Connect with us

PENDIDIKAN

Bertindak secara Lokal untuk Kepedulian Global

Bertindak secara Lokal untuk Kepedulian Global


Seperti tren di berbagai belahan dunia, di Indonesia, toleransi menjadi kepedulian pemerintah, walaupun seperti disitir dalam siaran pers Setara Institute pada bulan April lalu, “intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama masih menjadi persoalan yang perlu mendapat penanganan yang komprehensif dan holistik.” Namun, Setara Institute juga mengakui peran pemerintah dalam upaya memajukan toleransi dengan “berbagai inisiatif dan arah kebijakan memperlihatkan gerak maju.”

Dalam bidang pendidikan di Indonesia, toleransi menjadi perhatian penting, yang tidak hanya diajarkan, tetapi juga diupayakan pengamalannya, termasuk di sekolah-sekolah yang tidak berbasis agama, seperti disampaikan oleh Dr. Itje Chodidjah, MA, pakar pendidikan dan anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Dr. Itje Chodidjah, MA, Pakar Pendidikan dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (foto: courtesy).

Dr. Itje Chodidjah, MA, Pakar Pendidikan dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (foto: courtesy).

“Berbicara tentang toleransi adalah berbicara tentang keadilan. Selain dalam praktek, pemangku kebijakan juga harus terus mengingatkan, jangan lupa bahwa adalah hak setiap anak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dalam proses pendidikan termasuk perilaku toleransi dari lingkungannya, dari sekolah, dari semua stakeholder yang ada di sekolah,” tukasnya.

Dr. Chodidjah menambahkan bahwa pembelajaran toleransi tercakup dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “Jadi, kalau berbicara sekolah di Indonesia tentunya kalau melihat undang-undang Sisdiknas setiap anak mendapatkan kesempatan, saya yakin semua sekolah berusaha untuk berlaku toleran dan mendidik anak-anak untuk bertindak toleran.”

Dr. Chodidjah mengakui bahwa dalam praktek di lapangan tentu masih ada kesenjangan dari satu daerah ke daerah lainnya, dari satu sekolah ke sekolah yang berbeda. “Selama ini hasilnya barangkali belum bisa dikatakan merata karena kami masih mendengar ada larangan-larangan tertentu yang dimasukkan ke dalam aturan tidak tertulis, tetapi dalam tindakan, dalam ucapan, dan sebagainya, yang mana semua ini harus bersama-sama kita selalu ingatkan.”

Sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Dr, Chodidjah menegaskan, “bagaimana toleransi diajarkan dan diamalkan di sekolah menjadi bagian dari penilaian untuk sekolah terakreditasi atau tidak.”

“Salah satu butir dari 44 butir yang ada itu berbicara tentang toleransi beragama….. Instrumen itu baru diperbaharui. It’s stated clearly in the document,” tambahnya.

Selain upaya pemerintah pada berbagai tingkatan, dari pusat hingga daerah, termasuk dengan upaya membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kelompok- kelompok masyarakat di Indonesia juga peduli dengan pentingnya toleransi dengan membentuk berbagai forum antariman. Seperti banyak diberitakan di berbagai media massa di Indonesia, banyak sekolah, termasuk yang berbasis agama, juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan toleransi.

Siswa-siswi SD Kristen Petra Jombang menyalami siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyyah-Plosogenuk yang mengunjungi sekolah mereka (Foto:VOA/Petrus Riski).

Siswa-siswi SD Kristen Petra Jombang menyalami siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyyah-Plosogenuk yang mengunjungi sekolah mereka (Foto:VOA/Petrus Riski).

Sebagai contoh, upaya tersebut dapat dijumpai di kota Jombang, Jawa Timur. Sekolah Dasar Kristen Petra di kota santri itu menjalin hubungan dengan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah di kota yang sama, dengan saling kunjung.

Ririnurani Setianingrum, Kepala Sekolah Dasar Kristen Petra, Jombang (foto: courtesy).

Ririnurani Setianingrum, Kepala Sekolah Dasar Kristen Petra, Jombang (foto: courtesy).

Kepala SDK Petra Ririnurani Setianingrum mengatakan kepada VOA bahwa keinginan bersilahturami untuk membangun toleransi itu terpenuhi dengan dorongan pendeta gerejanya dan karena difasilitasi dan dimediasi oleh jaringan Gusdurian dan Lakpesdam NU Jombang.

“Jadilah kunjungan dilakukan ke Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Plosogenuk, Jombang,” ujarnya, seraya menambahkan “tujuan silaturahmi adalah untuk menjalin hubungan agar anak-anak saling kenal dan saling sayang, membangun toleransi dan inklusivitas.”

“Mereka menyatu, jadi membaur, ya anak-anak banget gitu lho, polos dan saya senang sekali melihatnya. Kalau misalnya kita perkenalkan yang baik, ini lho saudaramu walaupun berbeda agama, mereka harus saling kenal,” kata Ririn.

Para siswa dan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyyah-Plosogenuk menjalankan salat Maghrib di halaman gereja di komplek SD Kristen Petra Jombang. (Foto: VOA/Petrus Riski)

Para siswa dan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyyah-Plosogenuk menjalankan salat Maghrib di halaman gereja di komplek SD Kristen Petra Jombang. (Foto: VOA/Petrus Riski)

Senada dengan pendapat itu, Gus Nadlir, selaku kepala sekolah MI Islamiyah mengatakan bahwa dia menyambut gagasan pertemuan tersebut.

Nadlir, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Plosogenuk, Perak, Jombang (foto: courtesy).

Nadlir, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Plosogenuk, Perak, Jombang (foto: courtesy).

“Mungkin ini jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk lembaga kami belajar secara riil. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Gusdurian dan Lakpesdam yang memperkenalkan kami dengan pembelajaran seperti ini. Tujuan kami adalah menanamkan pada anak-anak didik kami toleransi, kebersamaan dan saling mengenal satu sama yang lain dan menambah teman serta saudara.”

Gus Nadlir menambahkan bahwa upaya menanamkan toleransi sejak dini itu mendapat tanggapan yang baik dari para siswa dan pemangku kepentingan di sekolahnya. “Alhamdulillah tujuan itu tercapai dengan baik. Anak-anak sangat senang. Ada dukungan dari pengawas kami untuk menyelenggarakan atau mengagendakan kegiatan selanjutnya. Untuk rencana kedepannya, kami masih menunggu COVID ini berlalu.”

Ririn juga mengatakan bahwa pada akhir kunjungan ke MI Islamiyah, anak-anak memberikan kesan-kesan mereka, antara lain anak-anak berjanji akan datang ke SDK Petra. Kunjungan balasan itupun akhirnya menjadi kenyataan pada bulan Ramadan lalu. “Ketika mau buka puasa bersama mereka kan salat magrib dulu. Ketika salat Maghrib saya itu sampai trenyuh. Ibu pendeta Diah, juga guru-guru yang lain, dan murid-murid saya yang saya libatkan di sore hari itu, mereka pegang selang air membantu mereka (para siswa dari MI Islamiyah) yang berwudhu.”

Para siswa MII Plosogenuk, Perak, Jombang bermain bersama para siswa SD Kristen Petra Jombang (foto: courtesy).

Para siswa MII Plosogenuk, Perak, Jombang bermain bersama para siswa SD Kristen Petra Jombang (foto: courtesy).

Ririn menyatakan harapannya bahwa kebersamaan yang selama ini terwujud terus bisa dipupuk. “Jombang sebagai kota santri bukan hanya slogannya, tetapi benar-benar santri karena santri itu kan artinya dekat dengan Tuhan atau orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh. Orang yang dekat dengan Tuhan itu biasanya sangat peduli dengan sesama.”

Diharapkan bahwa acara dan cara menanamkan toleransi yang dilakukan oleh SDK Petra dan MI Islamiyah itu bisa direplikasi oleh sekolah-sekolah lain di Indonesia, karena seperti kata Setara Institute dalam siaran persnya, “toleransi adalah DNA bangsa Indonesia, yang secara historis diwariskan oleh nenek moyang agar antar anak bangsa yang berbeda suku, etnis, agama serta kepercayaan dapat saling berinteraksi, bergotong royong, dan bersama-sama membangun kerukunan dan harmoni.” [lt/ab]

Advertisement
Click to comment

PENDIDIKAN

Jokowi Instruksikan Sekolah Tatap Muka Dilakukan Terbatas

Jokowi Instruksikan Sekolah Tatap Muka Dilakukan Terbatas


Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sekolah tatap muka akan dijalankan secara terbatas, yakni dengan jumlah kehadiran maksimal 25 persen dari total murid.

“Tidak boleh lebih dari dua hari dalam seminggu. Setiap hari maksimal hanya dua jam,” ungkap Budi dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/6).

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan , Jakarta, Senin (7/6) mengatakan sekolah Tatap muka dilakukan secara Terbatas (biro pers).

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan , Jakarta, Senin (7/6) mengatakan sekolah Tatap muka dilakukan secara Terbatas (biro pers).

Meski begitu, kata Budi keputusan terakhir anak untuk melakukan pembelajaran tatap muka tersebut tetap berada di tangan orang tua. Ia juga menekankan kepada semua sekolah untuk segera melakukan vaksinasi penuh kepada semua guru sebelum kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka ini dimulai.

“Jadi mohon kepada kepala daerah karena vaksin kita kirim ke daerah, prioritaskan guru dan lansia. Guru harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan,” jelas Budi.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menargetkan pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai pada tahun ajaran baru yakni Juli mendatang.

Kenaikan Kasus COVID-19

Kegiatan belajar mengajar secara terbatas ini dilakukan karena pandemi COVID-19 belum usai. Dalam kesempatan ini, Budi juga menyatakan bahwa puncak kenaikan kasus Corona setelah libur lebaran 2021 akan terjadi dalam kurun waktu 5-7 minggu ke depan, yakni diperkirakan sampai akhir bulan Juni dan awal Juli.

Dari 72 ribu tempat tidur di ruang isolasi dan ICU untuk pasien COVID-19 yang tersedia, saat ini sudah terisi sebanyak 31 ribu, dari semula 22 ribu pada 18 Mei lalu. “Tapi alhamdulillah kita masih miliki cadangan tempat tidur isolasi yang cukup,” tuturnya.

Lanjutnya kenaikan kasus COVID-19 yang paling signifikan pada saat ini terjadi di wilayah Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Budi mengatakan, di Kudus sebelumnya tempat tidur yang terisi hanya 40, namun saat ini melonjak menjadi 350, sementara di Bangkalan dari semula hanya terisi 10 menjadi 80.

“Kenaikan yang tinggi ini terjadi karena adanya peningkatan kasus. Kita tahu Kudus adalah daerah ziarah, sedangkan di Madura banyak pekerja migran yang pulang dari negara tetangga,” paparnya.

Seorang pasien terbaring di bangku saat mengantre untuk dirawat di ruang gawat darurat RSUP Dr. Loekmono Hadi, di tengah pandemi virus corona (COVID-19) di Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, 2 Juni 2021. (REUTERS)

Seorang pasien terbaring di bangku saat mengantre untuk dirawat di ruang gawat darurat RSUP Dr. Loekmono Hadi, di tengah pandemi virus corona (COVID-19) di Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, 2 Juni 2021. (REUTERS)

Guna mengatasi hal tersebut pemerintah saat ini telah mengurai tekanan beban yang ada di rumah sakit, yakni dengan merujuk pasien COVID-19 berat ke kota terdekat. Budi mengatakan pasien dengan kondisi berat di Kudus dirujuk ke Semarang, sedangkan di Bangkalan disalurkan ke Surabaya. Menurutnya, saat ini kapasitas rumah sakit di Semarang dan Surabaya masih cukup untuk menerima pasien rujukan dari Kudus dan Bangkalan.

“Untuk mengurai, mengurangi tekanan di RS Kudus dan Bangkalan, kami juga sudah kirim dokter, bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan perawat bekerja sama dengan persatuan perawat untuk mengisi dan mengurangi tekanan dari nakes yang cukup banyak terpapar,” kata Budi.

Menurutnya, di Kudus sendiri saat ini sebanyak 300 lebih tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Namun, kondisi dari para nakes tersebut cukup baik karena sudah divaksinasi.

(Ki-ka) Kepala BNPB, Menko Perekonomian, Menkes, Panglima TNI dan Kapolri dalam telekonferensi pers usai Ratas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 7 Juni 2021. (Foto: Biro Setpres)

(Ki-ka) Kepala BNPB, Menko Perekonomian, Menkes, Panglima TNI dan Kapolri dalam telekonferensi pers usai Ratas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 7 Juni 2021. (Foto: Biro Setpres)

Lebih lanjut, Budi meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pelacakan (tracing) dan testing dengan disiplin dan dilaporkan secara lengkap kepada pemerintah pusat. Hal ini, akan berguna dalam setiap pengambilan kebijakan dalam rangka penanganan pandemi di wilayah masing-masing. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan takut menjalani tes COVID-19, karena semakin cepat ditangani akan semakin cepat disembuhkan dan menekan laju penularan.

Tracing jangan ditolak. Kalau misalnya anda terkena tidak usah khawatir, tidak usah takut bahwa ini kalau kena nanti bagaimana. Kita tanyakan supaya kita kurangi laju penularan. Dan yang paling penting, isolasi mandiri. Kalau sudah positif, Bapak Ibu, 80 persen penyakit ini bisa sembuh sendiri tapi butuh tempat isolasi supaya tidak menularkan. Jadi tolong secara swadaya sudah banyak daerah yang punya tempat isolasi mandiri,” jelasnya.

Pemerintah Klaim Pandemi COVID-19 Terkendali

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia masih terkendali. Ia menjelaskan kasus aktif corona per 6 Juni 5,3 persen, dimana global berada pada level 7,5 persen. Angka kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 91,9 persen, sedangkan global 90,3 persen. Namun angka kematian masih lebih tinggi yakni 2,8 persen dari rata-rata global yang 2,1 persen.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim kondisi Pandemi COVID-19 di Indonesia terkendali. (Biro Setpres)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim kondisi Pandemi COVID-19 di Indonesia terkendali. (Biro Setpres)

“Kemudian kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk Indonesia relatif lebih baik. Indonesia 147 orang per satu juta penduduk, Malaysia 1.607 per satu juta penduduk, India 662 per satu juta penduduk, dan Perancis 731 per satu juta penduduk,” ungkap Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua dan Riau berkontribusi sebanyak 65 persen terhadap kasus aktif COVID-19 secara nasional, di mana pulau Jawa berkontribusi sebanyak 52,4 persen. Sementara itu tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) secara nasional berada pada level 40 persen. Adapun lima provinsi yang tingkat BOR-nya di atas 40 persen adalah Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jambi dan Riau.

Selain itu, pemerintah ujarnya masih optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal-II akan tumbuh sampai delapan persen. Hal ini, kata Airlangga terlihat dari penjualan mobil yang naik 228 persen per tahun, lalu penjualan motor yang juga naik 227 persen year on year.

“Kemudian penjualan ritel juga sudah naik 9,8 persen year-on-year, indeks keyakinan konsumen sudah di atas 100 persen. Kemudian kita lihat juga pertumbuhan belanja nasional per akhir April kemarin juga sudah terjadi kenaikan sebesar 60,43 persen,” jelasnya.

Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) saat ini, ujarnya, telah mencapai 29,9 persen dari total pagu anggaran Rp699,4 triliun atau tercatat Rp209 triliun.

“Demikian pula dengan kegiatan kegiatan di lima sektor. Kesehatan sudah mencapai 18,8 persen realisasi, perlindungan sosial 39,2 persen. Kemudian program prioritas 28 persen, dukungan korporasi 21 persen dan insentif untuk usaha sudah 79,9 persen,” pungkasnya. [gi/ab]

Continue Reading

PENDIDIKAN

Aktivis Penduduk Asli Amerika Menuntut Uluran Bantuan Perguruan Tinggi

Aktivis Penduduk Asli Amerika Menuntut Uluran Bantuan Perguruan Tinggi


Ketika Samantha Maltais melangkah ke kampus Universitas Harvard musim gugur ini, dia akan menjadi anggota pertama suku Aquinnah Wampanoag yang berkuliah di fakultas hukum bergengsi itu. Ini adalah “momen kembali ke awal” untuk universitas dan suku Indian di Martha’s Vineyard, katanya.

Lebih dari 350 tahun yang lalu, Caleb Cheeshahteaumuck, seorang pria Aquinnah Wampanoag, menjadi penduduk asli Amerika pertama yang lulus dari Universitas Cambridge, Massachusetts. Prestasi itu dicapai sebagai produk dari piagam tahun 1650 yang menyerukan pendidikan bagi “pemuda Inggris dan Indian di negara ini.”

“Jadi, sebagai anggota suku Wampanoag di Aquinnah, saya mengerti bahwa sejarah kami terkait dengan Universitas Harvard. Kami, orang Wampanoag, adalah orang yang menyambut para pendatang (dari Inggris) dan Harvard menjadi salah satu dari sekian banyak institusi kolonial yang mendorong komunitas suku kami ke latar belakang di tanah air mereka sendiri,” kata Samantha Maltais.

Samantha Maltais, dari New Bedford, seorang mahasiswa Hukum Harvard yang masuk, Selasa, 25 Mei 2021, di New Bedford. (Foto: AP/Steven Senne)

Samantha Maltais, dari New Bedford, seorang mahasiswa Hukum Harvard yang masuk, Selasa, 25 Mei 2021, di New Bedford. (Foto: AP/Steven Senne)

Maltais akan tiba di kampus Harvard ketika para mahasiswa, dosen dan suku-suku asli Amerika mendorong lembaga-lembaga perguruan Ivy League (delapan universitas riset swasta berprestasi di wilayah Timur Laut Amerika) dan perguruan tinggi lain untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat adat untuk menebus kesalahan masa lalu, seperti halnya negara bagian, kota dan universitas mempertimbangkan. Dalam beberapa kasus, mereka sudah memberikan ganti rugi untuk perbudakan dan diskriminasi terhadap orang kulit hitam.

Di Minnesota, 11 suku telah meminta sistem universitas negeri untuk mengembalikan sebagian tanah yang diambil dari suku-suku di sana, memberikan keringanan biaya kuliah kepada mahasiswa penduduk asli Amerika dan meningkatkan jumlah dosen dari penduduk asli Amerika, di antara tuntutan lainnya.

Tadd Johnson, direktur hubungan dengan suku-suku Indian di Universitas Minnesota dan anggota Bois Forte Band of Chippewa, mengatakan universitas akan menciptakan proses “kebenaran dan rekonsiliasi” untuk mendokumentasikan kesalahan sejarah dan menentukan cara-cara untuk memperbaikinya.

“Kami mendengarkan,” katanya. “Kami bertindak pada hampir semua hal yang telah disampaikan kepada kami.”

Orang-orang berjalan melewati pintu masuk Perpustakaan Widener, di belakang, di kampus Universitas Harvard, di Cambridge. (Foto: AP)

Orang-orang berjalan melewati pintu masuk Perpustakaan Widener, di belakang, di kampus Universitas Harvard, di Cambridge. (Foto: AP)

Sementara itu di Colorado, anggota parlemen negara bagian kini mempertimbangkan undang-undang untuk memberikan biaya kuliah di negara bagian itu kepada mahasiswa dari suku-suku tertentu yang diakui secara federal.

Di California, mahasiswa penduduk asli Amerika menginginkan keringanan biaya kuliah dan ganti rugi nyata lainnya, setelah sebagian besar lembaga pendidikan negeri mengeluarkan pernyataan yang mengakui kesalahan masa lalu sejarah dengan tanah milik suku-suku asli, menurut Tori McConnell, seorang anggota suku Suku Yurok berusia 21 tahun yang lulus dari Universitas California, Davis pada bulan Juni ini.

Ryan King, juru bicara universitas, mengatakan para pejabat “bekerja dengan rajin” untuk terus mendukung mahasiswa pribumi dan komunitas suku. Dia mengutip pembentukan dewan penasihat untuk rektor universitas yang mencakup para pemimpin suku dan cendekiawan, di antara upaya-upaya lain baru-baru ini.

Banyak universitas di Amerika adalah produk dari apa yang disebut Morrill Act, undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Abraham Lincoln pada tahun 1862 yang mendanai pendirian perguruan tinggi negeri melalui penjualan tanah federal. Namun, penyelidikan oleh High Country News, sebuah media nirlaba independen, pada tahun lalu menunjukkan hampir 11 juta hektar yang diperuntukkan untuk apa yang disebut tanah hibah ke perguruan tinggi sebenarnya diambil dari sekitar 250 suku asli Amerika.

Di Massachusetts Institute of Technology (MIT), tidak jauh dari Harvard, para mahasiswa penduduk asli Amerika pada semester yang baru lalu mendapati warisan penduduk asli Amerika pada universitas terkenal itu, termasuk bagaimana Universitas Harvard terus mendapat keuntungan dari statusnya sebagai salah satu perguruan tinggi hibah tanah di Amerika.

Luke Bastian, seorang mahasiswa suku Navajo berusia 22 tahun dari Phoenix, mengatakan bahwa dia dan para mahasiswa lain mempresentasikan proyek kuliah mereka kepada presiden MIT awal bulan lalu dan mereka mendesak lembaga itu agar membuat program studi penduduk asli Amerika.

Seruan bagi perguruan tinggi untuk berbuat lebih banyak muncul pada saat yang kritis, karena pandemi virus corona telah memperburuk tantangan pendidikan tinggi bagi mahasiswa pribumi, yang selama ini memiliki tingkat kelulusan perguruan tinggi terendah di Amerika, kata Cheryl Crazy Bull, presiden American Indian College Fund (Dana Perguruan Tinggi Indian Amerika), yang memberi Maltais beasiswa penuh untuk menempuh studi hukum di Harvard.

Samantha Maltais, dari New Bedford, seorang mahasiswa Hukum Harvard yang masuk, Selasa, 25 Mei 2021, di New Bedford. (Foto: AP/Steven Senne)

Samantha Maltais, dari New Bedford, seorang mahasiswa Hukum Harvard yang masuk, Selasa, 25 Mei 2021, di New Bedford. (Foto: AP/Steven Senne)

Lulusan Sarjana dari Dartmouth College, Samantha Maltais, yang baru-baru ini bertugas untuk Peace Corps di Tonga, juga mendukung gagasan biaya kuliah gratis atau diskon untuk mahasiswa pribumi, tetapi menekankan bahwa hal itu tidak boleh menjadi satu-satunya solusi.

Dia mengingatkan komitmen pada piagam pendirian perguruan tinggi yang ditandatangani oleh leluhurnya.

“Sangat penting bahwa ketika kita berbicara tentang dampak dari komitmen ulang terhadap piagam itu, sehingga kita juga memahami bahwa tidak semua orang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tidak semua orang membutuhkan gelar. Terkadang, satu-satunya ganti rugi untuk tanah adalah tanah,” kata Samantha Maltais. [lt/ft]

Continue Reading

PENDIDIKAN

Sejarah Warga Kulit Hitam Jadi Bagian Wajib dari Kurikulum Sekolah di Wales.

Sejarah Warga Kulit Hitam Jadi Bagian Wajib dari Kurikulum Sekolah di Wales.


Wales menjadi negara pertama di Britania Raya yang menjadikan sejarah warga kulit hitam sebagai bagian wajib dari kurikulum sekolah. Ini terjadi setahun setelah merebaknya protes Black Lives Matter di seluruh Inggris, yang menyerukan pemerintah dan sejumlah institusi untuk menghadapi warisan perbudakan dan kerajaan itu.

Di sekolah dasar Mount Stuart, sebuah sekolah multikultural di Cardiff, ibukota Wales, sejumlah murid tampak sedang menulis pidato yang terinspirasi oleh Martin Luther King.

Salah seorang murid mengatakan, “Martin Luther King menginspirasi pidato kami karena pidatonya itu menghentikan satu hal di dunia.” Seorang murid lainnya mengatakan, “Ini benar-benar sangat menginspirasi, jadi setiap orang seharusnya bersama-sama menghentikan rasisme ini.”

Suasana di sebuah kelas di Manchester, Inggris, 8 Maret 2021.

Suasana di sebuah kelas di Manchester, Inggris, 8 Maret 2021.

Shubnam Aziz, guru mereka, mengajukan pertanyaan. “Dapatkah kamu memberitahukan hal-hal yang telah kamu pelajari?.” Salah seorang muridnya menjawab, “Kami telah mempelajari tentang Black Lives Matter dan bagaimana cara menghentikan rasisme dan bagaimana menjadi seorang yang antirasisme.”

Kepada penyiar TV Sky News, Shubnam Aziz mengatakan, murid-murid mereka perlu melihat diri mereka tercermin dalam kurikulum itu. “Kami melihat sejarah lokal kami, industri batu bara, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Bagaimana Teluk Cardiff menjadi sangat beragam? Jadi melalui semua itu, mereka mempunyai rasa memiliki.”

Kojo Hazel, seorang guru kulit hitam di Treorchy Comprehensive School di South Wales Valleys, mengatakan, sebuah kurikulum yang beragam tidak hanya penting bagi sebagian wilayah Wales yang multikultural. Ia telah mengajarkan gerakan Black Lives Matter dan sejarah tentang atlet kulit hitam kepada murid-muridnya. South Wales Valleys adalah kawasan di mana kebanyakan sekolah di sana memiliki murid kulit putih.

“Pekerjaan saya benar-benar menjadi panutan bagi murid-murid di sini, agar dapat mengajari mereka tentang apa yang terjadi di luar kawasan Valleys.”

Kurikulum baru itu, yang memasukkan sejarah warga kulit hitam dan komunitas etnik minoritas ke dalam seluruh mata pelajaran, akan mulai diberlakukan pada tahun 2022, menurut stasiun TV Inggris, Sky News. [lj/uh]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close