Connect with us

INDONESIA

Dari Kiai ke Youtuber: Bergesernya Otoritas Keagamaan Era 4.0

Dari Kiai ke Youtuber: Bergesernya Otoritas Keagamaan Era 4.0


Kemudahan mendengarkan ceramah kiai atau ustadz dirasakan betul oleh banyak umat Islam saat ini. Seperti Sutrisno, warga Yogyakarta yang mengaku memilih rekaman pengajian Gus Baha atau Kiai Imron Djamil sebagai pemuas dahaga ilmu. Berbeda sekali dengan masa kecilnya dulu, kini tinggal klik, materi pengajian itu bisa didengarkan setiap saat.

“Dulu, kalau mau mendengarkan ceramah Pak A.R Fachruddin harus nunggu jadwal di RRI atau TVRI, sekarang bisa mencarinya lewat Youtube,” ujarnya kepada VOA.

Abdul Rozak Fachruddin yang disebut Sutrisno, adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah pada periode 1968-1990.

Sutrisno, warga Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Sutrisno, warga Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Sayangnya, kata Sutrisno, di media sosial justru lebih dominan pendakwah-pendakwah baru. Kelebihan pendakwah era baru ini, ujarnya, adalah karena mereka aktif bermedia sosial. Banyak kiai atau ustadz yang ilmunya mumpuni, tidak memproduksi sendiri konten mereka. Ceramah mereka terdokumentasi baik, karena kepedulian santri atau jamaahnya.

“Kiai Imron Djamil itu karena ada salah satu jamaah rajin merekam pengajiannya di radio, kemudian diunggah ke internet. Demikian juga Gus Baha, karena ada yang merekam kemudian meng-upload-nya ke Youtube,” kata Sutrisno.

Perpindahan Otoritas Keagamaan

Internet ibarat seperti supermarket yang menyediakan banyak pilihan. Namun, di balik kemudahan itu muncul pula persoalan. Seperti disampaikan Profesor Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Kemunculan era clicktivism ini dapat menggerus otoritas keagamaan, yang semula bertumpu pada sosok kiai, ustad dan guru, sekarang bergeser pada figur-figur baru yang rajin melakukan update materi dakwah pada media sosialnya,” kata Ali Ramdhani.

Dia memaparkan itu ketika berbicara dalam diskusi terkait dakwah yang ramah, Selasa (23/3). Diskusi diselenggarkan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ali Ramdhani juga mengkritisi kondisi, di mana otoritas keagamaan tidak lagi diukur berdasarkan kedalam ilmu dan pengetahuan. Mayoritas umat justru melihat sisi lain, seperti penampilan, durasi, retorika dan bahkan wajah pendakwah yang dinilai menawan.

Figur semacam ini, yang disebut Sutrisno di atas, sebagai kiai baru yang sadar media sosial. Laman-laman mereka diikuti jutaan umat, begitu pula paket ceramahnya. Meski kadang, isi ceramahnya menjadi kontroversi di tengah umat Islam sendiri.

Foto pengajian di salah satu rumah warga di Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Foto pengajian di salah satu rumah warga di Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Fenomena dakwah via media baru ini, adalah sama sekali baru dan belum pernah dijumpai pada masa yang lalu,” tambah Ali Ramdhani.

Untuk itulah, mahasiswa yang menggeluti ilmu dakwah di fakultas dakwah dan komunikasi memiliki tantangan dan tanggung jawab. Tidak sekedar mengimbangi model dakwah baru yang dinilai keras dan tidak toleran, tetapi juga mengembangkan dakwah Islam secara santun dan ramah.

Kombinasi yang harus dikuasai adalah pengetahuan keagamaan, ilmu dakwah dan komunikasi. Ali Ramdhani mengingatkan, keberhasilan dakwah tidak semata-mata ada pada kualitas materi tetapi juga metode, media dan instrumen yang digunakan.

Pemahaman Budaya Lokal Penting

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Yogyakarta, Dr Hilmy Muhammad. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Yogyakarta, Dr Hilmy Muhammad. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Yogyakarta Dr Hilmy Muhammad pun melihat fenomena yang sama. Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta, ini menyayangkan banyak pendakwah didengarkan karena penampilannya.

“Banyak penceramah kita yang terkenal, bukan karena ilmunya. Bukan karena pengetahuannya yang cukup tentang budaya dan masyarakat Indonesia. Tetapi karena hidungnya yang mancung atau kulitnya yang putih, dan ini kemudian bisa berbahaya,” ujarnya dalam diskusi yang sama.

Hilmy memandang, pengetahuan mengenai masyarakat dan budaya Indonesia bagi pendakwah Islam penting. Sejarah membuktikan, Wali Songo mampu berdakwa secara damai, dengan tetap menghormati budaya masyarakat asli, yang ketika itu telah dipraktikkan sehari-hari.

Pengetahuan semacam ini, kata Hilmy, memberi ruang bagi pendakwah untuk mengajarkan agama sesuai kitab suci dan pesan nabi, dengan tetap selaras budaya Indonesia.

Salah satu dai kondang Indonesia, Abdullah Gymnastiar atau yang dikenal dengan panggilan Aa Gym, 9 Maret 2003, sebagai ilustrasi. (Foto: REUTERS/Dadang Tri Supri)

Salah satu dai kondang Indonesia, Abdullah Gymnastiar atau yang dikenal dengan panggilan Aa Gym, 9 Maret 2003, sebagai ilustrasi. (Foto: REUTERS/Dadang Tri Supri)

Menurut Hilmy, program Kementerian Agama penceramah bersertifikat adalah salah satu upaya menyikapi fenomena tersebut. Program itu tidak bermakna sertifikasi penceramah atau dai seperti yang dikritik banyak pihak. Penceramah bersertifikat, tambahnya, akan mampu turut menekan isu-isu ekstrimisme yang belakangan kian gencar, terutama didakwahkan melalui media sosial.

“Kita suka gaduh. Ta’ashub (fanatik buta) berlebihan terhadap satu kelompok, kemudian dibesar-besarkan,” kritik Hilmy.

Jalan Moderasi Beragama

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Al Makin, mengakui tugas lembaga yang dipimpinnya tidak mudah. Apalagi dengan semakin memuncaknya popularitas dakwah melalui media sosial. Dia mengkritik pelaku dakwah di media sosial, yang bahkan tidak pernah menyebut iman berbeda sebagai bentuk saling memahami dan menghormati.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Al Makin. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Al Makin. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Mereka rata-rata sangat fanatik, dan menyerang orang yang berpaham berbeda. Orang yang berpaham berbeda dianggap tidak beriman dan dipojokkkan, bahkan secara teologis dihakimi. Inilah dakwah yang tidak ramah,” kata Al Makin.

Karena itulah menjadi tugas perguruan tinggi yang memiliki fakultas dakwah seperti UIN, untuk membentuk calon pendakwah yang ramah, memahami keragaman dan kebhinekaan, serta memahami iman, tradisi, faham, dan madzab lain selain yang dia yakini.

“Dakwah tidak hanya membicarakan tentang betapa benar iman kita dan betapa salahnya orang lain. Dakwah juga membicarakan bagaimana cara memahami iman lain, memahami orang lain, tradisi lain, ibadah lain, sehingga kita bisa hidup berdampingan saling memahami,” tandas Al Makin.

Al Makin juga memastikan, UIN Sunan Kalijaga mempunyai tradisi sebagai pusat moderasi beragama dan kebhinekaan. Namun dia berpesan, moderasi beragama tidak akan berjalan jika tidak diikuti dengan paham keragaman atau kebhinekaan.

“Ukuran moderasi adalah sejauh mana kita menghargai tradisi dan keyakinan orang lain,” tambahnya. [ns/ab]



Source link

Advertisement
Click to comment

INDONESIA

Pemerintah Papua mengupayakan penangkapan pembunuh dua guru

Pemerintah Papua mengupayakan penangkapan pembunuh dua guru


Apa yang mereka lakukan itu biadab

Jayapura, Papua (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua meminta aparat keamanan melacak dan menindak pelaku kejahatan bersenjata Papua yang menembak mati dua guru pekan lalu.

“Yang mereka lakukan itu biadab,” kata Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, Senin.

Penembakan maut yang dilakukan oleh para penjahat bersenjata di Desa Julukoma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, dalam keadaan apapun tidak bisa dibenarkan, tegas Tinal.

Tinal mencontohkan, guru membawa dampak positif bagi anak-anak Papua, sehingga penembakan maut kedua guru itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.

Beberapa penjahat Papua bersenjata melepaskan tembakan ke sebuah kios di Desa Julukoma pada Kamis (8 April) sekitar pukul 09.30 waktu setempat.

Insiden penembakan tersebut mengakibatkan kematian seorang guru sekolah dasar negeri Beoga, Oktovianus Rayo.

Setelah membunuh Rayo, para penyerang bersenjata melanjutkan aksi terornya dengan membakar tiga ruang kelas di SMA Negeri Beoga.

Pada Jumat (9/4), penjahat Papua bersenjata itu kembali menyerang guru lainnya, Yonatan Randen. Guru SMP ini ditembak di dadanya.

Beberapa penduduk desa berusaha menyelamatkan nyawa Randen dengan memindahkannya ke pusat kesehatan umum Beoga, tetapi dia meninggal.

Para penjahat bersenjata Papua terus menghalangi upaya pemerintah daerah untuk mengangkut peti mati guru yang dibunuh ke Timika di Kabupaten Mimika pada hari Jumat.

Penjahat bersenjata terkenal, yang tetap tinggal di area Bandara Beoga, mengizinkan pesawat yang membawa peti mati untuk terbang pada Sabtu (10 April) setelah menerima uang tebusan.

Pada Minggu malam (11 April), para penjahat bersenjata kembali melakukan kampanye kekerasan dengan membakar sembilan ruang kelas di SMP Negeri Beoga.

Menanggapi penganiayaan maut kedua guru itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menyebut para penjahat Papua bersenjata itu adalah teroris.

“Hampir setiap tahun kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi teror terhadap warga sipil di Papua,” kata Syamsuddin dalam keterangannya.

Namun, aparat keamanan Indonesia yang ditempatkan di provinsi tersebut masih lamban dalam melacak dan menindak para pelaku aksi teror tersebut.

Serangan mematikan para penjahat bersenjata terhadap guru yang bernasib malang itu memang tindakan terorisme, katanya, menambahkan bahwa dia menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kematian mereka.

Personel TNI dan Polri yang ditempatkan harus mampu menciptakan rasa aman dan menghilangkan ketakutan akan aksi teror para penjahat bersenjata dari benak masyarakat luas.

“Untuk itu, dengan jumlah personel yang memadai, TNI dan Polri harus terus mengamankan seluruh kawasan permukiman. Jangan sampai warga sipil kembali menjadi korban,” tandasnya.

Syamsuddin juga mengimbau semua pihak terkait di tanah air untuk mencari solusi yang komprehensif atas masalah Papua, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perdamaian dan kesejahteraan yang langgeng.

Berita Terkait: Penjahat bersenjata Papua membakar helikopter sipil di Bandara Ilaga

Berita Terkait: Pembunuhan dua guru Papua tidak manusiawi: pembela hak asasi manusia

Menutup
DIEDIT OLEH INE

Continue Reading

INDONESIA

Pemerintah Nilai Aset BLBI yang Bisa Kembali Capai Rp110 Triliun

Pemerintah Nilai Aset BLBI yang Bisa Kembali Capai Rp110 Triliun


Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD total aset BLBI yang dapat dikembalikan ke negara mencapai Rp110 triliun. Aset tersebut antara lain berupa jaminan deposito, sertifikat tanah, dan sertifikat barang.

“Saya baru saja memanggil Dirjen Kekayaan Negara dan Jamdatun dari Kejaksaan Agung, tadi menghitung hampir Rp110 triliun. Tapi dari itu yang realistis untuk ditagih berapa masih perlu kehati-hatian,” jelas Mahfud MD saat memberikan keterangan secara daring, Senin (12/4/2021).

Menko Polhukam Mahfud Md. (Foto courtesy: Polhukam)

Menko Polhukam Mahfud Md. (Foto courtesy: Polhukam)

Mahfud menambahkan aset BLBI sebelumnya belum bisa dieksekusi karena menunggu putusan Mahkamah Agung (MA). Pemerintah baru berupa mengambil aset tersebut setelah MA mengeluarkan putusan BLBI merupakan ranah perdata. Namun, MA juga menyebutkan sudah tidak ada pidana dalam kasus BLBI.

“Sebetulnya kita sudah bekerja lama begitu ada putusan MA pada Juli 2019. Bahwa ini tidak ada pidananya. Nah kita sudah mulai menginventaris kalau tidak ada pidana mari kita kerja sekarang untuk menagih perdatanya,” tambah Mahfud.

Pemerintah Tak Ajak KPK

Mahfud menjelaskan tidak mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Satgas Hak Tagih BLBI karena lembaga antirasuah tersebut merupakan lembaga hukum pidana, sedangkan putusan MA menyebutkan kasus BLBI merupakan perdata. Selain itu, KPK merupakan lembaga yang bukan menjadi bagian pemerintah seperti Komnas HAM. Ia khawatir pemerintah justru akan dinilai menyetir KPK jika masuk dalam satgas.

“Meskipun begitu saya sudah koordinasi dengan KPK. Saya perlu data-data pelengkap dari KPK karena tentunya punya data-data lain di luar soal hukum perdata yang bisa ditagihkan dan digabungkan ke perdata.”

Ia menjamin Satgas Hak Tagih BLBI akan bekerja secara transparan dan akan mengumumkan aset yang berhasil dieksekusi ke masyarakat. Menurutnya, KPK dan masyarakat juga dapat mengawasi dana BLBI yang mencapai seratusan triliun ini.

Samadikun Hartono buron kasus korupsi BLBI (berkaos kerah putih garis hitam) tiba di bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Kamis 21 April 2016.(VOA/Andylala)

Samadikun Hartono buron kasus korupsi BLBI (berkaos kerah putih garis hitam) tiba di bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Kamis 21 April 2016.(VOA/Andylala)

Pendekatan Perdata

Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko menilai pendekatan perdata yang diambil pemerintah semestinya bisa membuahkan hasil. Menurutnya, tim juga dapat belajar dari lambatnya proses eksekusi aset BLBI oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) beberapa tahun lalu.

“Kita tunggu sepak terjang Satgas Keppres 6 Tahun 2021. Belajar dari lambatnya proses BPPN beberapa tahun lalu, dengan pendekatan perdata, mestinya Tim BLBI di bawah Keppres 6/2021 bisa membuahkan hasil,” jelas Wawan kepada VOA, Senin (12/4/2021) malam.

Kendati demikian, Wawan menuturkan bahwa dia kaget dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan KPK dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

SP3 untuk Sjamsul Nursalim

Akhir Maret lalu, KPK menghentikan kasus dugaan korupsi BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim. Penerbitan SP3 ini merupakan kali pertama bagi KPK sejak pemberlakuan Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat.

KPK beralasan tidak ada penyelenggara negara dalam kasus ini setelah MA melepaskan mantan ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dari pidana. Arsyad sebelumnya dinyatakan bersalah dalam Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus SKL BLBI kepada BDNI. Kala itu ia dinilai terbukti merugikan negara sekitar Rp4,58 triliun sebelum dilepaskan Mahkamah Agung. [sm/em]



Source link

Continue Reading

INDONESIA

Indonesia mengharapkan turis domestik untuk kebangkitan pariwisata pada tahun 2021

Indonesia mengharapkan turis domestik untuk kebangkitan pariwisata pada tahun 2021


Jakarta (ANTARA) – Pemerintah optimistis ekowisata menjadi salah satu pendorong penerapan ekonomi hijau secara komprehensif untuk mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia. Ekowisata dapat diartikan sebagai pariwisata yang dilakukan secara bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan dan menopang kesejahteraan masyarakat setempat. Manfaatnya terdiri dari mempromosikan kesadaran lingkungan, menawarkan manfaat finansial langsung untuk konservasi, dan memberi manfaat finansial serta memberdayakan masyarakat lokal.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menegaskan, pengelolaan kawasan wisata alam dapat mendatangkan devisa bagi daerah dan masyarakat selain menciptakan lapangan kerja dengan tidak melakukan tindakan merusak dan eksploitasi.

Jawa Barat memiliki beberapa destinasi ekowisata, seperti Taman Nasional Gede Pangrango yang dapat mendongkrak aktivitas ekonomi masyarakat, dan jembatan gantung Situgunung yang menjadi objek wisata populer.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian LHK telah membuka kembali Gunung Rinjani di Pulau Lombok dan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat untuk pendaki dan wisatawan sejak 1 April 2021.

Kegiatan wisata pendakian di kedua lokasi tersebut sebelumnya telah ditutup sejak 1 Januari 2021, akibat cuaca pegunungan yang tidak bersahabat yang membahayakan nyawa manusia.

“Kegiatan pendakian di Gunung Rinjani masih dibatasi kuota maksimal 50 persen dari kapasitas normalnya, dan lama tinggal pendaki hanya tiga hari dua malam,” Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Dedy Asriady berkomentar.

Wisatawan yang ingin melakukan aktivitas pendakian diharuskan memesan tiket pendakian melalui aplikasi e-Rinjani yang dapat diunduh melalui Playstore.

Petugas TNGR juga memberlakukan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat pada wisatawan, langsung dari pintu masuk, di lokasi wisata dan saat meninggalkan kawasan taman nasional.

Selain itu, tiga zona hijau COVID-19 di Bali rencananya akan dibuka mulai Juli tahun ini di tengah penurunan jumlah kasus penyakit virus korona harian di Indonesia dan kampanye vaksinasi massal secara nasional.

“Saya melihat di Provinsi Bali kami ingin berkonsentrasi pada tiga zona hijau yang ditetapkan, yakni Ubud, Sanur, dan Nusa Dua. Kami optimis ini menjadi zona hijau, kawasan hijau yang bisa kami buka sepenuhnya untuk wisatawan,” Presiden Joko Kata Widodo saat menyaksikan kampanye vaksinasi massal di Puri Saren Agung, Kabupaten Gianyar, Bali, belum lama ini.

Ubud terletak di Kabupaten Gianyar, Sanur terletak di Kota Denpasar, dan Nusa Dua terletak di Kabupaten Badung. Otoritas Bali telah memberikan vaksin COVID-19 untuk pekerja pariwisata, tokoh agama Bali, dan perwakilan budaya dan pemuda, antara lain.

“Sehingga nantinya mereka (wisatawan) akan merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Bali. Dengan fokus kita pada ketiga zona tersebut, maka kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai,” tegasnya.

Berita Terkait: Perekonomian Indonesia mendapatkan dorongan yang signifikan dari industri kuliner

Berita Terkait: Menteri memproyeksikan masuknya pengunjung di tujuan wisata

Berita Terkait: Indonesia, Singapura menyelidiki kemungkinan pembukaan akses pariwisata

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close