Info

ASEAN Berjuang Satukan Sikap Terkait Konflik di Myanmar

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Kamis (13/7) masih berjuang untuk menemukan kesatuan pandangan tentang bagaimana menyikapi junta militer Myanmar, sewaktu para menteri luar negerinya bertemu di Jakarta untuk menyepakati sebuah komunike yang akan mencakup rujukan terhadap konflik internal negara tetangga mereka itu.

Berkumpul di ibu kota Indonesia untuk pertemuan tahunan mereka, para menteri luar negeri ASEAN tadinya diperkirakan akan mengeluarkan komunike bersama pada Rabu (12/7), tetapi pada Kamis siang masih belum ada tanda-tanda untuk itu.

Penyebab penundaan itu tidak jelas tetapi seorang pejabat ASEAN mengatakan sebuah komunike sedang diselesaikan dan akan segera dirilis.

ASEAN, yang mencakup Myanmar di antara 10 anggotanya, telah berusaha mengimplementasikan rencana perdamaian lima poin yang disepakati dengan junta tak lama setelah kudeta pada awal 2021. Namun, hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan kata sambutan dalam Pertemuan Komisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, 11 Juli 2023. (Foto: Achmad Ibrahim via REUTERS)

Tidak ada perwakilan Myanmar yang hadir dalam pertemuan minggu ini. Para pejabat junta telah dilarang dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena kurangnya kemajuan dalam rencana tersebut, yang menyerukan penghentian kekerasan dan pembicaraan antara militer dan lawan-lawan prodemokrasinya.

Ketidakmampuan untuk mengerahkan lebih banyak pengaruh atas junta telah lama menimbulkan keraguan tentang efektivitas ASEAN sebagai blok politik regional.

Ketua ASEAN, Indonesia, pada Rabu mendesak para menteri luar negeri kelompok itu untuk tetap bersatu dalam mengatasi kekerasan yang meningkat di Myanmar.

Malaysia, pengkritik vokal junta, mendesak ASEAN untuk mengutuk keras tindakan junta, termasuk kekerasan yang dilakukannya.

“Saya mendesak agar pernyataan yang lebih kuat tentang masalah ini dimasukkan dalam komunike bersama pertemuan tingkat menteri ASEAN,” kata Menteri Luar Negeri Zambry Abdul Kadir dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam.

Beberapa negara Asia Tenggara telah melewati masa pemerintahan militer, dan menghindari kritik dari sesama anggota telah menjadi ciri khas diplomasi ASEAN selama bertahun-tahun. Namun, apa yang terjadi di Myanmar telah menguji kesabaran kebanyakan anggotanya.

ASEAN juga minggu ini mengadakan pertemuan dengan utusan dari Amerika Serikat, China, Rusia dan mitra-mitra utama lainnya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan bertemu dengan Direktur Komisi Pusat Urusan Luar Negeri (CFAC) Partai Komunis China Wang Yi pada Kamis malam, yang terbaru dalam serangkaian interaksi antara dua negara yang bersaingan itu.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kiri) berjabat tangan dengan Direktur Kantor Komisi Luar Negeri Pusat China Wang Yi di Diaoyutai State Guesthouse di Beijing pada 19 Juni 2023. (Foto: AFP)

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kiri) berjabat tangan dengan Direktur Kantor Komisi Luar Negeri Pusat China Wang Yi di Diaoyutai State Guesthouse di Beijing pada 19 Juni 2023. (Foto: AFP)

Perpecahan dalam ASEAN terkait Myanmar menjadi sorotan ketika Thailand mengundang pejabat militer Myanmar ke pertemuan bulan lalu yang bertujuan untuk kembali menjalin kontak dengan junta.

Sebagian besar anggota ASEAN menolak pertemuan itu. Namun, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai membela aksi negaranya, dengan mengatakan Thailand menderita dalam masalah perbatasan, perdagangan dan pengungsi terkait konflik di Myanmar.

Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam berdialog dengan junta dalam pembicaraan informal tahun lalu, sedangkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina menolak untuk berpartisipasi.

Don mengatakan pada hari Rabu bahwa ia baru-baru ini bertemu dengan mantan pemimpin Myanmar yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Ia adalah pejabat asing pertama yang diberi akses ke peraih Nobel itu sejak penahanannya oleh militer lebih dari dua tahun lalu.

Zambry dari Malaysia mengatakan setiap upaya perdamaian harus mematuhi konsensus lima poin dan tidak boleh dilakukan sendirian.

Ia juga mengatakan Don mencoba mencari solusi melalui dialog selama kunjungannya baru-baru ini ke Naypyitaw, tetapi tidak memberikan rincian lainnya.

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), atau pemerintah bayangan Myanmar, yang terdiri dari loyalis pemerintahan Suu Kyi yang digulingkan, telah membuat ASEAN enggan terlibat dengan junta kecuali jika semua tahanan politik dibebaskan.

Sementara ASEAN berpegang teguh pada konsensus perdamaian, para analis telah menyerukan blok tersebut agar mengeksplorasi jalan lain, termasuk memperpanjang masa jabatan utusan khusus ke Myanmar lebih dari satu tahun.

Indonesia, sebagai ketua ASEAN tahun ini, sedang berupaya di belakang layar untuk mendorong semua pemangku kepentingan dalam konflik Myanmar melakukan pembicaraan informal, tetapi para diplomat mengatakan Indonesia kesulitan meraih kemajuan. [ab/uh]

Sumber Berita

Apa Reaksimu?

Lainnya Dari BuzzFeed