Connect with us

HEADLINE

Philippines plans to take drug war to schools with searches, testing

Two weeks ago, Steven Mnuchin, the Treasury secretary, declared that the trade war with China was “on hold” and that the United States would temporarily holster its tariffs. The reassuring comments calmed markets and raised hopes …

Avatar

Published

on

Philippines plans to take drug war to schools with searches, testing

This amounts to Trump’s opinion, and is a matter of debate among constitutional scholars. The Supreme Court ruled in 1988 that the appointment of an independent counsel was constitutional, but the rules and circumstances were a little different then. And the Supreme Court has not spoken directly on the constitutionality of current regulations for special counsels.

But here, we lay out some of the facts and arguments that underpin the cases for and against the president’s claim. Independent or special counsels are appointed to investigate executive branch officials, and the existing federal code empowers the attorney general to make the determination when a special counsel is necessary.

According to the Code of Federal Regulations, there are grounds to appoint a special counsel if an investigation into a matter “would present a conflict of interest for the Department [of 0=”Justice”] or other extraordinary circumstances” and in cases when it “would be in the public interest” to have an outside counsel.

[bs-quote quote=”If you’re interested in ‘balancing’ work and pleasure, stop trying to balance them. Instead make your work more pleasurable.” style=”style-19″ align=”left” author_name=”Donald Trump” author_job=”45th U.S. President” author_avatar=”https://buzzfeed.co.id/wp-content/uploads/2020/09/newspaper-daily-quote-avatar.png”]

In his order appointing former FBI Director Robert S. Mueller III as special counsel, Rosenstein limited Mueller’s role to leading “the investigation confirmed by then-FBI Director James B. Comey in testimony before the House Permanent Select Committee on Intelligence on March 20, 2017, including … any links and/or coordination between the Russian government and individuals associated with the campaign of President Donald Trump; and any matters that arose or may arise directly from the investigation; and any other matters within the scope of 28 C.F.R. § 600.4(a).” That last bit refers to a part of the federal code that says that the jurisdiction of a special counsel is to include “the authority to investigate and prosecute federal crimes committed in the course of, and with intent to interfere with, the Special Counsel’s investigation, such as perjury, obstruction of justice, destruction of evidence, and intimidation of witnesses.” No media cameras were allowed at the reception, but a reporter for the conservative Daily Caller news site, Jena Greene, was allowed in and tweeted a video of the Trumps entering a crowded room. Greene quoted the president saying his wife had “a little problem” recently but wouldn’t miss the reception. She said he joked about the media’s speculation regarding the first lady’s recent absence and “laughed off” rumors of them breaking up. He said it wasn’t happening.

As we said, Trump now claims the appointment of Mueller was unconstitutional. The argument, however, is not necessarily that the appointment of any special counsel would be unconstitutional, but rather that this one is, because of the broad investigative powers given to Mueller.

In an opinion piece written for the Wall Street Journal on May 13, Steven Calabresi, who once served as a special assistant to Attorney General Edwin Meese and as a law clerk to Justice Antonin Scalia, argued that the broad powers bestowed upon Mueller qualify him as a “principal officer” who by law must be appointed by the president and confirmed by the Senate. “The only significant difference between Mueller’s appointment and the appointment scheme for Independent Counsels, upheld by the Supreme Court in Morrison v. Olson, is that Mueller, unlike the Independent Counsels, was appointed by President Trump’s own appointee, Deputy Attorney General Rod Rosenstein, rather than by a three-judge court,” Sklansky said. “But that just makes the argument for the constitutionality of Mueller’s appointment even stronger. Given the Supreme Court’s ruling in Morrison v. Olson, there is no remotely plausible argument that Mueller’s appointment was unconstitutional.”

“In 1988, the Supreme Court ruled in Morrison v. Olson that the Constitution allowed an Independent Counsel to be appointed by a three-judge court, completely separate from the Executive Branch,” Sklansky said via email. “In reaching that conclusion, the Supreme Court held that an Independent Counsel is an ‘inferior officer,’ not a ‘principal officer,’ for reasons that very clearly apply to Mueller: he can be removed by a higher-ranking Department of Justice official, he is authorized only to investigate and, if appropriate, prosecute, particular federal crimes, not to formulate Department of Justice policy, and his jurisdiction is limited to the matters delegated to him by the Department of Justice.

Advertisement
Click to comment

HEADLINE

RUU TPKS Jadi Usul Inisiatif DPR, PSI: Ini Kehendak Sejarah

Avatar

Published

on

RUU TPKS Jadi Usul Inisiatif DPR, PSI: Ini Kehendak Sejarah
Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti

BuzzFeed – Partai Solidaritas Indonesia mengapresiasi langkah DPR RI yang akan menjadikan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai inisiatif DPR.

“Ini kehendak sejarah, ketika korban-korban berjatuhan dan akhirnya Presiden Jokowi meminta percepatan prosesnya. PSI sudah berulang kali menyampaikan bahwa RUU TPKS akan memberi payung hukum yang memadai bagi korban kekerasan seksual,” kata Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam ketarangan tertulis , Rabu 12 Januari 2022.

Bersamaan dengan apresiasi ini, PSI berharap kualitas UU yang dihasilkan juga mumpuni dan tidak ala kadarnya.

“Kita semua punya kewajiban untuk memastikan kualitas UU yang dihasilkan terjaga. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan misalnya menyampaikan saran-saran konstruktif atas pasal-pasal yang tercantum dalam RUU,” kata Dea.

Seperti diberitakan, DPR memastikan akan menjadikan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR pada Selasa 18 Januari 2022. Kepastian ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-12 DPR masa persidangan ke-3 tahun 2021-2022, Selasa kemarin.

“RUU TPKS mengisi kekosongan hukum materil dan formil dari produk perundang-undangan yang ada selama ini,” lanjut Dea.

Doktor Ilmu Hukum dari Unpad ini menegaskan, para korban butuh negara hadir saat ini juga. Sudah terlalu banyak korban kekerasan seksual. UU yang dihasilkan kelak diharapkan akan mencegah jatuhnya korban-korban baru.

Sejak awal 2019, PSI sudah menyerukan pentingnya pengesahan RUU TPKS yang saat itu masih bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Terakhir, lewat pidato Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natalie di acara HUT ke-7 pada 22 Desember 2021, PSI menyoroti DPR yang tak kunjung mengesahkan RUU TPKS. Beberapa hari kemudian, Presiden Jokowi meminta percepatan proses RUU tersebut.

Continue Reading

HEADLINE

Menkeu Beberkan Realisasi sementara belanja APBN 2021 capai Rp2.786,8 triliun

Avatar

Published

on

Menkeu Beberkan Realisasi sementara belanja APBN 2021 capai Rp2.786,8 triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (tengah) dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2021 di Jakarta, Senin (3/1/2022). ANTARA/Agatha Olivia.

BuzzFeed – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beberkan laporan realisasi sementara belanja negara 2021 capai Rp. 2,78 Triliun atau 101,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.750 triliun.

“Artinya negara membelanjakan Rp36,7 triliun lebih tinggi dari APBN, sehingga berhasil tumbuh 7,4 persen dari tahun lalu,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2021 di Jakarta, Senin (3/1/2021) dilansir dari Antara News.

Selain itu, ia mengatakan bahwa tahun sebelumnya, realisasi belanja negara mencapai Rp2.595,5 triliun, namun angka tersebut tak mencapai target APBN 2020 yang sekitar Rp2.700 triliun.

Dilain itu, realisasi belanja negara pada tahun lalu berhasil tumbuh 12,4 persen dari realisasi tahun 2019, yakni Rp2.309,3 triliun, sehingga terlihat belanja negara yang terus tumbuh setiap tahunnya.

“Jadi kalau pendapatan negara tidak bisa mengejar, defisitnya bisa naik,” tegas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, realisasi sementara belanja negara tahun 2021 meliputi belanja pemerintah pusat Rp2.001,1 triliun atau terealisasi 102,4 persen dari target Rp1.954,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 785,7 triliun atau 98,8 persen dari target Rp795,5 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat berhasil tumbuh 9,2 persen lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp1.833 triliun, yang meliputi belanja kementerian/lembaga Rp1.189,1 triliun atau 115,2 persen dari target Rp1.032 triliun dan belanja non kementerian/lembaga Rp812 triliun atau 88 persen dari target Rp922,6 triliun.

“Dalam hal ini terlihat belanja pemerintah pusat yang menyebabkan APBN agar bisa countercyclical karena belanja COVID-19, yang memang selain untuk kebutuhan kesehatan, tetapi juga untuk bidang sosial dan belanja lainnya,” ucap dia.

Sementara itu, Bendahara Negara menuturkan realisasi TKDD relatif stabil dan tumbuh tiga persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp762,5 triliun.

Continue Reading

HEADLINE

Menginspirasi Kepedulian terhadap Fauna Langka Indonesia, ATARU Luncurkan Produk Eksklusif

Tia Mutiara

Published

on

Menginspirasi Kepedulian terhadap Fauna Langka Indonesia, ATARU Luncurkan Produk Eksklusif

BuzzFeed – ATARU, penyedia berbagai produk kebutuhan sehari-hari yang merupakan bagian dari Kawan Lama Group, resmi meluncurkan seri merchandise baru bertema fauna-fauna langka dari Indonesia. 

Tasya Widyakrisnadi selaku Managing Director ATARU Indonesia menuturkan, “Keberadaan fauna-fauna langka di Indonesia merupakan anugerah yang harus terus dijaga kelestariannya. Alasan inilah yang mendorong ATARU meluncurkan merchandise eksklusif bertemakan fauna langka untuk memperkenalkan keberadaan fauna-fauna endemik Indonesia kepada khalayak luas, sehingga kesadaran akan dan kepedulian terhadap fauna Indonesia dapat kita bangun bersama-sama.” 

Dalam seri merchandise eksklusif kali ini, ATARU memperkenalkan tiga fauna langka yang dipilih berdasarkan keterikatan kepribadian ketiga fauna tersebut dengan value brand Ataru yaitu, ‘Happiness’

yang diwakili oleh Orang Utan, ‘Authenticity’ oleh Burung Mambruk dan ‘Positivity’ oleh Tarsius. Ketiga fauna tersebut menjadi karakter yang tampil di berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari, seperti topi, tas, tempat minum, boneka, hingga kaos kaki. 

Perburuan liar serta deforestasi menjadi faktor utama dari menurunnya populasi Orangutan, Burung Mambruk, dan Tarsius. Ketiga hewan endemik ini masuk dalam daftar rentan dan terancam kritis oleh Badan Konservasi Alam Internasional (IUCN). Padahal, keberadaan mereka sangat penting untuk menjaga ekosistem dan biodiversitas hutan. 

Produk ini bisa didapatkan di 21 toko Ataru yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga dapat ditemukan di toko Ace Hardware Indonesia tertentu. 

Tentang ATARU 

Hadir pada tahun 2018 sebagai pengembangan bisnis PT Ace Hardware Indonesia, Tbk, Ataru adalah penyedia berbagai kebutuhan sehari-hari. Ataru ingin membawa semangat positif ke dalam hidup setiap pelanggannya melalui produknya yang unik dan berkualitas. 

Dengan slogan ‘Everyone is a Hero’, Ataru mengajak setiap pelanggan untuk mewujudkan diri sebagai Hero dalam versinya sendiri, dengan produk lifestyle inovatif yang digunakan setiap hari.Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.instagram.com/ataruindonesia 

Tentang Kawan Lama Group 

Kawan Lama Group adalah identitas dari kelompok unit bisnis multisektor yang masing-masing bergerak dalam 6 pilar bisnis yaitu Commercial & Industrial, Consumer Retail, Food & Beverage, Property & Hospitality, Commercial Technology, serta Manufacturing & Engineering, namun dipersatukan oleh nilai dan tujuan yang sama yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi setiap keluarga. Hadir sejak tahun 1955, Kawan Lama Group yang memiliki slogan Bring Value for a Better Life menaungi 28 unit bisnis yang memiliki 20 cabang distribusi, 24 service center, dan lebih dari 1.000 toko ritel di Indonesia. 

Continue Reading

Trending Dari BuzzFeed

Part of Telegraf. Copyright © 2022 BuzzFeed. KBI Media Holding. All Rights Reserved.

close