Connect with us

POLITIK

Amnesty International Indonesia: Ketua MPR Keliru Soal Tumpas Habis KKB, Abaikan HAM

Avatar

Published

on

Amnesty International Indonesia: Ketua MPR Keliru Soal Tumpas Habis KKB, Abaikan HAM

[ad_1]

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai penggunaan kekuatan penuh dalam menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan menyampingkan HAM di Papua adalah tindakan keliru.

“Apalagi kalau mendengar arahan dari Ketua MPR yang mengatakan bahwa tumpas habis urusan HAM belakangan. Saya kira cara itu keliru, HAM itu perintah konstitusi. HAM itu memiliki landasan konstitusional bahkan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sila pertama, dan kedua, itu menegaskan pentingnya soal perlindungan HAM,” kata Usman kepada VOA, Senin (26/4).

Menurut Usman, melakukan pendekatan keamanan tanpa memperhatikan HAM bukan sebuah cara efektif dalam menyelesaikan konflik yang ada di Papua. Pemerintah diminta untuk menggunakan cara dialog dan penyelesaian hukum dengan memperhatikan HAM serta mengevaluasi seluruh pendekatan keamanan maupun pengerahan pasukan di Papua.

“Seperti pemerintah yang pernah lakukan dalam pengalaman di Aceh. Maka kekerasan itu akan berhenti, setidak-tidaknya berkurang jauh,” ujar Usman.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Bukan tanpa alasan, menggunakan kekuatan penuh dan menyampingkan HAM dalam menumpas KKB juga akan mengancam keselamatan masyarakat yang ada di Papua. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua harus melihat perspektif HAM.

“Termasuk dalam konteks rencana untuk melabeli Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris. Saya kira kebijakan tersebut hanya akan mendorong eskalasi konflik, karena rencana itu harus dibatalkan sebab tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum,” ucap Usman.

Usman juga menjelaskan faktor penyebab konflik dan kekerasan di Papua tak pernah berhenti. Salah satu penyebabnya lantaran kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua tak pernah diselidiki secara tuntas.

“Kalau pun ada penyelidikan biasanya hanya diselesaikan sebatas mekanisme yang tertutup atau internal. Apalagi kalau ada keterlibatan aparat,” jelasnya.

Pemerintah pun didesak untuk menyelesaikan seluruh kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi di Papua. Salah satunya, dengan melaksanakan mandat konstitusi, dan otonomi khusus, yang mewajibkan negara untuk membentuk tiga lembaga penting dalam bidang HAM. Misalnya, Komisi HAM, Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua.

“Untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan akar-akar penyebabnya,” ujar Usman.

Amnesty International Indonesia Kutuk Pembunuhan Kepala BIN Papua

Tak lupa Amnesty International Indonesia juga mengutuk pembunuhan yang terjadi di luar hukum terhadap Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua, Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.

“Kami mendesak negara untuk memastikan para pelakunya dapat ditemukan dan diadili. Kejadian ini harus yang terakhir tidak boleh dijadikan pembenaran untuk malah menambah masalah, dan memperluas pendekatan keamanan yang mengesampingkan HAM,” pungkas Usman.

Ketua MPR Minta Aparat Turunkan Kekuatan Penuh

Dikutip dari laman resmi MPR RI. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, meminta aparat TNI, Polri dan BIN menurunkan kekuatan penuh yang dimiliki untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap KKB di Papua. Menurutnya, tak ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Courtesy: MPR.go.id)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Courtesy: MPR.go.id)

“Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu, urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan empat matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri, Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka,” kata Bamsoet.

BIN : KSB adalah Kelompok Separatis

Sebelumnya, BIN melabeli Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) atau KKB sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Penyebutan itu terbilang baru. Pasalnya, selama ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) hanya dilabeli KSB atau KKB. Sebutan KST itu muncul setelah gugurnya Kabinda Papua, Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, Minggu (25/4).

Gugurnya Kabinda Papua itu bermula saat Satuan Tugas (Satgas) BIN bersama Satgas TNI-Polri melakukan patroli menuju Kampung Dambet. Namun, sekitar pukul 15.50 WIT, Satgas BIN dan Satgas TNI-Polri diadang oleh KST sehingga terjadi aksi saling tembak di sekitar gereja Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Nahas, Kabinda Papua tertembak dan meninggal dunia.

Jenazah Kabinda Papua itu telah dibawa ke Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Senin (26/4). [aa/em]

[ad_2]

Source link

Advertisement
Click to comment

POLITIK

Giring: Gubernur DKI Jakarta yang Cocok Harus Kader PSI

Avatar

Published

on

Giring: Gubernur DKI Jakarta yang Cocok Harus Kader PSI
Ketua Umum PSI, Giring Nidja. fokussatu.id

BuzzFeed – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha menilai sosok yang cocok untuk memimpin DKI Jakarta adalah kader dari PSI. Karena selama satu periode atau lima tahun kader-kader PSI memiliki pengalaman mengawal uang rakyat.

“Gubernur DKI Jakarta yang cocok harus kader PSI,” ujar Giring saat berkunjung ke Bantul, Rabu (12/1/2022).

Saat ini ada 7 orang kader PSI yang duduk di legislatif, mereka duduk dalam satu fraksi. Ketujuh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI tersebut ia anggap luar biasa karena memiliki kemampuan yang sangat baik tentang keuangan daerah.

“Mereka juga sangat mengetahui tantangan-tantangan ke depan untuk warga DKI Jakarta,” ujar dia.

Ketika nanti, lanjutnya, PSI mendapatkan kursi sebanyak 15 hingga 20 kursi pada pemilihan legislatif 2024 nanti, maka siapapun yang memimpin maka Giring menandaskan harus dari kader internal PSI.

Pada kesempatan di Bantul ini, pelantikan pengurus PSI Bantul juga diisi dengan kegiatan pameran UMKM serta pentas seni jathilan. Pameran UMKM tersebut juga sebagai bentuk dari dukungan PSI terhadap pertumbuhan UMKM di Bantul dan DIY pada umumnya.

“Bantul adalah kota kreatif, banyak UMKM tumbuh subur di sini. Kita harus support itu,” tandas dia.

 

Continue Reading

POLITIK

Dugaan Hakim “Bermain” Pada Kasus The Kuningan Place, KY Diminta Berani Bertindak

Avatar

Published

on

Dugaan Hakim “Bermain” Pada Kasus The Kuningan Place, KY Diminta Berani Bertindak
Ilustrasi Karikatur Mafia Hukum. Pos Garut

BuzzFeed -Mantan Kuasa Hukum PT Brahma Adhiwidia (BA), Andreas FK kepada wartawan, Senin (10/1/2022) mengungkapkan bahwa Berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial (KY), tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 283/PID/2019/PT.DKI., tanggal 17 September 2019 silam. Maka KY diharapkan memberikan terobosan kreatif dan berani.

Kendati demikian, kasus yang dimaksud yakni terdapat dugaan mafia hukum dalam persidangan melibatkan PT Brahma Adhiwidia (BA) dengan PT Kemuliaan Megah Perkasa (KMP).

Dalam pengakuannya meskipun tidak lagi menjadi kuasa hukum dari PT Brahma Adhiwidia, Andreas mengaku tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di KY. Bahkan, sepengetahuan dirinya, sudah ada dua saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak KY.

Dua saksi yang dimaksud yakni Tjin Pit Fan atau Theresia selaku Sekretaris dari PT BA. Disampaikan Andreas, pada saat pemanggilan Theresia, dirinya turut mendampingi bersama Geraldy Sinaga sebagai kuasa hukum sekaligus sosok yang mendapatkan petunjuk adanya indikasi pelanggaran hukum. Saat diminta keterangan, mereka mengaku mengatakan apa adanya sesuai petunjuk yang ada dalam rekaman.

Sedangkan pihak kedua yang dipanggil KY adalah Zulvia, yang diduga menemui seseorang bernama Jack di Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun Zulvia tidak kunjung memenuhi panggilan dari KY hingga pemanggilan kedua, dan KY akan berencana menjemput paksa apabila pada panggilan ketiga Zulvia kembali tidak datang. Andreas menduga, Zulvia ada main dengan pihak KMP karena kerap mengelak untuk dimintai keterangan.

“Sayangnya Ibu Zulvia ini tidak datang, dengan berbagai alasan, seperti wah saya sudah tidak kerja lagi sama PT Brahma atau bilang wah saya lupa,” kata Andreas dalam keterangan kepada wartawan, Senin (10/1/2022) dilansir dari Telusur.co.id.

Andreas menjelaskan, PT BA sempat mendapatkan tawaran dari Purwani untuk menemui Jack di Pengadilan Tinggi. Belum diketahui secara jelas apa profesi dari sosok yang bernama Jack. PT BA memenuhi tawaran untuk menemui Jack, yang diwakili oleh Zulvia dan Theresia, karena keduanya merupakan bagian dari PT BA. Tanpa sepengetahuan mereka, terdapat tim dari kuasa hukum PT BA yang bernama Geraldy Sinaga merekam pembicaraan mereka.

“Setelah didengarkan itulah ada indikasi suap, dari pihak lawan yakni Indri Gautama kepada hakim,” katanya.

Sehingga hal tersebut menjadi alasan munculnya dugaan kepada sosok Zulvia. Karena dalam rekaman tersebut,  Zulvia dan Jack paling berperan di situ, dan mengindikasikan bahwa hakim pengadilan tinggi telah disuap oleh pihak Indri Gautama.

“Begini loh, kenapa dia diduga, Bu Zul juga diduga, itu kan akhirnya bicara uang, jadi intinya kalau PT Brahma mau bayar sekian-sekian ya dibantu, kalau tidak ya mereka bela yang bayar,” katanya.

Untuk membongkar dugaan mafia hukum ini, KY juga harus berani untuk menyelidiki pengacara dari pihak tersangka untuk menemui petunjuk secara kuat bahwa hakim-hakim telah terindikasi suap. Andreas menduga, pengacara dari pihak tersangka lebih mengetahui dugaan korupsi yang melibatkan jaksa dan hakim karena berperan sebagai mediator. Sehingga, apabila KY serius menangani persoalan ini, maka ia meminta agar pengacara Indri Gautama juga patut untuk diselidiki.

“Jadi sebenarnya kalau memang mau terbongkar semuanya lawyernya pun harusnya diselidiki. Cuma lawyer kan punya undang-undang advokat, tetapi untuk membongkar ini ya memang diperlukan cara-cara kreatif, inovatif, dan keberanian,” kata Andreas.

Selain itu, dia berharap Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dapat memberikan perannya dalam membongkar dugaan permainan mafia hukum yang ada di persidangan. Peran Kemenpolhukam semakin penting, terlebih orang-orang yang terlibat dalam kasus ini adalah orang yang paham secara hukum, sehingga untuk menemukan bukti-bukti maka dinilai akan lebih sulit.

“Perlu pendekatan atau pembicaraan secara khusus, biasanya supaya ini bisa terbongkar dengan baik, ya memang dibutuhkan semua petunjuk, karena kalau bukti saja susah,” ujarnya.

Secara spesifik, Andreas berharap Kemenpolhukam melakukan tindakan yang berani dan tidak hanya sekedar dengan kata-kata dan teori. Tetapi juga mampu mengungkap bagaimana kejadian yang ada di lapangan.

“Harus berani, dan menerima bukan hanya pendapat, tapi pengalaman dilapangan yang berhubungan dengan kasus, jangan pendapat jangan teori, bosen kita,” kata dia.

 

Dugaan Penipuan

Sengketa ini bermula ketika Indri Gautama menawarkan unit Lt 7 dan Lt 8 dengan peruntukan kantor atau Gedung Komersil dengan dukungan buku panduan Fit Out dan buku Tata Tertib Jones Lang LaSelle pada 2011 lalu, kepada PT Brahma Adhiwidia.

Bangunan seluas 2.000 meter persegi itu pun dibeli seharga Rp34,661,426,800, pada November tahun 2011 dari pihak pengembang, yakni PT KMP. PT Brahma Adhiwidia melakukan pembayaran pertama sebesar dua miliar rupiah yang ditransfer ke Gereja Generasi Apostolik milik Indri Gautama. Sedangkan sisa angsurannya sampai dengan lunas ke rekening PT KMP.

Selanjutnya PT KMP pada 14 Januari 2013 mengajukan Revisi RTLB dan IMB menjadi Sarana Pendidikan dengan merujuk pada Permohonan Izin Sekolah tertanggal 7 Desember 2010 dengan Surat No. 003/KMP/2013 yang disetujui Gubernur DKI saat itu.

Lalu, Indri Gautama membuat Surat Pernyataan yang menyatakan mewakili pemilik dari lantai 6,7,8,9,10,11 Lumina Tower untuk merubah peruntukan menjadi sarana pendidikan, padahal lantai 7 dan 8 jelas-jelas milik PT Brahma Adhiwidia.

Atas itu, PT KMP diadukan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penipuan, penggelapan dan memberikan keterangan palsu. Sejumlah Pasal disangkakan diantaranya pasal 263, 266, 372, 378 dengan Laporan Polisi No.LP/557/V/2017/Bareskrim dengan terlapor Indri Gautama (yang mengaku sebagai pemegang saham sekaligus Komisaris Utama KMP) dan Yusuf Valent (Direktur Utama Kemuliaan Mega Perkasa).

Indri Gautama dan Yusuf Valent juga diduga berbohong ke Gubernur DKI Jakarta kala itu Joko Widodo, dengan mengaku mendapatkan izin dari pemilik dan merubah peruntukan aset orang lain menjadi sekolah, hingga Gubernur DKI mengeluarkan izin prinsip perubahan peruntukan menjadi sekolah milik Indri Gautama.

 

Persidangan PN Jaksel

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indri Gautama dan adiknya Gunarto telah dihadirkan sebagai saksi pada persidangan yang digelar  28 November lalu. Dalam kesaksiannya, Indri mengaku jika dirinya yang menjual lantai itu ke PT Brahma, di mana saat itu kapasitas dirinya selaku Komisaris PT KMP, meski awalnya sempat tidak mengakuinya. Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Asiadi Sembiring, Indri yang juga seorang Pendeta itu terlihat tegang menjawab pertanyaan hakim yang tegas itu.

Persoalan PPBJ, IMB dan peruntukkan Lumina Tower yang dibangun pun sempat membuat berang Hakim, karena Indri Gautama terkesan berbelit memberikan keterangan. Setelah dicecar oleh Hakim bahkan sampai berkali-kali diingatkan kalau dirinya berada di bawah sumpah, Indri akhirnya akui jika di PPBJ tertulis untuk Kantor Non Hunian, padahal IMB tertulis Hunian.

Saat dikonfrontir dengan Terdakwa, Indri dengan emosi menyatakan sejak awal memang bangunan tersebut untuk rumah ibadah dan auditorium.

Sementara saksi Gunarto yang merupakan direktur keuangan PT. KMP tidak jadi memberikan keterangannya karena terlalu tegang sehingga tidak mampu menjawab pertanyaan hakim dengan baik dan diminta hakim untuk memberikan keterangan pada sidang berikutnya yang digelar Senin 3 Desember.

Dan keterangan berbelit yang diberikan Indri sebagai  Komisaris Utama dan Yusuf Valent sebagai Direktur Utama di persidangan justru menimbulkan pertanyaan besar. Siapakah pemegang saham sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap hal ini?

Terlepas dari siapa sosok di belakang Indri, PN Jaksel pada tanggal 15 Juli 2019, Majelis Hakim yang diketuai Asiady Sembiring telah memutuskan bahwa Yusuf Valent selaku Dirut PT. Kemuliaan Megah Perkasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan atas perbuatan menjual unit ruang kantor yang ternyata adalah auditorium, dengan menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara dengan masa percobaan 1,5 tahun.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum selama satu tahun penjara, padahal tuntutan Jaksa sudah sangat ringan dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang merugikan konsumennya.

Berharapan memperolaeh keadilan dari Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Jakarta, justru tidak didapat pihak PT. BA yang telah mengalami kerugian mencapai lebih dari  Rp100 Miliar.

Majelis hakim banding PT DKI, justru memutuskan tujuh amar. Pertama. membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Kedua, membebaskan terdakwa Valent Yusuf dari dakwaan-dakwaan JPU terkait dengan delik penipuan atau membuat surat palsu. Tiga, merehabilitasi nama baik Valent dalam kedudukan harkat dan martabatnya.

Putusan PT DKI dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA), yang memvonis bebas Valent Yusuf dalam perkara penipuan pembelian unit apartemen seharga Rp34,661,426,800 di tahap kasasi. PT KMP merupakan developer yang membangun 3 tower The Kuningan Place, Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan.

Perkara di tahap kasasi ditangani dan diadili oleh majelis hakim agung kasasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Kamar Pidana MA Suhadi dengan anggota Desnayeti dan Soesilo. Kasasi perkara ini lebih dulu diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) pada 29 Oktober 2019. Kasasi dimohonkan JPU menyikapi putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Nomor: 283/PID/2019/PT DKI tertanggal 17 September 2019.

Majelis hakim agung kasasi menyatakan, telah membaca secara saksama memori kasasi dan alasan-alasan yang diajukan JPU pada Kejari Jaksel, salinan putusan PN Jaksel, salinan putusan PT DKI Jakarta, dan surat-surat lain yang bersangkutan. Majelis menilai, alasan permohonan kasasi JPU tidak dapat dibenarkan. Majelis menyatakan, sepakat dengan putusan judex facti atau PT DKI Jakarta yang telah membebaskan terdakwa Valent Yusuf.

“Mengadili, satu, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Dua, membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara,” kata Ketua Majelis Hakim Agung Kasasi Suhadi saat pengucapan putusan.

Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada Senin, 18 Mei 2020 oleh Suhadi sebagai ketua majelis bersama dua hakim anggota yakni Desnayeti dan Soesilo. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis yang dihadiri dua hakim anggota serta Dwi Sugiarto sebagai panitera pengganti. JPU pada Kejari Jaksel dan Valent Yusuf tidak hadir saat pengucapan putusan.

 

Continue Reading

POLITIK

Seknas PMP, Besutan Relawan Puan Maharani Resmi Diluncurkan

Arie Gutomo

Published

on

Seknas PMP, Besutan Relawan Puan Maharani Resmi Diluncurkan
Ketua Umum Seknas PMP Firman Tendry Masengi. BUZZFEED

BuzzFeed – Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu Nasional 2021, dukungan terhadap Ketua DPR RI yang juga Ketua PDIP, Puan Maharani kembali bertambah, adalah Sekretariat Nasional Puan Maharani Peduli (Seknas PMP). Soft launching jaringan relawan itu diresmikan dengan diawali dengan sebuah diskusi bertema “Refleksi Akhir Tahun Perempuan Hebat” dengan membahas terkait peran kepemimpinan perempuan dalam perspektif kebangsaan, serta peluncuran tagar #PeremPuanHebat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

“Kegiatan ini merupakan kegiatan awal kami di Seknas PMP sekaligus soft launching,” kata Ketua Umum Seknas PMP Firman Tendry Masengi.

Diskusi yang dipandu oleh moderator Sasmaya Hati yang merupakan perwakilan Seknas PMP Sumatera Utara itu juga menghadirkan peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Guru Besar Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, dan akademisi Bambang Haryanto.

Siti Zuhro dalam pandangannya juga mengajak agar peringatan Hari Ibu dipahami secara utuh. Tidak hanya ditarik dari sisi politik saja.

“Tapi ini betul-betul memahami suatu peran penting perempuan dalam konteks dia ada di dalam rumah, di luar rumah, dan di dalam tingkat yang lebih besar makro negara bangsa,” kata Zuhro.

Diskusi Refleksi Akhir Tahun Perempuan Hebat bertema Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Kebangsaan, yang digelar Seknas PMP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (22/12). (Foto: Seknas PMP)

Menurutnya, peran perempuan masih sedikit yang terakomodir dalam berbagai bidang kehidupan. Ia mengatakan bahwa di parlemen, perempuan memiliki kuota sebanyak 30 persen. Namun, angka itu belum pernah terpenuhi, hanya terisi sebatas sampai 21 persen saja dan belum bisa lebih. Ia juga meminta kepada partai khususnya PDI Perjuangan agar bisa mendorong lagi peran dan keterlibatan perempuan di dalam kaderisasinya.

“Ini apa yang salah? Ini parpol gimana? PDIP partai besar, jadi kita dorong lagi kaum perempuan betul-betul dipertimbangkan, diakomodasi, dimuliakan, dan diperankan maksimal,” imbuhnya.

Sementara itu, Emrus Sihombing lebih menekankan peran perempuan dengan meminta agar perempuan memperluas akses diri sebagai aktor yang bisa mempengaruhi.

“Perempuan harus bersaing dengan laki-laki, harus lebih hebat,” katanya.

Emrus mencontohkan terkait peran perempuan ialah dirinya menilai tentang peran dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Emrus menilai bahwa Puan adalah sosok perempuan yang mumpuni untuk digadang maju pada Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, Puan memiliki ideologi nasionalisme yang kuat dan akar biologis yang tidak perlu untuk diragukan lagi.

“Harus saya sampaikan bahwa Puan satu-satunya calon yang saat ini memiliki jejak ideologis yang jelas dan pasti. Jangan lupa, Puan adalah anak ideologis sekaligus anak biologis nasionalis,” terangnya.

Sementara itu Bambang Haryanto menyatakan soal kesetaraan kepemimpinan perempuan dengan laki-laki sudah berlangsung dari dulu, Ia mencontohkan bahwa pada zaman Ratu Shima dari Kerajaan Kalingga di abad ke-7, perempuan sudah dikenal dengan kepemimpinannya yang penuh keadilan dan hebat.

“Distruksi kepemimpinan oleh perempuan, mungkin saja bisa terjadi,” kata Bambang.

Continue Reading

Trending Dari BuzzFeed

Part of Telegraf. Copyright © 2022 BuzzFeed. KBI Media Holding. All Rights Reserved.

close