Sekelompok legislator bipartisan Amerika Serikat meminta pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mempertimbangkan pembatasan ekspor bioteknologi AS ke militer China. Mereka khawatir Beijing dapat mempersenjatai militer China untuk menciptakan lebih banyak patogen beracun.
Dalam surat tertanggal Kamis, 9 Januari dan pertama kali dilaporkan oleh Reuters, para anggota parlemen, yang dipimpin oleh Ketua Komite Terpilih China dari Partai Republik John Moolenaar, meminta Menteri Perdagangan Gina Raimondo untuk mempelajari penerapan pembatasan izin terhadap perusahaan farmasi Amerika yang bekerja dengan entitas medis China yang dimiliki oleh militer negara itu.
Persaingan bioteknologi antara Amerika dan China “tidak hanya akan berdampak pada keamanan nasional dan ekonomi kita, tetapi juga pada masa depan layanan kesehatan dan keamanan data medis Amerika,” tulis surat yang juga ditandatangani oleh Raja Krishnamoorthi dari Partai Demokrat, yang juga anggota pada komite yang sama, serta Neal Dunn dari Partai Republik.
Departemen Perdagangan tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Namun masa jabatan Raimondo berakhir pada akhir Januari ini sehingga kecil kemungkinannya dia akan punya waktu untuk menerapkan kontrol baru apapun terhadap bioteknologi.
Juru bicara Kedutaan Besar China Liu Pengyu mengatakan tuduhan tersebut “penuh dengan spekulasi jahat” tentang China, dan menambahkan bahwa Beijing “dengan tegas menentang pengembangan, kepemilikan, atau penggunaan senjata biologis oleh negara mana pun.”
Surat tersebut menandakan meningkatnya kekhawatiran atas peran China dalam industri bioteknologi.
Pada Agustus, anggota parlemen yang sama ditambah Anna Eshoo dari Partai Demokrat meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drugs Administration/FDA) untuk meningkatkan pengawasan terhadap uji klinis AS yang dilakukan di China. Mereka beralasan ada risiko pencurian kekayaan intelektual dan kemungkinan partisipasi paksa dari anggota kelompok minoritas Uighur China.
Mereka mengatakan perusahaan obat-obatan Amerika telah berkolaborasi dengan rumah sakit yang dikelola militer China untuk melakukan ratusan uji klinis selama dekade terakhir, termasuk di Xinjiang, rumah bagi warga Uighur.
Dalam surat tanggapan kepada anggota parlemen tertanggal 2 Januari, Penjabat Komisaris FDA untuk Urusan Legislatif Laura Paulos mengatakan ada perlindungan bagi peserta uji coba.
“Mengingat kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, FDA telah secara terbuka menegaskan kembali bahwa (undang-undang) mensyaratkan bahwa uji klinis harus mendapatkan persetujuan yang efektif secara hukum dan berdasarkan informasi dari subjek manusia,” tulisnya.
Menanggapi kekhawatiran mengenai pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi, Paulos merujuk para anggota parlemen tersebut kepada “mitra lembaga federal AS yang tepat.” [ft]
