Prinsipnya seluruh institusi penegak hukum harus kompak dalam komunikasi, koordinasi dan kolaborasi untuk membersihkan tikus-tikus negara, jadi kita harus jadi kucing-kucing yang andal
Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengedalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudianto bersama jajaran menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal koordinasi pengawasan pelaksanaan program-program pemerintah.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan salah satu poin utama tersebut adalah BPPIK akan menjadi jembatan komunikasi KPK dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti lewat BPPIK itu ada koordinasi, kira-kira kalau selama ini misalnya ada ego sektoral atau komunikasi dengan presiden yang agak kurang lancar, nah nanti bisa dijembatani oleh BPPIK ini,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
Alex mengatakan pertemuan tersebut juga menjadi momen bagi KPK dan BPPIK untuk menyamakan persepsi dalam mengatasi masalah kebocoran anggaran dan persoalan-persoalan korupsi.
“Tadi yang disampaikan Pak Aris itu dalam rangka koordinasi dan penyamaan persepsi, penyamaan frekuensi tentunya ya untuk pemberantasan korupsi dan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Aris Marsudianto menyampaikan bahwa KPK bersama BPPIK dan sesama penegak hukum harus kompak dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
“Prinsipnya seluruh institusi penegak hukum harus kompak dalam komunikasi, koordinasi dan kolaborasi untuk membersihkan tikus-tikus negara, jadi kita harus jadi kucing-kucing yang andal,” kata Aris.
Aris mengatakan sebagai pimpinan dari institusi yang baru saja dibentuk, dirinya harus proaktif menjalin komunikasi dengan seluruh instansi penegak hukum di Tanah Air.
Terlebih karena tugas BPPIK melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan, akan bersentuhan dengan tugas para aparat penegak hukum.
Aris mengungkapkan bahwa cakupan tugas BPPIK sangat luas yakni semua instansi yang menerima pendanaan dari APBN. Kemudian untuk memastikan fungsi pengawasan bisa terlaksana dengan optimal, para aparat penegak hukum juga harus bersih.
“Kita harus membersihkan aparat-aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh tapi melakukan tindakan yang tidak terpuji. Oleh karena itu kami juga harus bersih-bersih kepada seluruh lembaga penegak hukum maupun lembaga-lembaga lain yang menerima dana dari APBN,” ujarnya.
Dia mengatakan pertemuan KPK-BPPIK hari ini akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan oleh pejabat teknis untuk membahas langsung berbagai hal yang bersifat teknis dalam melaksanakan tugasnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
