Connect with us

HEADLINE

Deklarasi Papua Barat Merdeka yang Cacat Hukum

Avatar

Published

on

Deklarasi Papua Barat Merdeka yang Cacat Hukum

[ad_1]

AWAL Desember 2020, rakyat Indonesia kembali dikejutkan dengan adanya sebuah pernyataan kontroversial. Benny Wenda, yang juga ketua dari ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) mengatasnamakan rakyat Papua, mendeklarasikan berdirinya negara Papua Barat Merdeka pada 1 Desember 2020.

Dalam komunitas internasional, deklarasi kemerdekaan sepihak (unilateral declaration of independence/UDI) merupakan praktik yang beberapa kali pernah terjadi. Namun demikian, UDI yang dilakukan Benny Wenda sangat lemah dan tidak berdasar dalam hukum internasional, sangat spekulatif, serta menunjukkan perubahan strategi dari ULMWP.

 

Tidak berdasarkan hukum internasional

Sebuah entitas yang melakukan UDI, sejatinya sudah memiliki secara faktual elemen-elemen yang terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, mengenai syarat-syarat terbentuknya sebuah negara. Elemen tersebut ialah wilayah, populasi permanen, pemerintahan, dan kapasitas melakukan hubungan dengan negara lain.

Dari sisi wilayah, Benny Wenda atau ULMWP tidak bisa menunjukkan wilayah mana yang diklaim sebagai wilayah kedaulatannya. Wilayah tersebut haruslah wilayah yang secara fakta dikuasai efektif kelompok ULMWP, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Benny Wenda, secara fisik berada di luar wilayah Indonesia.

Dari sisi populasi permanen, kelompok yang menyatakan UDI atas Papua pun tidak dapat menunjukkan kelompok rakyat mana yang menjadi anggotanya secara permanen. Selain itu, malah terjadi sanggahan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sayap militernya satu hari setelah UDI tersebut. Hal ini berarti ULMWP secara fakta tidak memiliki rakyat untuk sebuah negara.

Untuk sebuah entitas yang ingin menjadi negara berdaulat, haruslah memiliki pemerintahan yang solid dan efektif, dalam rangka menjalankan roda kekuasaan negara. Meskipun ada pernyataan pencalonan Benny Wenda sebagai Presiden, hal ini tidak menunjukkan adanya sebuah entitas pemerintahan yang efektif.

Terakhir, suatu aspek yang sangat krusial, kemampuan berhubungan dengan negara lain menjadi faktor penentu takdir sebuah entitas bisa diterima dalam komunitas internasional atau tidak. Sejatinya, jika negara lain menganggap suatu entitas tertentu yang melakukan UDI secara benar secara hukum, akan ada respons pengakuan atas UDI tersebut. Dalam kasus UDI Papua, tidak ada negara mana pun yang langsung meresponsnya, termasuk negara-negara yang tergabung dalam MSG (Melanesian Spearhead Group) yang selama ini bersimpati atas upaya ULMWP.

Respons negara lain akan memberikan dampak atas tindakan UDI ini. Apalagi sikap yang ditunjukkan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok akan sangat dipertimbangkan negara-negara lain yang memiliki ketergantungan, baik secara ekonomi maupun politik dengan tiga negara tersebut. Hingga saat ini, ketiga negara besar itu masih mengakui integritas wilayah negara kesatuan Indonesia. Hal ini semakin memperlihatkan usaha yang sia-sia dari ULMWP.

 

Perubahan strategi ULMWP

Dengan dilakukannya UDI oleh Benny Wenda, sangat terlihat taktik yang dipakai sekarang tidak lagi mengungkit mengenai keabsahan wilayah Papua sebagai bagian negara Indonesia atau tidak sahnya pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sebagai pelaksanaan penentuan hak nasib sendiri (self-determination).

Usaha spekulatif dengan UDI ini terkesan menjadi langkah yang sulit karena merupakan usaha terakhir (last resort), demi mencapai tujuan pemisahan (secession) Papua dari negara Indonesia. Narasi negatif yang selama ini dikampanyekan ULMWP atas keabsahan wilayah Papua dan pelaksanaan Pepera sudah menemui jalan buntu.

Hal ini memang secara fakta hukum dan sejarah menunjukkan Papua merupakan bagian Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia 1945. Selain itu, Pepera yang dilaksanakan pada 1969 merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa bilateral antara Indonesia dan Belanda, yang disepakati dalam New York Agreement 1962.

Berdasarkan prinsip hukum kebiasaan internasional uti possidetis juris, wilayah Indonesia ialah seluruh wilayah bekas jajahan Belanda (Netherlands East Indies), yang juga termasuk wilayah Papua. Hal ini tercatat jelas dalam Konstitusi Belanda 1938. Meskipun dilakukan secara bertahap, melalui beberapa perjanjian bilateral dengan Belanda, akhirnya Indonesia mendapatkan seluruh wilayah Nusantara ini beserta kedaulatannya. Hingga saat ini Belanda secara resmi tetap mengakui keseluruhan wilayah kedaulatan Indonesia termasuk Papua.

Sebagai tambahan, Pepera yang dilaksanakan pada 1969, merupakan pelaksanaan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Papua, yang bukan dalam konteks dekolonisasi. Pepera ini dilakukan dalam kerangka penyelesaian sengketa dengan Belanda dan dilaksanakan dalam kedaulatan Indonesia dengan partisipasi perwakilan PBB. Dengan hasil Pepera yang diakui dunia internasional, melalui resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969, keabsahan Papua sebagai bagian dari negara Indonesia tidak dapat dibantah lagi.

 

Respons pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia perlu merespons tindakan UDI ini secara proporsional. Dalam menghadapi upaya-upaya yang dilakukan Benny Wenda dan ULMWP ini perlu dilakukan secara tegas dan sesuai dengan hukum nasional dan internasional.

Sebagai negara berdaulat, tentu aparat penegak hukum akan terus berupaya menekan tindakan-tindakan yang mengancam keutuhan negara Indonesia di wilayah mana pun, termasuk Papua. Segala macam bentuk ancaman disintegrasi merupakan hal yang perlu ditindak secara tegas, demi utuhnya kedaulatan sebuah negara.

Sebagai negara induk (parent state), Indonesia harus selalu menyatakan Papua ialah bagian dari negara Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menolak segala upaya pemisahan diri yang dilakukan kelompok mana pun yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Hal ini penting untuk menunjukkan pada dunia internasional, bahwa Indonesia masih efektif sebagai negara yang berdaulat atas wilayahnya.

Pada saat yang sama, Indonesia juga perlu menyampaikan kepada publik domestik dan internasional atas apa saja perkembangan positif yang sudah terjadi di Papua. Hal ini termasuk pekerjaan rumah yang selalu ditunggu, yaitu perkembangan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, perkembangan pembangunan rakyat dan infrastruktur Papua juga sama pentingnya disampaikan.

Dengan upaya-upaya di atas, komunitas internasional terutama negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, akan menilai bagaimana Indonesia mengelola wilayah kedaulatannya. Dengan demikian, bisa diperkirakan tidak akan ada negara yang mengambil risiko untuk mengakui tindakan UDI yang dilakukan Benny Wenda dan ULMWP.


$("div.lazy").lazyload(effect : "fadeIn");// effectTime: 2000 untuk dipasang sebagai background / div );

/*SLIDER GALLERY*/ $(function() $('.bxslider2').bxSlider( mode: 'horizontal', speed: 1500, auto: true, captions: true, slideWidth: 1000, stopAutoOnClick: true ); );

$(function() $('.bxslider3').bxSlider( mode: 'horizontal', speed: 1500, auto: true, captions: true, slideWidth: 1000, stopAutoOnClick: true ); );

/*SLIDER HEADLINE*/ $(function() $('.bxslider').bxSlider( mode: 'horizontal', speed: 1500, captions: true, slideWidth: 1000, touchEnabled: false, stopAutoOnClick: true ); );

/*LAZY LOAD*/ $(function() $ds = $('.fadein div'); $ds.hide().eq(0).show(); setInterval(function() $ds.filter(':visible').fadeOut(function() var $div = $(this).next('div'); if ( $div.length == 0 ) $ds.eq(0).fadeIn(); else $div.fadeIn();

); , 7000); );

$('#x').on('click', function(e) $('#container').remove(); );

$(function() $(window).scroll(function() if($(this).scrollTop()>400) $('#Back-to-top').fadeIn(); else $('#Back-to-top').fadeOut();); $('#Back-to-top').click(function() $('body,html') .animate(scrollTop:0,300) .animate(scrollTop:40,200) .animate(scrollTop:0,130) .animate(scrollTop:15,100) .animate(scrollTop:0,70); ); );

(function(d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

});



[ad_2]

Source link

Advertisement
Click to comment

HEADLINE

RUU TPKS Jadi Usul Inisiatif DPR, PSI: Ini Kehendak Sejarah

Avatar

Published

on

RUU TPKS Jadi Usul Inisiatif DPR, PSI: Ini Kehendak Sejarah
Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti

BuzzFeed – Partai Solidaritas Indonesia mengapresiasi langkah DPR RI yang akan menjadikan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai inisiatif DPR.

“Ini kehendak sejarah, ketika korban-korban berjatuhan dan akhirnya Presiden Jokowi meminta percepatan prosesnya. PSI sudah berulang kali menyampaikan bahwa RUU TPKS akan memberi payung hukum yang memadai bagi korban kekerasan seksual,” kata Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam ketarangan tertulis , Rabu 12 Januari 2022.

Bersamaan dengan apresiasi ini, PSI berharap kualitas UU yang dihasilkan juga mumpuni dan tidak ala kadarnya.

“Kita semua punya kewajiban untuk memastikan kualitas UU yang dihasilkan terjaga. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan misalnya menyampaikan saran-saran konstruktif atas pasal-pasal yang tercantum dalam RUU,” kata Dea.

Seperti diberitakan, DPR memastikan akan menjadikan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR pada Selasa 18 Januari 2022. Kepastian ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-12 DPR masa persidangan ke-3 tahun 2021-2022, Selasa kemarin.

“RUU TPKS mengisi kekosongan hukum materil dan formil dari produk perundang-undangan yang ada selama ini,” lanjut Dea.

Doktor Ilmu Hukum dari Unpad ini menegaskan, para korban butuh negara hadir saat ini juga. Sudah terlalu banyak korban kekerasan seksual. UU yang dihasilkan kelak diharapkan akan mencegah jatuhnya korban-korban baru.

Sejak awal 2019, PSI sudah menyerukan pentingnya pengesahan RUU TPKS yang saat itu masih bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Terakhir, lewat pidato Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natalie di acara HUT ke-7 pada 22 Desember 2021, PSI menyoroti DPR yang tak kunjung mengesahkan RUU TPKS. Beberapa hari kemudian, Presiden Jokowi meminta percepatan proses RUU tersebut.

Continue Reading

HEADLINE

Menkeu Beberkan Realisasi sementara belanja APBN 2021 capai Rp2.786,8 triliun

Avatar

Published

on

Menkeu Beberkan Realisasi sementara belanja APBN 2021 capai Rp2.786,8 triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (tengah) dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2021 di Jakarta, Senin (3/1/2022). ANTARA/Agatha Olivia.

BuzzFeed – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beberkan laporan realisasi sementara belanja negara 2021 capai Rp. 2,78 Triliun atau 101,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.750 triliun.

“Artinya negara membelanjakan Rp36,7 triliun lebih tinggi dari APBN, sehingga berhasil tumbuh 7,4 persen dari tahun lalu,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2021 di Jakarta, Senin (3/1/2021) dilansir dari Antara News.

Selain itu, ia mengatakan bahwa tahun sebelumnya, realisasi belanja negara mencapai Rp2.595,5 triliun, namun angka tersebut tak mencapai target APBN 2020 yang sekitar Rp2.700 triliun.

Dilain itu, realisasi belanja negara pada tahun lalu berhasil tumbuh 12,4 persen dari realisasi tahun 2019, yakni Rp2.309,3 triliun, sehingga terlihat belanja negara yang terus tumbuh setiap tahunnya.

“Jadi kalau pendapatan negara tidak bisa mengejar, defisitnya bisa naik,” tegas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, realisasi sementara belanja negara tahun 2021 meliputi belanja pemerintah pusat Rp2.001,1 triliun atau terealisasi 102,4 persen dari target Rp1.954,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 785,7 triliun atau 98,8 persen dari target Rp795,5 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat berhasil tumbuh 9,2 persen lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp1.833 triliun, yang meliputi belanja kementerian/lembaga Rp1.189,1 triliun atau 115,2 persen dari target Rp1.032 triliun dan belanja non kementerian/lembaga Rp812 triliun atau 88 persen dari target Rp922,6 triliun.

“Dalam hal ini terlihat belanja pemerintah pusat yang menyebabkan APBN agar bisa countercyclical karena belanja COVID-19, yang memang selain untuk kebutuhan kesehatan, tetapi juga untuk bidang sosial dan belanja lainnya,” ucap dia.

Sementara itu, Bendahara Negara menuturkan realisasi TKDD relatif stabil dan tumbuh tiga persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp762,5 triliun.

Continue Reading

HEADLINE

Menginspirasi Kepedulian terhadap Fauna Langka Indonesia, ATARU Luncurkan Produk Eksklusif

Tia Mutiara

Published

on

Menginspirasi Kepedulian terhadap Fauna Langka Indonesia, ATARU Luncurkan Produk Eksklusif

BuzzFeed – ATARU, penyedia berbagai produk kebutuhan sehari-hari yang merupakan bagian dari Kawan Lama Group, resmi meluncurkan seri merchandise baru bertema fauna-fauna langka dari Indonesia. 

Tasya Widyakrisnadi selaku Managing Director ATARU Indonesia menuturkan, “Keberadaan fauna-fauna langka di Indonesia merupakan anugerah yang harus terus dijaga kelestariannya. Alasan inilah yang mendorong ATARU meluncurkan merchandise eksklusif bertemakan fauna langka untuk memperkenalkan keberadaan fauna-fauna endemik Indonesia kepada khalayak luas, sehingga kesadaran akan dan kepedulian terhadap fauna Indonesia dapat kita bangun bersama-sama.” 

Dalam seri merchandise eksklusif kali ini, ATARU memperkenalkan tiga fauna langka yang dipilih berdasarkan keterikatan kepribadian ketiga fauna tersebut dengan value brand Ataru yaitu, ‘Happiness’

yang diwakili oleh Orang Utan, ‘Authenticity’ oleh Burung Mambruk dan ‘Positivity’ oleh Tarsius. Ketiga fauna tersebut menjadi karakter yang tampil di berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari, seperti topi, tas, tempat minum, boneka, hingga kaos kaki. 

Perburuan liar serta deforestasi menjadi faktor utama dari menurunnya populasi Orangutan, Burung Mambruk, dan Tarsius. Ketiga hewan endemik ini masuk dalam daftar rentan dan terancam kritis oleh Badan Konservasi Alam Internasional (IUCN). Padahal, keberadaan mereka sangat penting untuk menjaga ekosistem dan biodiversitas hutan. 

Produk ini bisa didapatkan di 21 toko Ataru yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga dapat ditemukan di toko Ace Hardware Indonesia tertentu. 

Tentang ATARU 

Hadir pada tahun 2018 sebagai pengembangan bisnis PT Ace Hardware Indonesia, Tbk, Ataru adalah penyedia berbagai kebutuhan sehari-hari. Ataru ingin membawa semangat positif ke dalam hidup setiap pelanggannya melalui produknya yang unik dan berkualitas. 

Dengan slogan ‘Everyone is a Hero’, Ataru mengajak setiap pelanggan untuk mewujudkan diri sebagai Hero dalam versinya sendiri, dengan produk lifestyle inovatif yang digunakan setiap hari.Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.instagram.com/ataruindonesia 

Tentang Kawan Lama Group 

Kawan Lama Group adalah identitas dari kelompok unit bisnis multisektor yang masing-masing bergerak dalam 6 pilar bisnis yaitu Commercial & Industrial, Consumer Retail, Food & Beverage, Property & Hospitality, Commercial Technology, serta Manufacturing & Engineering, namun dipersatukan oleh nilai dan tujuan yang sama yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi setiap keluarga. Hadir sejak tahun 1955, Kawan Lama Group yang memiliki slogan Bring Value for a Better Life menaungi 28 unit bisnis yang memiliki 20 cabang distribusi, 24 service center, dan lebih dari 1.000 toko ritel di Indonesia. 

Continue Reading

Trending Dari BuzzFeed

Part of Telegraf. Copyright © 2022 BuzzFeed. KBI Media Holding. All Rights Reserved.

close