Connect with us

EKONOMI

CFPB Kini Lebih Agresif Terhadap Sektor Finansial AS

CFPB Kini Lebih Agresif Terhadap Sektor Finansial AS



Di bawah Presiden Biden, the Consumer Financial Protection Bureau, CFPB, atau Biro Perlindungan Finansial Konsumen telah menghapus atau mengurangi sejumlah kebijakan yang diberlakukan pemerintahan Trump. Biro itu juga menambah staf menjelang peningkatan kegiatan dalam bidang regulasi dan penegakan, sebagaimana yang terjadi semasa pemerintahan Obama.

Hal ini dilakukan meskipun CFPB belum memiliki direktur yang permanen, posisi penting karena kewenangan lembaga dipimpin oleh direktur yang bertanggung jawab langsung pada presiden.

Dave Uejio adalah pegawai karir di biro ini, dan berperan sebagai pejabat direktur sejak direktur yang diangkat oleh Trump, Kathy Kraninger, mengundurkan diri ketika Biden dilantik.

Meskipun hanya berperan sebagai pejabat sementara, Uejio sangat aktif dalam menjalankan perannya.

April lalu, biro ini memperluas lingkupnya dan menindak apa yang dianggapnya perilaku melecehkan dari penyelia layanan finansial.

Di bawah Kraninger, biro ini memberlakukan definisi pelanggaran yang lebih sempit sehingga penalti moneter terhadap pelanggar juga kecil kemungkinan diberlakukan. Perubahan baru oleh CFPB ini akan menyebabkan tindakan penegakan yang lebih aktif dan pungutan denda lebih besar terhadap industri layanan finansial, demikian ramalan para pakar.

CFPB dibentuk pada 2011, dan seharusnya berperan sebagai lembaga non-partisan untuk membela hak-hak konsumen pasca Resesi Besar. Tetapi biro ini acapkali terperangkap di tengah perang ideologi antara Demokrat dan Republik tentang cara menjalankan pemerintah.

Di bawah pemerintahan Trump, banyak tindakan penegakan dan pungutan denda dihapuskan dibandingkan ketika biro ini dipimpin oleh Richard Cordray, pemimpin CFPB yang ditunjuk oleh Presiden Obama. Ia meninggalkan biro ini pada November 2017.

Data terbaru biro ini memperlihatkan, biro ini hanya mengumpulkan $650 juta dalam bentuk pungutan denda per tahun semasa pemerintahan Trump. Sementara angkanya mencapai $1,84 miliar rata-rata per tahun semasa pemerintahan Obama.

Kini biro ini juga telah menghapus beberapa langkah warisan dari masa pemerintahan Trump pada awal pandemi virus corona. Banyak dari kebijakan ini dirancang untuk memberi fleksibilitas kepada bank-bank, khususnya dalam bidang pencatatan karena seluruh industri beralih ke pekerjaan dari jarak jauh atau bekerja dari rumah.

Tetapi aktivis konsumen mengeluh, industri perbankan sudah diberi waktu satu tahun penuh untuk menyesuaikan diri, dan konsumen seharusnya memiliki akses ke catatan akurat, apapun kondisinya.

Odette Williamson adalah pengacara di National Consume Law Center, badan advokasi untuk konsumen. Ia mengatakan, “Uejio melakukan gebrakan yang menjanjikan, dan langkah serta arah CFPB akan dilanjutkan oleh direktur permanen berikutnya.” [jm/ka]



Source link

Advertisement
Click to comment

EKONOMI

Hypermart, Peritel Milik Konglomerat Mochtar Riady Ini Dukung PPKM Mikro dengan Strategi Bisnis, Apa Saja?

Hypermart, Peritel Milik Konglomerat Mochtar Riady Ini Dukung PPKM Mikro dengan Strategi Bisnis, Apa Saja?


JAKARTA – Pengelola Hypermart, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mendukung langkah-langkah pemerintah yang telah dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 salah satunya yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

Chief Executive Officer MPPA Elliot Dickson mengatakan perseroan menyadari situasi COVID-19 saat ini sangat sulit dan menantang bagi semua orang, terutama bagi konsumen yang berusaha memenuhi kebutuhan pangan dan rumah tangga sehari-hari.

“Sehingga kami bekerja keras untuk memastikan bisnis online kami, yang mencakup sebagian besar kota dibandingkan dengan yang lain, akan menjadi solusi sempurna bagi konsumen selama periode ini untuk membeli kebutuhan mereka dari rumah dan/atau memanfaatkan Park & Pick-up kami untuk keamanan tambahan dan kenyamanan,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat 25 Juni.

Untuk itu, peritel milik dari Lippo Group milik konglomerat Mochtar Riady ini berupaya terus memperkuat penawaran bisnis online sebagai O2O strategis dengan toko offline sebagai arah strategis baru di tahun 2021 dan seterusnya.

Elliot menuturkan, dalam beberapa bulan terakhir MPPA telah memperkuat layanan e-commerce Hypermart Online dan Chat & Shop miliknya yang kini mencakup 112 toko di seluruh Indonesia. Selain itu, MPPA juga bekerja sama dengan operator pasar terkemuka lainnya dan layanan pengiriman kebutuhan sehari-hari sesuai permintaan secara nasional.

“Ke depan, MPPA akan menambah lebih banyak toko on line untuk berpartisipasi dalam kolaborasi yang ada dan mengembangkan lebih banyak kolaborasi baru dengan operator pasar terkemuka lainnya di Indonesia,” tuturnya.

Per hari ini, pihaknya bekerja sama dengan mitra bisnis dengan menawarkan Bebas Ongkos Kirim ke platform Chat & Shop untuk memberikan kenyamanan dan nilai lebih kepada konsumen selama masa sulit ini.

“Peron on line perseroan secara keseluruhan juga memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian antar kota untuk keluarga atau orang terkasih yang berada di kota lain, misalnya konsumen dari Jakarta dapat melakukan pembelian secara online untuk diantarkan ke orang tuanya yang berdomisili di Jogjakarta,” ujar dia.

MPPA juga menawarkan fitur Park & Pick-up sebagai bagian dari Chat & Shop dan Hypermart Express untuk tujuan keamanan konsumennya. Dengan menggunakan Park & Pick-up di semua lokasi mall di mana MPPA beroperasi, konsumen kini memiliki keamanan lebih dengan dapat memesan dari lokasi kerja dan dapat mengambil pembelian mereka dalam perjalanan pulang tanpa harus bertemu fisik dengan orang lain.

.



Sumber Berita

Continue Reading

EKONOMI

Konglomerat Mochtar Riady Tambah Porsi Kepemilikan di Multipolar, Beli 1 Juta Saham

Konglomerat Mochtar Riady Tambah Porsi Kepemilikan di Multipolar, Beli 1 Juta Saham


JAKARTA – Grup Lippo memperkuat posisi di salah satu entitas usahanya, PT Multipolar Tbk (MLPL). Hal itu tercermin dari apa yang dilakukan perusahaan keluarga konglomerat Mochtar Riady, yakni PT Inti Anugerah Pratama.

Dalam keterangan resmi, yang dikutip Jumat 25 Juni, Inti Anugerah Pratama mengakumulasi 1 juta saham MLPL dengan rata-rata harga pembelian Rp 684 per saham. Transaksi ini dilakukan secara bertahap, mulai 18 Juni hingga 21 Juni kemarin.

Setelah transaksi tersebut, porsi kepemilikan berubah jadi 66,47 persen. Sebelumnya, porsi kepemilikan Inti Anugerah Pratama atas MLPL sebesar 66,46 persen.

“Tujuan dari pembelian tersebut adalah untuk investasi secara langsung,” tulis manajemen Lippo.

Multipolar merupakan perusahaan investasi milik Grup Lippo yang memiliki fokus investasi pada sektor teknologi, retail, finansial serta venture capital. Serangkaian aksi korporasi juga telah dan akan dilakukan oleh entitas ini.

Teranyar, MLPL mengumumkan aksi korporasi berupa pembelian saham kembali atau buyback. Multipolar menganggarkan paling banyak Rp425 miliar untuk aksi korporasi tersebut. Adapun harga pelaksanaan buyback nanti maksimal Rp720 per saham.

.



Sumber Berita

Continue Reading

EKONOMI

Tercapai, Kesepakatan Awal dalam Sengketa soal Kapal di Terusan Suez

Tercapai, Kesepakatan Awal dalam Sengketa soal Kapal di Terusan Suez



Pemilik dan penjamin kapal kontainer raksasa yang memblokir Terusan Suez selama hampir sepekan awal tahun ini telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai sengketa mereka dengan otoritas kanal, kata wakil-wakil dari kedua pihak hari Rabu (23/6).

Stann Marine, pengacara yang mewakili pemilik dan penjamin kapal, dan Otoritas Terusan Suez sama-sama mengukuhkan perkembangan itu.

Perselisihan berpusat pada jumlah ganti rugi yang diklaim oleh Otoritas Terusan Suez untuk menyelamatkan kapal Ever Given yang kandas pada bulan Maret, menghalangi jalur pelayaran penting itu selama enam hari. Kapal tunda spesialis dan kapal keruk akhirnya membebaskan kapal kargo sepanjang 400 meter yang membawa muatan bernilai sekitar 3,5 miliar dolar itu.

Dalam percakapan telepon pada acara bincang-bincang televisi Mesir, Al-Hiyat Al-Youm pada hari Rabu, ketua Otoritas Terusan Suez Mesir Letjen Osama Rabie mengatakan, para pihak telah menyepakati jumlah kompensasi. Tetapi ia mengatakan jumlahnya tidak akan diumumkan karena mereka telah menandatangani perjanjian kerahasiaannya hingga penandatanganan kontrak akhir.

Uang tersebut akan menutup biaya operasi penyelamatan, biaya macetnya lalu lintas di kanal itu, dan hilangnya pemasukan dari biaya transit selama sepekan karena Ever Given memblokir kanal tersebut.

Pada mulanya Otoritas Terusan Suez meminta kompensasi 916 juta dolar, yang kemudian diturunkan menjadi 550 juta dolar.

Sejak dibebaskan, kapal milik perusahaan Jepang yang berbendera Panama dan berlayar membawa muatan antara Asia dan Eropa itu telah diperintahkan pihak berwenang untuk tetap berada di danau penampung di tengah kanal, bersama dengan sebagian besar awaknya, sementara pemiliknya dan otoritas kanal berupaya menyelesaikan sengketa soal ganti rugi.

Sekitar 10 persen perdagangan dunia melalui terusan ini, yang merupakan sumber penting bagi pemasukan valuta asing untuk Mesir. Sekitar 19 ribu kapal melewati terusan itu tahun lalu, menurut data resmi. [uh/ka]



Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close