Connect with us

INTERNASIONAL

Belum Ada Eksodus Warga Indonesia dari Myanmar

Belum Ada Eksodus Warga Indonesia dari Myanmar


Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, Jumat (5/3) menjelaskan sampai saat ini belum ada eksodus warga Indonesia dari Myanmar walau kekerasan terus meningkat di negara tersebut pasca kudeta militer pada 1 Februari lalu.

“Sejauh ini belum ada laporan. Memang baru kemarin ditetapkan kondisi Siaga II dan kita belum mendengar adanya masyarakat kita yang memutuskan untuk pulang. Bahkan dari pihak KBRI sendiri pun belum memulangkan anggota keluarga mereka,” kata Faizasyah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah. (Foto: VOA/Fathiyah)

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah. (Foto: VOA/Fathiyah)

Faizasyah berharap situasi di Myanmar berangsur stabil sehingga tidak perlu mengevakuasi warga Indonesia dari Myanmar.

Dari sekitar 380 warga Indonesia yang menetap di Myanmar, lanjut Faizasyah, sebagian besar tinggal di Yangon. Perhatian pemerintah sekarang ini adalah soal keselamatan warga negara Indonesia di Myanmar karena kekerasan yang terus terjadi dapat ikut menimbulkan dampak.

Pemerintah melalui KBRI Yangon meminta warga Indonesia di Myanmar tidak berkegiatan di luar rumah, terutama di tempat-tempat ada kerumunan orang agar tidak menjadi korban.

Mantan Utusan Indonesia uUntuk Komisi HAM ASEAN Dinna Prapto Raharja. (Foto: Dinna)

Mantan Utusan Indonesia uUntuk Komisi HAM ASEAN Dinna Prapto Raharja. (Foto: Dinna)

Pakar ASEAN sekaligus pendiri Synergy Policies Dinna Prapto Raharja mengatakan situasi sekarang itu sangat sensitif bagi elit dan rakyat Myanmar.

“Kesan yang harus diciptakan itu adalah kita simpati dan kita empati pada perkembangan demokrasi di dalam Myanmar. Itu yang nggak boleh sampai disalahartikan di Myanmar. Jadi bukan kita sibuk sendiri untuk mencari solusi di luar yang bisa dibuat oleh orang Myanmar. Jangan sampai tercipta kesan itu,” ujar Dinna.

Dinna menambahkan Indonesia bisa membahas persoalan Myanmar dengan pihak lain dengan tujuan tidak ada penindasan terhadap kebebasan sipil dan suara-suara demokrasi yang sudah berkembang di Myanmar.

Rencana junta militer untuk menggelar pemilihan umum baru tahun depan menurutnya merupakan tindakan kontraproduktif karena pesta demokrasi dilangsungkan tahun lalu sudah menyuarakan pilihan masyarakat Myanmar.

KBRI Yangon Tetapkan Siaga II

KBRI Yangon menetapkan kondisi Siaga II setelah kekerasan meningkat dalam dua pekan terakhir. Tindakan represif aparat keamanan terhadap pengunjuk rasa di berbagai kota di Myanmar telah menewaskan puluhan warga sipil, termasuk 18 orang pada hari Minggu (28/2) dan 38 orang lainnya pada hari Rabu (5/3).

Situasi politik dan keamanan di Myanmar memanas setelah junta militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dikuasai Liga Nasional Untuk Demokrasi NLD pimpinan Aung San Suu Kyi yang menang telak dalam pemilu November lalu. Junta militer menilai telah terjadi kecurangan dalam proses pemilu itu, hal yang sudah dibantah NLD dan komisi pemilu.

Dalam kudeta 1 Februari itu pihak junta militer menangkapi para pejabat sipil dan aktivis demokrasi, serta wartawan yang meliput kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap para demonstran.

Suu Kyi juga sudah mulai diadili dengan tiga dakwaan, termasuk memiliki walki talkie secara tidak sah.​ [fw/em]



Source link

Advertisement
Click to comment

INTERNASIONAL

Erdogan Serukan Agar Perkembangan “Merisaukan” di Ukraina Timur Diakhiri

Erdogan Serukan Agar Perkembangan “Merisaukan” di Ukraina Timur Diakhiri



Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu (10/4) menyerukan agar perkembangan yang “mengkhawatirkan” di wilayah Donbass, Ukraina timur, segera diakhiri.

Seruan itu disampaikan setelah pertemuan dengan Presiden Ukraina di Istanbul. Erdogan menambahkan bahwa Turki siap memberikan dukungan apapun yang diperlukan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengadakan perundingan lebih dari tiga jam dengan Erdogan di Istanbul sebagai bagian dari kunjungan terjadwal, di tengah ketegangan antara Kyiv dan Moskow terkait konflik di Donbass itu.

Kyiv telah meningkatkan kekhawatiran terkait bertambahnya pasukan Rusia dekat perbatasan antara Ukraina dan Rusia, dan terkait meningkatnya kekerasan di sepanjang jalur kontak yang memisahkan pasukan Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di Donbass.

Pergerakan militer Rusia telah memicu keprihatinan bahwa Moskow sedang bersiap-siap untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina. Kremlin membantah pasukannya merupakan ancaman, tapi mengatakan mereka akan bertahan selama masih merasa perlu.

AS mengatakan Rusia telah mengumpulkan lebih banyak tentara di perbatasan timur Ukraina sejak 2014, ketika Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina dan mendukung separatis di Donbass. [vm/ft]



Source link

Continue Reading

TIMUR TENGAH

Jubir HAM PBB Komentari ‘Penangkapan’ Pangeran Hamzah

Jubir HAM PBB Komentari ‘Penangkapan’ Pangeran Hamzah



Pejabat-pejabat PBB, Jumat (9/4), mengaku tidak tahu apakah Pangeran Hamzah dari Yordania secara de facto masih dalam tahanan rumah atau tidak. Penyelidikan sedang dilakukan atas hilangnya pangeran itu.

Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) Marta Hurtado mengatakan “Kami mengikuti peristiwa yang berkaitan dengan Pangeran Hamzah bin Hussein, mantan Putra Mahkota Yordania, dan penangkapan serta penahanan setidaknya 16 pejabat senior dan pemimpin suku lainnya pada 3 April. Kami mengetahui bahwa ada penyelidikan yang sedang berlangsung tetapi masih tidak jelas bagi kami apakah setelah mediasi pada 5 April, Pangeran Hamzah masih dalam tahanan rumah secara de facto atau tidak.”

Raja Yordania Abdullah II menahan adik tirinya itu pada 3 April atas tuduhan berkomplot dengan pendukung asing yang berusaha mengguncang Yordania. Hamzah membantah tuduhan tersebut.

Menurut OHCHR, penangkapan itu menunjukkan “pengamanan masyarakat yang semakin represif.”

Hurtado juga mengomentari Putri Latifa Al Maktoum, putri penguasa Dubai. Ia mengatakan, OHCHR “belum mendapat bukti bahwa putri itu masih hidup” meskipun sudah memintanya dari pejabat Uni Emirat Arab dua minggu lalu.

Dilaporkan bahwa Putri Latifa berusaha melarikan diri dari Uni Emirat Arab pada 2018, tetapi kembali. [ka/ah]

Continue Reading

INTERNASIONAL

Di Bawah Kim, Korut Dinilai Tak Mungkin Denuklirisasi

Di Bawah Kim, Korut Dinilai Tak Mungkin Denuklirisasi



John Bolton, penasihat keamanan nasional Amerika dalam pemerintahan Presiden Donald Trump, mengatakan Korea Utara belum membuat keputusan strategis untuk menghentikan pembuatan senjata nuklir. Ia menilai prospek upaya mencapai denuklirisasi melalui diplomasi tetap redup.

Jika Amerika mengupayakan “kesepakatan dengan Kim Jong Un, bergantung padanya untuk berjanji menghentikan program senjata nuklirnya dengan imbalan bantuan sanksi,” itu akan gagal, kata Bolton dalam wawancara dengan VOA minggu ini.

Penilaian Bolton itu disampaikan sementara pemerintahan Biden mendekati akhir kajian tentang cara mendekati Korea Utara.

“Menurut saya, rezim itu bertekad membuat dan menpertahankan senjata nuklir. Mereka melihatnya penting bagi kelangsungan hidup mereka,” tambah Bolton.

Januari lalu, dalam Kongres ke-8 Partai Pekerja Korea (WPK), Kim mengatakan, ia akan mendukung program senjata nuklir negaranya. [ka/ah]



Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close