Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatangan nota kesepahaman atau MoU Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani. Penandatanganan MoU tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1).
Maruarar mengatakan hunian tersebut nantinya dibangun di atas tanah negara dan diprioritaskan untuk di wilayah perkotaan.
“Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada bapak presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor yang satu-satunya akan datang di bidang perumahan. Presiden begitu banyak mendapatkan dukungan, dan saya berterimakasih pada kesempatan ini kami dibantu secara full oleh satgas perumahan yang dipimpin oleh Bapak Hashim (Djojohadikusumo). Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dan dalam dua bulan 20 hari, sudah sekitar 40 ribu dibangun,” ungkap Maruarar.
Ia juga menjelaskan investasi pembangunan satu juta unit hunian tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Qatar dan juga lintas kementerian dan lembaga.
Adapun lahan yang akan digunakan nantinya adalah lahan negara yang dimiliki oleh Sekretariat Negara, BUMN dan Kementerian keuangan yang berlokasi salah satunya di wilayah Jakarta, seperti Kemayoran, Kalibata dan Senayan.
“Jadi ini negara dengan negara, kami diminta untuk bekerja cepat, menyiapkan lahan-lahan, disurvei, ini aturannya dan ini targetnya adalah untuk masyarakat Indonesia menengah bawah dan lebih diprioritaskan sementara di perkotaan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas menyusun kebijakan pemerintah, mengapresiasi penandatanganan MoU tersebut. Ia berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.
“Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara (Maruarar) Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.
Sementara itu, investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut. Ia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.
“Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini,” ucapnya.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah belum mau membocorkan berapa nilai investasi dalam proyek pembangunan satu juta unit rumah tersebut. Fahri hanya menyebutkan bahwa bentuk hunian yang akan dibangun merupakan hunian vertikal di banyak kota di Indonesia.
“Fokus dari investasi kali ini adalah di kota dan problem perkotaan adalah rumah susun karena banyak daerah kumuh, menumpuk ini nanti akan menjadi salah satu orientasi pertama sehingga 98 kota di Indonesia sekaligus kita bersihkan. Pelan-pelan pinggir sungai, pinggir kali, laut yang kumuh-kumuh kita bereskan pelan-pelan. Tetapi ini adalah komitmen dan pernyataan dari beliau dan grup sebagai bagian dari keluarga kerajaan itu kira-kira satu juta unit. Ini vertical housing di seluruh Indonesia karena bagaimana pun ada keperluan untuk kita membangun, terutama di kawasan-kawasan yang perlu kita renovasi kotanya jadi lebih bagus,” jelas Fahri.
Atasi Backlog Perumahan?
Ekonom INDEF Tauhid Ahmad mengatakan program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun akan sulit mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023 backlog perumahan sekitar 12,7 juta unit.
Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang terbangun. Backlog perumahan dapat terjadi karena permintaan akan tempat tinggal lebih tinggi dari pasokan.
Tauhid lebih jauh menjelaskan, program pembangunan rumah yang ditawarkan oleh masyarakat umumnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Namun pada kenyataannya, tutur Tauhid, masyarakat miskin dan sangat miskin tidak bisa menjangkaunya.
“Ada kelompok masyarakat yang the poorest dan sebagainya. Mereka tidak bisa menjangkau harga yang ditawarkan oleh pemerintah melalui program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) walaupun dengan uang muka atau cicilan rendah. Tidak ada cicilan MBR yang di bawah Rp500 ribu, rata-rata kan di atas itu. Mereka kemampuannya hanya sewa yang besarannya Rp100 ribu-Rp200 ribu. Jadi banyak masyarakat bawah sekali yangtidak memiliki rumah karena memang tidak punya daya beli untuk memiliki. Mereka hanya bisa sewa karena upah yang mereka peroleh relatif rendah,” jelasnya.
Selain itu, katanya, seringkali rumah yang ditawarkan oleh pemerintah berlokasi jauh dari tempat kerja masyarakat. Sehingga, ujar Tauhid, masyarakat kelas menengah sekalipun yang mampu membeli rumah dari program pemerintah memilih untuk menyewa hunian yang dekat dengan tempat mereka bekerja.
“Jadi proses pembangunan rumah di perkotaan, secara fisik memang baik, tetapi saya lihat memang faktor lokasi mempengaruhi market. Mereka tidak berkembang dengan baik karena berlokasi jauh dari tempat kerja, sehingga lokasi ini menurunkan minat asyarakat untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh pemerintah,” paparnya.
Selain itu, katanya, pemerintah harus bisa menyiapkan skema pembelian rumah bagi pekerja informal yang saat ini jumlahnya masih cukup tinggi di Indonesia.
“Bagaimana pemerintah bisa menyediakan skema untuk yang bekerja di sektor informal dan pendapatan tidak tetap, ini belum diputuskan strateginya gimana. Kenapa yang laku sekarang justru di kelompok pertama yang di sektor swasta tetapi berpendapatan tetap. Walaupun mencicil. Tapi yang informal, yang backlog ini yang bekerja di sektor informal ini belum ada rumusan bagaimana membantu mereka,” pungkasnya. [gi/ab]
