Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun. Dengan anggaran tersebut, katanya, program ini setidaknya bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir tahun ini.
“Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat, yakni 82,9 juta orang,” ungkap Dadan yang ditemui usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1).
Dadan menjelaskan, dengan anggaran MBG yang telah disepakati sebelumnya, yakni Rp71 triliun, program MBG hanya mampu menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.
Hal ini, kata Dadan, membuat gelisah Presiden Prabowo karena kerap mendapat keluhan dan laporan dari anak di berbagai pelosok Tanah Air yang mempertanyakan mengapa dirinya belum mendapatkan makan siang gratis dari Presiden.
Maka dari itu Prabowo, ujar Dadan, akan memikirkan mekanisme percepatan program unggulannya ini agar nantinya lebih banyak anak-anak, ibu hamil dan menyusui serta balita yang menerima makan bergizi gratis.
“Untuk sementara yang sudah fixed itu Rp71 triliun, itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15-17,5 juta penerima manfaat. Tetapi Pak Presiden sangat gelisah karena banyak anak yang lapor ke ibunya belum mendapatkan makan bergizi dari Pak Prabowo. Jadi beliau itu sangat ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat dan mohon bersabar. Nanti Pak Prabowo akan menyampaikan statement sendiri terkait dengan kegelisahan itu ke media,” paparnya.
Lebih jauh, Dadan menjelaskan, evaluasi program MBG yang sudah berjalan 10 hari. Pihaknya, katanya, telah melaksanakan program ini di 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyediakan makanan untuk 650 ribu penerima manfaat.
“Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaa Allah selama Januari-April akan bertambah melayani 3 juta. Nanti di April-Agustus akan melayani 6 juta, dan Agustus ketika SDM-nya cukup Pak Presiden ingin lebih cepat lagi,” tuturnya.
Kontribusi Pemerintah Daerah
Dalam kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklaim bahwa pemerintah daerah siap mendukung program MBG. Ia menjelaskan ada Rp5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang siap dikucurkan untuk program tersebut.
Tito mengatakan sebanyak Rp2,3 triliun berasal dari kontribusi APBD kabupaten/kota dan sisanya dari APBD provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.
“Kalau ditambah APBD provinsi, yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp5 triliun. Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 SPPG di sekolah-sekolah,” ungkap Tito.
Meski daerah tidak diwajibkan untuk ikut menyisihkan anggaran dalam program ini, tetapi Tito mengklaim banyak pemda-pemda yang antusias untuk ikut membantu.
“Kita nggak mandatori, tapi mereka harus yang ingin partisipasi. Kenapa? Satu, untuk kepentingan anak-anak, kesehatan mereka, bagi kepala daerah terpilih ini kan naikin elektabilitas juga, menyentuh langsung masyarakat. Kedua, mereka tahu bahwa ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya, maka mereka antusias itu,” katanya.
Sementara itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyiapkan anggaran Rp20 triliun dari dana desa untuk mendukung program MBG.
Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengungkapkan dana tersebut akan digunakan untuk memasok bahan baku.
“Anggaran dari kementerian desa untuk program MBG dalam menyuplai bahan baku Rp20 triliun. Di Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp20 triliun untuk ketahanan pangan, untuk telur, ikan, nasi dan lain sebagainya,” ungkap Yandri.
Dalam penyediaan pangan tersebut, Yandri menyebut bahwa pihaknya akan memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD).
Harus Dilakukan Bertahap
Ekonom Next Policy Yusuf Wibisono menyayangkan wacana penambahan anggaran dalam program MBG yang baru seumur jagung. Pasalnya anggaran Rp71 triliun ini telah disetujui baik oleh pemerintah maupun DPR. Maka dari itu, Yusuf merasa heran ketika beberapa pihak mengusulkan penambahan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit iu.
“Aneh ketika sekarang kesepakatan APBN tiba-tiba mau dimentahkan dengan komentar-komentar tadi dari para menteri yang bilang anggaran tidak cukup. Kalaupun mau ada perubahan anggaran, ya ditetapkannya lewat mekanisme APBN, jangan kemudian berkomentar di media dan seterusnya bahkan memunculkan gagasan yang aneh-aneh sampai mau minta dana zakat untuk membiayai MBG, itu menurut saya menjadi kontraproduktif,” ungkap Yusuf ketika berbincang dengan VOA.
Yusuf menyarankan kepada pemerintah untuk melaksanakan program MBG secara bertahap mengingat programnya yang sangat besar dan masif. Menurutnya, jika pemerintah terburu-buru memperluas target sasaran dari program ini dengan menambah anggaran akan cukup berbahaya, karena berpotensi menyebabkan tidak sehatnya fiskal di dalam APBN.
“Kan sudah ditetapkan di awal Rp71 triliun harus sampai Desember. Jadi daripada terburu-buru meminta anggaran, menurut saya akan lebih produktif kalau di awal pemerintah fokus pada evaluasi dari penyelenggaran MBG. Jangan kemudian terburu-buru minta tambahan anggaran ini itu, menurut saya itu tidak bijak,” kata Yusuf.
“Sebaiknya Rp71 triliun benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tunjukkan kepada publik bahwa program ini benar-benar efektif, efisien, tidak ada penggelembungan anggaran, tidak ada mark up, tidak ada korupsi dan seterusnya, tunjukkan dulu itu,” pungkasnya. [gi/ab]
