“Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,”
Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, TNI menyatakan ikut kebijakan negara terkait wacana perubahan struktur lembaga negara termasuk Polri hingga KPU mengumumkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
TNI ikut kebijakan negara soal wacana perubahan struktur Polri
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto menyatakan bahwa TNI mengikuti kebijakan dan keputusan resmi negara terkait wacana perubahan struktur lembaga negara, termasuk Polri.
Hariyanto mengatakan bahwa TNI pada prinsipnya menghormati wacana apa pun yang berkembang di publik.
“TNI menghormati setiap wacana atau diskusi yang berkembang terkait perubahan struktur lembaga negara, termasuk Polri. TNI berpegang kepada undang-undang yang mengatur peran dan tugas masing-masing institusi,” kata Kapuspen kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini.
Istana: Tak ada pembahasan badan penerimaan negara di rapat kabinet
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa tidak ada pembahasan soal pembentukan badan atau kementerian penerimaan negara pada rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin ini.
“Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan badan penerimaan negara,” kata Hasan dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh anggota kabinet, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini.
Tito Karnavian tolak usulan Polri di bawah struktur Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menolak secara tegas usulan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah struktur kelembagaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya berkeberatan,” kata Tito dengan tegas saat ditanya perihal wacana tersebut, usai menghadiri agenda Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Saat ditanya terkait latar belakang penolakan itu, Kapolri masa jabatan 13 Juli 2016 hingga 22 Oktober 2019 menyebut bahwa posisi institusi Polri yang saat ini berada secara langsung di bawah Presiden RI merupakan kehendak reformasi.
Baca selengkapnya di sini.
Menlu: Tak ada pergeseran soal kedaulatan RI di Laut China Selatan
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa tidak ada pergeseran posisi dan kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan yang menjadi perairan sengketa tersebut.
Pernyataan Menlu Sugiono itu menanggapi tentang Pernyataan Bersama (join statement) Indonesia-China yang disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping yang dikhawatirkan memberi pengakuan atas klaim sepihak dari China di Laut China Selatan (LCS).
“Yang pertama, kita tidak punya pergeseran standing apa pun terkait kedaulatan di laut China Selatan,” kata Menlu saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini.
KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024
Anggota KPU RI Iffa Rosita menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.
“Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 09.00 WIB ada 496 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
