Connect with us

INDONESIA

Daerah Minta Pusat Konsisten Soal Larangan Mudik

Daerah Minta Pusat Konsisten Soal Larangan Mudik

[ad_1]

Larangan mudik beberapa kali mengalami perubahan. Selain menimbulkan kebingungan, inkonsistensi aturan dinilai justru turut mendorong warga untuk mudik.

Karena itulah, meski berjanji akan melakukan berbagai upaya menahan laju pemudik, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap meminta pemerintah pusat konsisten. Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menyebut konsistensi itu antara lain soal larangan moda transportasi umum beroperasi.

Kadarmanta Baskara Aji, Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. (foto: Humas Pemprov DIY)

Kadarmanta Baskara Aji, Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. (foto: Humas Pemprov DIY)

“Kita harapkan pemerintah konsisten akan menutup seluruh jaringan transportasi udara maupun darat, lewat pesawat, bis dan lain lain. Sehingga yang kita jaga itu tinggal yang naik mobil pribadi dan naik motor, ini yang paling berat,” kata Baskara, Minggu (2/5) petang dalam diskusi bersama Sambatan Jogja (SONJO) terkait kebijakan mudik.

Kadarmanta memastikan Satpol PP, Dinas Perhubungan dibantu aparat TNI dan Polri akan berjaga di titik-titik perbatasan. Namun, benteng terakhir mencegah penularan COVID-19 tetap berada di tingkat pemerintahan terkecil, terutama lurah. Jika sudah sampai ke perbatasan DIY, kata Kadarmanta, berarti pemudik yang mayoritas datang dari Jakarta dan Banten itu sudah lolos dari penjagaan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Artinya, secara psikologis pemudik itu akan melakukan apapun karena sudah dekat sekali dengan rumah.

Penumpang yang mengenakan masker di tengah kekhawatiran penyebaran COVID-19 menunggu untuk naik kereta di stasiun kereta di Surabaya pada 15 Maret 2020. (Foto: Juni Kriswanto/AFP)

Penumpang yang mengenakan masker di tengah kekhawatiran penyebaran COVID-19 menunggu untuk naik kereta di stasiun kereta di Surabaya pada 15 Maret 2020. (Foto: Juni Kriswanto/AFP)

“Dia sudah lolos dari Jakarta ke Jawa Barat, kemudian ke Jawa Tengah lolos lagi. Masa mau masuk Yogya dia mutung, pasti dia akan cari jalan. Kalau semua jembatan ditutup, dia akan berenang di kali Bogowonto atau Krasak,” kata Kadarmanta memberi kiasan.

Dua sungai yang disebut Kadarmanta, menjadi batas wilayah DIY dengan Jawa Tengah di sisi barat.

Kebijakan mudik memang terasa dinamis. Awalnya pemerintah melarang mudik sepenuhnya, dan kemudian membuat kebijakan pembukaan interaksi di wilayah terikat atau aglomerasi. Kementerian Perhubungan beberapa hari terakhir juga membuat kebijakan baru, dengan membolehkan bus untuk angkutan mudik, asal memiliki stiker khusus.

Banyak kasus penularan sudah terjadi akibat mudik. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, misalnya, 39 orang dinyatakan positif COVID-19 setelah seorang pemudik sampai ke desa mereka beberapa hari lalu. Di rumah, dia menggelar hajatan dan didatangi tetangga. Setelah pemilik rumah jatuh sakit, barulah diketahui bahwa pemudik itu telah menimbulkan klaster baru.

Pada pengarahan kepada pemerintah daerah 29 April 2021 lalu, Presiden Jokowi menyebut masih akan ada 18,9 juta orang yang akan nekat mudik Lebaran tahun ini. Dia meminta seluruh elemen pemerintah untuk menggencarkan kampanye larangan mudik.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (Foto: Humas Kemendagri)

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (Foto: Humas Kemendagri)

Di Palembang, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tegas menyebut perlu sikap yang sama terkait pelarangan mudik.

“Perlu keserentakan antara pusat dan daerah,” ujar Mendagri dalam rilis resmi kementerian, Minggu (2/5).

Didorong Inkonsistensi Kebijakan

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan inkonsistensi pemerintah pusat justru menjadi salah satu pendorong orang tetap mudik.

Pengamat kebijakan publik UGM, Bayu Dardias Kurniadi, dalam tangkapan layar.

Pengamat kebijakan publik UGM, Bayu Dardias Kurniadi, dalam tangkapan layar.

“Menurut saya, faktor pendorongnya ada dua. Yang pertama terkait kebijakan yang inkonsisten, yang tidak jelas di tingkat pusat. Korbannya adalah di daerah. Yang kedua, inkonsistensi itu tidak hanya terkait dengan boleh atau tidak, tetapi juga faktor pendorong utama, yaitu dana,” ujar Bayu.

Selain dua faktor pendorong, Bayu juga menyebut empat faktor sebagai penarik orang untuk tetap mudik tahun ini, yang pertama adalah karena ada anggapan bahwa setahun tanpa pulang sudah cukup. Apalagi bagi masyarakat yang tahun lalu mengikuti anjuran untuk tidak mudik. Desakan untuk tetap mudik tahun ini akan lebih kuat.

“Yang kedua faktor psikologis. Ini jangan disepelekan. Kangen itu luar biasa dampaknya. Kalau orang ketika kangen itu, apapun akan dilakukan untuk memenuhi dahaga kekangenan itu,” lanjut Bayu.

Faktor ketiga, menurut Bayu adalah vaksin. Rasa aman karena sudah divaksin memberi kepercayaan diri lebih, bahwa mudik akan aman. Selain itu, yang terakhir yang bisa menarik orang untuk tetap mudik adalah promosi pariwisata yang cukup gencar.

Desa Tak Bisa Larang

Meski memiliki kewenangan terbatas, Kalurahan sebagai struktur pemerintahan di bawah tetap melakukan sejumlah upaya. Di Kalurahan Panggungharjo, Bantul, DIY misalnya, ada penandaan baru bagi rumah pemudik, seperti disampaikan Lurah Wahyudi Anggoro Hadi.

Lurah Panggungharjo, Bantul, DIY, Wahyudi Anggoro Hadi, dalam tangkapan layar.

Lurah Panggungharjo, Bantul, DIY, Wahyudi Anggoro Hadi, dalam tangkapan layar.

“Yang kemudian kita lakukan adalah, mulai tanggal 3 Mei akan kita tambahkan satu tanda di dalam infografis sebaran zonasi RT, yaitu ‘Rumah dengan Pelaku Perjalanan.’ Harapannya kemudian kita bisa melakukan monitoring,” kata Wayudi.

Tanda rumah dengan pelaku perjalanan diberikan, karena Wahyudi mengakui mereka tidak memiliki kewenangan apapun untuk menolak kehadiran pemudik. Baik yang datang maupun keluarga yang dituju, memiliki keinginan yang sama yaitu mengatasi rasa kangen setelah setahun tak bertemu.

Kelurahan Panggungharjo juga menyediakan shelter isolasi yang representatif. Meskipun Wahyudi tidak optimistis akan terpakai maksimal, karena pemudik nekat datang demi berkumpul dengan keluarga, bukan untuk menjalani isolasi yang terpisah.

“Kita mendorong warga untuk menginformasikan, kira-kira keluarganya siapa saja yang akan datang, durasi berapa lama dan kapan. Data akan terus di-update,” lanjut Wahyudi.

Lurah Tirtomartani, Sleman, DIY, Indra Gunawan, dalam tangkapan layar.

Lurah Tirtomartani, Sleman, DIY, Indra Gunawan, dalam tangkapan layar.

Indra Gunawan, Lurah Tirtomartani, Sleman, DIY , uga mengaku tak akan sanggup jika harus menolak pemudik.

“Mau tidak mau, kita harus menerima ketika sudah sampai di kelurahan. Kita tidak bisa serta merta mengusir mereka,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan adalah memberikan pengertian sehingga pemudik memahami kekhawatiran warga setempat terkait penularan COVID-19.

Mudik ini, kata Indra, menjadi fasilitas mengobati rasa rindu warga dari luar atau perantau yang beberapa tahun tidak pulang. Karena itulah, mereka memberi sedikit ruang pemudik untuk melepas kangen bersama keluarganya. Dia hanya berharap, semua pihak bisa menjaga sehingga penularan COVID-19 dapat diminimalkan. [ns/ab]

[ad_2]

Source link

Advertisement
Click to comment

INDONESIA

Elektabilitas Menurun, Peluang Prabowo Menang pada Pilpres 2024 Mengecil

Elektabilitas Menurun, Peluang Prabowo Menang pada Pilpres 2024 Mengecil

BuzzFeed – Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani sampaikan dalam keterangannya pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Gerindra Sulawesi Selatan. , bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mempunyai peluang besar mencalonkan sebagai presiden di 2024.

“Saya katakan, 2024 Pak Prabowo Insya Allah akan maju dalam laga pilpres. Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua,” ujar Muzani lewat keterangannya, Ahad (10/10/2021).

Berdasarkan hasil Survei, Menurut Direktrur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai peluang Prabowo mencalonkan diri pada kontestasi Pilpres 2024 kian mengecil.

Hal ini terlihat dari tren penurunan elektabilitasnya di sejumlah lembaga survei.

“Jika dilihat dari data sejumlah hasil survei, elektabilitas Prabowo memang masih cukup tinggi, tetapi kecenderungannya mulai menurun,” ujar Karyono Wibowo Kamis (14/10/2021).

Elektabilitas Prabowo yang kian menurun, dapat dilihat melalui survei SMRC September 2021. Pada simulasi pertanyaan tertutup, elektabilitas Prabowo sebagai capres pada Oktober 2020 berada di posisi 22,2 persen. Pada Maret 2021 menurun menjadi 20,8 persen.

Meskipun, Survei pada Mei 2021 Elektabilitas Prabowo Elektabilitas Prabowo sempat naik menjadi 24,4 persen, Namun menurun cukup drastis pada September 2021 tinggal 20,7 persen atau bersaing sangat ketat dengan Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas 19,0 persen.

“Secara metodologi survei, posisi Prabowo dengan Ganjar tidak bisa disimpulkan bahwa Prabowo yang unggul karena selisihnya hanya 1,7 persen, masih berada di ambang margin of error sebesar kurang lebih 3,19 persen. Sementara itu, elektabilitas Anies Baswedan cenderung stagnan berada di posisi 14,3 persen,” kata Karyono.

Ketatnya persaingan antara Prabowo dan Ganjar juga terbaca dari hasil survei Charta Politika Survei yang dilakukan pada periode 12–20 Juli 2021 kepada 1.200 responden dengan margin of error 2,83 persen. Dalam simulasi, elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 16,2 persen bersaing dengan Prabowo dengan elektabilitas sebesar 14,8 persen, Anies Baswedan 14,6 persen.

Dalam simulasi 10 nama yang diuji, Ganjar Pranowo mendapat angka 20,6 persen, Anies Baswedan 17,8 persen, dan Prabowo Subianto 17,5 persen.

“Kecenderungan menurunnya elektabilitas Prabowo boleh jadi disebabkan sejumlah faktor. Pertama, ada kecenderungan masyarakat jenuh dengan figur lama dan menginginkan figur baru. Kedua, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan membuat sebagian pemilihnya kecewa dan migrasi ke tokoh lain,” ucap Karyono.

Continue Reading

INDONESIA

Oknum Polisi Smack Down Mahasiswa, Tunjukan Arogansi Aparatur Keamanan

Oknum Polisi Smack Down Mahasiswa, Tunjukan Arogansi Aparatur Keamanan

BuzzFeed – Insiden yang memilukan bagi Aparatur Negara yang seharusnya menjadi pelayan rakyat. Dimana video beredar Oknum Polisi ‘Smack Down’ Pendemi di Tangerang beredar di Media Sosial.

Insiden tersebut diketahui saat Polisi sedang menjaga para peserta pendemo yang tergabung didalam Aliansi BEM se-Kabupaten Tangerang dalam rangka HUT Kab. Tangerang ke – 389, Rabu (13/10/2021)

Video beredar bahwa seorang polisi yang mengenakan baju berwarna cokelat menendang korban. FA pun sempat mengalami kejang-kejang.

Hingga, smackdown yang dilakukan oleh Oknum Polisi, pedemo yang berinisial FA dipiting lehernya lalu digiring oleh petugas berinisal NP. Setelah itu, NP membanting korban ke trotoar hingga terdengar suara benturan yang cukup keras.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra Hasibuan mengatakan, tindakan represif pihak keamanan yang kerap terjadi bukan merupakan sebuah arogansi.

“Lebih karena situasi di lapangan dan oknum yang bersangkutan tidak bisa mengendalikan diri,” kata Edi Kamis (14/10/2021).

Peristiwa ini menjadi catatan atas kembali terjadinya aksi represif aparat keamanan terhadap para pedemo.

Menurut dia, tindakan itu terjadi lebih karena situasi di lapangan dan ketidakmampuan anggota dalam mengendalikan diri. Sehingga harus jadi pelajaran untuk kepolisian, .

“Aturan sudah ada, pengarahan pimpinan sudah ada. Dalam pelaksanaan suka berbeda dengan yang ada,” ujar dia.

Edi mengatakan, insiden-insiden semacam ini harus bisa menjadi pelajaran untuk seluruh jajaran Polri. Ia pun mengaku prihatin atas aksi penganiayaan mahasiswa pedemo yang dilakukan oleh polisi.

Sanksi tegas Meski pelaku sudah meminta maaf, Edi menyebut tindakan itu tidak bisa ditolelir dan harus diberikan sanksi tegas. “Berbagai penyuluhan dan pembinaan sudah banyak dilakukan.

Namun demikian, terkadang situasi di lapangan berbeda,” jelas dia.

Ia mengatakan, pelaku penganiayaan pedemo itu bisa dikenakan sanksi disiplin Polri, mulai dari teguran, mutasi, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Diketahui, Polda Banten dan Polres Kota Tangerang telah meminta maaf kepada korban.

“Polda Banten meminta maaf. Saya sebagai Kapolresta Tangerang juga meminta maaf kepada saudara FA, usia 21 tahun, yang mengalami tindakan kekerasan,” ujar Kapolres Kota Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro kepada awak media, Rabu.

Kepolisian berjanji akan menindak personal yang membanting korban.

Kendati demikian, Edi mengapresiasi sikap Kapolda Banten dan Kapolresta Tangerang yang meminta maaf kepada korban serta orangtuanya. “Mereka kita lihat merasa bertanggung jawab ketika melihat ada anak buahnya ada ke salahan dalam pengamanan demo.

Ada SOP yang dilanggar sesuai Perkap yang mengatur penggunaan kekuatan,” ujar Edi.

Continue Reading

INDONESIA

BLT Subsidi Gaji Tahap 5 Dikabarkan Cair, Cek Status Pencairannya

BLT Subsidi Gaji Tahap 5 Dikabarkan Cair, Cek Status Pencairannya

BuzzFeed –  Dikabarkan bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sampaikan bahwa BLT Subsidi Gaji tersalurkan kepada 4,91 juta pekerja. Kendati Demikian, BLT Subsidi Gaji tersebut tidak dikenakan potongan apapun, termasuk di dalamnya biaya administrasi. Sehingga, BSU bisa ditarik atau dicairkan seluruhnya.

“Jadi bantuan BSU sebesar 1 juta rupiah tersebut dapat ditarik atau dicairkan seluruhnya,” tegas Ida, dikutip dari laman resmi Kemnaker.

Untuk diketahui, Besaran dana BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan atau BSU 2021 adalah Rp1 juta per penerima. Itu merupakan rapelan dua bulan, yang harusnya per bulan pekerja mendapat Rp500 ribu.

Pada BLT Subsidi Gaji tahap 5, ada 3,8 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BSU. Ditargetkan, BSU selesai disalurkan pada bulan ini.

Sehingga, Tak perlu cek link BLT di www.kemnaker.go.id dan BPJS Ketenagakerjaan, berikut tanda baru penerima BSU Subsidi Gaji tahap 5.

Sementara secara keseluruhan di 2021, terdapat 8,7 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BLT Subsidi Gaji. Pencairan BSU dilakukan sejak Agustus 2021.

Pada BLT Subsidi Gaji tahap 1 hingga 4, ada 4,91 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BSU.

Syarat penerima BSU 2021 sendiri WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021 dan memiliki upah paling besar Rp3,5 juta.

Pekerja yang menerima BSU juga harus bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 dan diprioritaskan bagi mereka yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan.

Jika masuk dalam daftar penerima BLT Subsidi Gaji, nantinya pekerja akan dapat BSU sebesar Rp1 juta yang pencairannya hanya sekali.

Selain itu, penerima BLT Subsidi Gaji diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, di mana kepesertaannya wajib aktif hingga 30 Juni 2021.

Berikut cara cek status pencairan BLT Subsidi Gaji:

  1. Login ke link bsu.kemnaker.go.id menggunakan username dan password yang dimiliki
  2. Jika belum memiliki akun, daftar dulu di menu registrasi
  3. Setelah berhasil login, lengkapi profil yang ada
  4. Setelah lengkap kemudian cek pemberitahuan
  5. Lalu akan muncul informasi apakah karyawan terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak

Sebenarnya, ada 2 link cek penerima BSU Subsidi Gaji. Selain Kemnaker, terdapat link untuk cek daftar penerima BLT yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, kini ada pemberitahuan terbaru yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika lolos jadi penerima BSU, akan dapat notifikasi langsung dari lembaga tersebut.

Cara pencairannya pun mudah. Tinggal mengisi formulir yang disediakan HR dari BPJS Ketenagakerjaan, nantinya BSU bakal langsung dicairkan.

Rencananya, penyaluran bakal dilakukan hingga akhir Oktober 2021. Demikian tanda baru penerima BSU Subsidi Gaji yang diterima penerima.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close