Mahkamah tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menangani kasus terbesar dalam sejarahnya pada Senin (2/12), ketika membuka sidang yang akan berlangsung selama dua minggu mengenai apa yang secara hukum harus dilakukan negara-negara di seluruh dunia untuk memerangi perubahan iklim dan membantu negara-negara yang rentan melawan dampak buruknya.
Setelah lobi bertahun-tahun oleh negara-negara kepulauan yang khawatir akan lenyap begitu saja akibat naiknya permukaan air laut, Majelis Umum PBB tahun lalu meminta pendapat Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) tentang “kewajiban Negara-negara terkait perubahan iklim.”
“Kami ingin pengadilan mengonfirmasi bahwa tindakan yang telah merusak iklim adalah melanggar hukum,” kata Margaretha Wewerinke-Singh, yang memimpin tim hukum untuk Vanuatu, negara kepulauan di Pasifik, kepada kantor berita Associated Press.
Dalam satu dekade hingga 2023, permukaan laut telah naik dengan rata-rata global sekitar 4,3 sentimeter, dan beberapa bagian di Pasifik naik lebih tinggi lagi. Dunia juga telah menghangat 1,3 derajat Celsius sejak masa pra-industri karena pembakaran bahan bakar fosil.
Vanuatu adalah salah satu dari sekelompok negara kecil yang mendorong intervensi hukum internasional dalam krisis iklim.
“Kami hidup di garis depan dari dampak perubahan iklim. Kami adalah saksi dari kehancuran tanah kami, mata pencaharian kami, budaya kami, dan hak asasi kami,” kata utusan perubahan iklim Vanuatu Ralph Regenvanu kepada wartawan sebelum sidang.
Setiap keputusan mahkamah akan menjadi nasihat yang tidak mengikat dan tidak dapat secara langsung memaksa negara-negara kaya untuk bertindak membantu negara-negara yang sedang berjuang. Namun, keputusan itu akan menjadi lebih dari sekadar simbol yang kuat karena dapat berfungsi sebagai dasar untuk tindakan hukum lainnya, termasuk gugatan hukum domestik.
Pada hari Minggu (1/12), menjelang sidang, kelompok advokasi menyatukan organisasi lingkungan dari seluruh dunia. Kelompok Mahasiswa Kepulauan Pasifik Melawan Perubahan Iklim — yang pertama kali mengembangkan gagasan untuk meminta opini penasihat — bersama dengan Pemuda Dunia untuk Keadilan Iklim merencanakan aksi sore hari dengan pidato, musik, dan diskusi.
Mulai hari Senin, mahkamah yang berpusat di Den Haag itu akan mendengarkan keterangan dari 99 negara dan belasan organisasi antarpemerintah selama dua minggu. Ini adalah sidang terbesar dalam sejarah lembaga itu yang hampir berusia 80 tahun. [lt/ka]
