menangkap pemimpin redaksi, Ryan Law, bersama empat eksekutif surat kabar itu dan penerbit Next Digital. Pihak berwenang telah membekukan aset senilai $2,3 juta, sehingga perusahaan itu tidak dapat membayar stafnya.

Ryan Law dan pimpinan eksekutif Cheung Kim-hung didakwa telah berkolusi dengan negara asing, dan tidak diberi kesempatan bebas dengan jaminan.

Apple Daily dan penerbitnya, Jimmy Lai yang berusia 73 tahun, pendiri sekaligus pemilik Next Digital, telah menjadi target otoritas Hong Kong sejak China memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang ketat Juni lalu.

Kantor surat kabar itu digerebek Agustus 2020 setelah Lai ditangkap di rumahnya atas dugaan kolusi dengan pihak asing. [mg/lt]

Continue Reading

ASIA PASIFIK

Presiden Afghanistan Tiba di AS untuk Pertemuan dengan Biden

Presiden Afghanistan Tiba di AS untuk Pertemuan dengan Biden



Presiden Afghanistan Ashraf Ghani hari Kamis (24/6) tiba di Amerika menjelang pertemuannya dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih hari Jumat (25/6).

Pesawat yang membawa pemimpin Afghanistan itu dan juga tokoh perdamaian Dr. Abdullah Abdullah mendarat Kamis pagi di pinggiran Washington DC.

Pertemuan tatap muka pertama diantara Biden dan pejabat-pejabat Afghanistan ini berlangsung menjelang penarikan mundur sisa pasukan Amerika dan NATO dari Afghanistan pada 11 September mendatang, yang sejalan dengan perintah Biden untuk menutup apa yang digambarkannya sebagai “perang abadi.”

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki hari Minggu (20/6) lalu mengatakan Biden “sangat menantikan pertemuannya” dengan para pemimpin Afghanistan dan akan memastikan terus berlanjutnya dukungan diplomatik, ekonomi dan kemanusiaan Amerika pada negara yang sedang bergejolak itu.

“Lawatan Presiden Ghani dan Dr. Abdullah akan menyoroti kemitraan abadi diantara Amerika dan Afghanistan ketika penarikan mundur pasukan militer terus berlanjut,” ujarnya.

Psaki menekankan bahwa Amerika “akan terus mendukung penuh proses perdamaian yang sedang berlangsung dan menyerukan kepada seluruh pihak di Afghanistan untuk ikut serta secara penuh dalam perundingan untuk mengakhiri konflik itu.”

Penarikan mundur pasukan, yang secara resmi dimulai 1 Mei lalu, telah memicu eskalasi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pasukan keamanan Afghanistan dan pemberontak Taliban. Ini merupakan pukulan terbaru terhadap perundingan damai yang dimediasi Amerika diantara mereka yang berselisih di Afghanistan, yang berjalan sangat lambat. [em/jm]

Continue Reading

ASIA PASIFIK

Diduga Lakukan Kerja Paksa, AS Batasi Perdagangan 5 Perusahaan di Xinjiang

Diduga Lakukan Kerja Paksa, AS Batasi Perdagangan 5 Perusahaan di Xinjiang



Amerika telah memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap lima perusahaan China yang diduga menggunakan tenaga kerja paksa di wilayah Xinjiang.

Gedung Putih hari Kamis (24/6) mengatakan perusahaan-perusahaan itu menggunakan tenaga kerja paksa warga Muslim-Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya, dengan persetujuan pemerintah China.

Dalam sebuah pernyataan Gedung Putih mengatakan, “Penggunaan kerja paksa oleh Republik Rakyat China di Xinjiang merupakan bagian integral dari pelanggaran sistematis terhadap warga Uighur dan kelompok etnis serta agama minoritas lainnya, dan mengatasi pelanggaran ini akan tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Biden-Harris.”

Amerika melarang impor produk berbasis silika dari Hoshine Silicon Industry Company. Juga melarang ekspor ke Xinjiang Daqo New Energy, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals, Xinjiang GCL New Energy Material Technology dan Xinjiang Production & Construction Corps.

Amerika juga menambahkan “polysilicon” yang diduga dibuat oleh tenaga kerja paksa di China, ke dalam “Daftar Barang yang Diproduksi oleh Pekerja Anak atau Kerja Paksa.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menanggapi laporan larangan Amerika itu dengan mengatakan China “akan mengambil semua tindakan yang diperlukan” untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaannya.

Dalam KTT G-7 di Cornwall, Inggris, awal Juni lalu, “negara-negara demokrasi dunia berdiri bersatu melawan kerja paksa – termasuk di Xinjiang – dan berkomitmen untuk memastikan agar rantai pasokan global terbebas dari penggunaan kerja paksa,” tegas Gedung Putih. [em/jm]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close