Seorang penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (9/1) menyatakan harapan akan terjalinnya “hubungan baik” dengan penguasa baru Suriah. Pernyataan itu disampaikan ketika ia menuntaskan kunjungan pertama tim investigasinya ke negara yang selama 13 tahun terakhir dilarang dimasuki oleh mantan presiden Bashar al-Assad.
“Sungguh mengejutkan bisa berada di Damaskus,” kata Hanny Megally dari Komisi Penyelidikan PBB untuk Suriah (COI). Ia mengekspresikan optimisme bahwa “kami memiliki pihak yang bisa diajak berdialog… kami berharap dapat memiliki hubungan baik dengan otoritas yang kini berkuasa,” ujarnya kepada kepada kantor berita AFP.
Tim penyelidik PBB ini telah mengumpulkan bukti-bukti tindak kejahatan yang terjadi di Suriah sejak awal perang saudara, yang dipicu oleh tindak kekerasan pemerintah Assad terhadap demonstrasi pro-demokrasi pada 2011.
Selama masa kepemimpinannya, Assad tidak pernah memberi izin tim penyelidik mana pun untuk memasuki wilayah Suriah. Namun menurut Megally, penguasa baru negara tersebut langsung membuka pintu untuk mereka.
Sebelumnya, tim penyelidik PBB ini melakukan penyelidikan dari jarak jauh. Berdasarkan wawancara dengan ribuan saksi dan analisis arsip dokumen yang sangat besar, mereka telah menyusun daftar sekitar 4.000 nama terduga pelaku kejahatan berat.
Dalam kunjungan selama lima hari, Megally menuturkan telah meninjau sejumlah pusat penahanan yang terkenal kejam dan lokasi kuburan massal di sekitar Damaskus, serta bertemu pejabat kementerian kehakiman dan luar negeri.
Ia menyampaikan harapan agar otoritas baru Suriah “mengakui bahwa hasil kerja kami selama ini bermanfaat bagi mereka, baik untuk menangani proses akuntabilitas maupun penegakan keadilan di masa depan.”
“Kami ingin bisa mengunjungi langsung tempat-tempat yang selama ini kami arsipkan tanpa akses ke Suriah, untuk memastikan kembali kebenaran informasi yang kami kumpulkan,” kata Megally.
Ia menambahkan, langkah ini juga bertujuan menutup berbagai celah data.
“Saya rasa kami telah memeriksa setiap kemungkinan kejahatan perang yang bisa terlintas dalam pikiran, tetapi saya tidak akan kaget jika masih ada hal lain yang muncul. Semoga saja tidak,” ucapnya.
Megally, yang bertanggung jawab menyelidiki seluruh pihak yang terlibat dalam perang saudara Suriah, termasuk mantan pemberontak yang kini memegang kendali, menggarisbawahi tujuan tim penyelidik PBB, yaitu “mencegah agar masa lalu tak terulang… Tidak ada satu pun pihak dalam konflik di Suriah yang bisa mengatakan ‘Kami mematuhi hukum hak asasi manusia atau mematuhi hukum kemanusiaan internasional’.”
“Namun kini kita berada pada fase baru… Alangkah baiknya jika kita bisa mengatakan bahwa kita telah belajar dari kesalahan masa lalu sehingga kita tidak mengulanginya.” [th/em]
