Connect with us

FEED

5 Fakta Partai Ummat yang Akan Dideklarasikan 17 Ramadhan 1442 H

5 Fakta Partai Ummat yang Akan Dideklarasikan 17 Ramadhan 1442 H



loading…

JAKARTAPartai Ummat , partai baru yang didirikan Tokoh Reformasi M Amien Rais , akan dideklarasikan pada 17 Ramadhan 144 Hijriah, bertepatan dengan 29 April 2021. Sejumlah persiapan telah dilakukan.

Deklarasi Partai Ummat rencananya dilaksanakan secara digital lantaran masih dalam kondisi Covid-19. Deklarasi partai yang sudah masuk radar sejumlah lembaga surveu ini akan dipusatkan di Yogyakarta.

Berikut ini lima fakta tentang Partai Ummat :

1. Didirikan M Amien Rais dan Sejumlah Eks Politikus PAN

Selain M Amien Rais , sejumlah eks politikus atau politisi Partai Amanat Nasional (PAN) terlibat dalam pendirian Partai Ummat. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, para mantan pengurus PAN yang terlibat aktif dalam pembentukan Partai Ummat antara lain Agung Mozin , Putra Jaya Husin, dan Chandra Tirta Wijaya. Di daerah, sejumlah mantan kader PAN juga menyatakan gabung Partai Ummat.

Baca juga: Jelang Deklarasi, Partai Ummat Sudah Terbentuk di Seluruh Kecamatan di DKI

2. Motto ‘Lawan Kezaliman’ dan ‘Tegakkan Keadilan’

Partai Ummat memiliki tagline atau motto ‘Lawan Kezaliman’ dan ‘Tegakkan Keadilan’. Pada Kamis (1/10/2020), Amien Rais mengatakan, sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal, tetapi sebaliknya pula hanya negara yang dapat menegakkan keadilan secara merata.



Source link

Advertisement
Click to comment

FEED

Malam Takbiran, Petugas Putar Balik Ratusan Kendaraan Nekat ke Puncak Bogor : Okezone Megapolitan

Malam Takbiran, Petugas Putar Balik Ratusan Kendaraan Nekat ke Puncak Bogor : Okezone Megapolitan



BOGOR – Aparat gabungan TNI-Polri, Satpol PP dan lainnya masih menggelar operasi kendaraan di Simpang Gadog, Rabu (12/5/2021) malam. Tindakan tegas diambil terhadap ratusan kendaraan menuju kawasan Puncak. Kendaraan yang diputarbalik yang memiliki plat nomor selain Bogor. 

Hingga pukul 22.00 WIB, petugas memeriksa kendaraan dari arah Jakarta yang hendak masuk ke kawasan Puncak.

Baca juga: Penyekatan Berpotensi Diterobos, Polda Jabar Akan Terjunkan Pasukan Tambahan

Kendaraan yang memiliki pelat nomor selain F (Bogor) langsung diputar balik petugas. Tak hanya mobil, motor yang melintas pun tak luput dari pemeriksaan. 

“Semua kendaraan pelat luar Bogor putar balik,” kata Kasatlantas Polres Bogor Iptu Dicky Pranata, melalui pesawat radio kepada anggotanya di lokasi.

Baca juga: Jalur Puncak Ramai Lancar, Pemeriksaan Rapid Antigen Tetap Berlaku

Pengendara yang memiliki pelat nomor kendaraan dari luar Bogor pun kocar-kacir. Terlihat ada yang berusaha mencari celah agar tidak diputar balik, tetapi akhirnya tetap diketahui petugas.

Hingga saat ini, operasi tersebut masih berlangsung. Meski sudah tengah malam, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak justru semakin ramai.

(qlh)



Source link

Continue Reading

FEED

Idul Fitri di Tengah Pandemi, Menag: Makin Memperkuat Nilai Kemanusiaan

Idul Fitri di Tengah Pandemi, Menag: Makin Memperkuat Nilai Kemanusiaan



loading…

JAKARTA – Umat muslim Indonesia akan merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1442 H, esok hari. Ini adalah kali kedua umat muslim merayakan Idulfitri di tengah pandemi. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berharap, seluruh umat dapat mengambil pelajaran (ibrah) dari peristiwa ini.

Salah satunya, lanjut Menag, dari pandemi, umat kembali diingatkan dengan ajaran agama bahwa menyelamatkan nyawa sesama adalah prioritas utama. “Pandemi Covid-19 telah mempertajam pemahaman kita bahwa salah satu inti ajaran agama adalah menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Ramadan dan Idul Fitri saat pandemi semakin perkuat nilai kemanusiaan,” kata Menag Yaqut, di Jakarta, Rabu (12/5/2021). “Puasa dan ibadah lainnya yang telah dijalani selama Ramadan dalam suasana pandemi ini semoga meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah sehingga menjadi spirit baru bagi kita untuk terus menebarkan kebajikan dan rahmat bagi semesta,” sambung Menag. Baca juga: Jokowi Akui Silaturahmi Tak Langsung saat Momentum Lebaran Sangatlah Berat

Menag berharap, tempaan Ramadan yang dijalankan di tengah pandemi memberi makna lebih sekaligus bekal bagi umat Islam untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. “Ketakwaan yang tidak hanya tercermin dalam kesalehan personal, tapi juga kesalehan sosial dalam rupa kepedulian pada sesama. Ketakwaan yang memiliki keseimbangan antara spiritual vertikal dengan kesalehan sosial,” tutur Gus Menteri, sapaan akrabnya. Baca juga: Ucapkan Selamat Idul Fitri, Jokowi: Momentum untuk Bangkit dan Menang Lawan Covid-19

Menag Yaqut mengapresiasi bentuk kesalehan sosial yang telah dilakukan semua pihak saat Ramadan, salah satunya ketaatan menjaga protokol kesehatan (prokes) serta kondusifitas dalam peribadatan. “Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh agama dan masyarakat, alim ulama, ormas islam, pengelola media, insan pers, para dermawan, TNI/Polri, hingga para tenaga medis yang terus berjuang menyelamatkan pasien Covid-19,” ujar Menag.

Akhirnya, Menag mengajak semua pihak untuk memanfaatkan momentum Idulfitri ini untuk mengagung kan asma Allah melalui takbir dan tahmid. “Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerah kan kepada kita semua,” ajak Menag Yaqut.

Ia pun mengingatkan seluruh umat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam berlebaran. “Karena masih pandemi, mari beribadah dan berlebaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan disiplin 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” pesan Menag.

Demi menjaga protokol kesehatan, Ayah dari empat putri ini juga mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan takbiran dan salat Idul Fitri di rumah saja. “Saya juga akan takbiran di rumah bersama keluarga inti, anak-anak dan istri. Kamis pagi, saya akan menjadi imam dan khatib Salat Id di rumah. Saya akan menyampaikan pesan khatib tentang hikmah puasa dan spirit Idul Fitri di tengah pandemi,” ungkapnya.

(cip)



Source link

Continue Reading

FEED

Alih Status Pegawai untuk Singkirkan yang Tangani Kasus Besar

Alih Status Pegawai untuk Singkirkan yang Tangani Kasus Besar




Ilustrasi KPK. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan


© Disediakan oleh Kumparan
Ilustrasi KPK. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Selama beberapa waktu belakangan, KPK terus menjadi sorotan karena tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat pengalihan status pegawai menjadi ASN menuai polemik. Dari ribuan pegawai, ada 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus, salah satunya penyidik senior Novel Baswedan.

Pertanyaan TWK menuai polemik karena bahannya yang sama sekali tidak berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Isu ini semakin pelik karena 75 pegawai yang tidak lolos dinonaktifkan Ketua KPK Firli Bahuri.

Terkait isu ini, Koalisi Save KPK menyampaikan kekecewaannya karena 75 pegawai yang dinonaktifkan adalah mereka yang mempunyai rekam jejak dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia.

“Yang sangat menyesakkan dan membuat miris, sebagian besar insan pegawai yang diberhentikan adalah punggawa-punggawa KPK yang mempunyai rekam jejak luar biasa karena telah berhasil menangani perkara mega akbar skandal korupsi,” kata Koalisi Save KPK dalam keterangannya, Rabu (12/5).



Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Shutter Stock


© Disediakan oleh Kumparan
Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Shutter Stock

Sebagaimana diketahui, TWK merupakan buntut dari revisi UU KPK pada tahun 2019 yang mengharuskan pegawai KPK menjadi ASN. Kendati demikian, tidak ada ketentuan soal TWK di dalam UU KPK baru atay Peraturan Pemerintah yang jadi turunannya.

TWK baru muncul dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 dan diteken Ketua KPK Firli Bahuri pada 27 Januari 2021.

Koalisi Save KPK juga menyatakan kekecewaannya terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat putusan yang berlawanan dengan ekspetasi publik. Dalam gugatan yang diajukan Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof Fathul Wahid dkk, diminta alih status pegawai KPK menjadi ASN tak boleh merugikan pegawai.

Namun, MK menyebut peralihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan konsekuensi hukum dari berlakunya UU KPK hasil revisi.

“Delapan Hakim MK telah memilih jalan ‘seiring’ dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dan segenap anggota DPR RI yang secara sengaja dan sepakat untuk meruntuhkan KPK. Hal lain, MK juga mengabaikan untuk melihat dan memahami kontes terkini, pasca Transparency International melansir Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. Dalam indeks itu disebutkan, skor dan peringkat Indonesia merosot tajam. Fakta ini harus dimaknai sebagai suatu kegagalan politik hukum dalam upaya pemberantasan korupsi pemerintah yang memilih melemahkan, ketimbang memperkuat KPK,” tuturnya.



Ilustrasi penyidik KPK. Foto: Instagram/@official.kpk


© Disediakan oleh Kumparan
Ilustrasi penyidik KPK. Foto: Instagram/@official.kpk

Lebih lanjut, Save Koalisi KPK juga menilai Firli Bahuri sebagai Ketua KPK gagal mengelola informasi terkait TWK. Selaku Ketua KPK, menurut mereka, Firli wajib mematuhi aturan hukum dan putusan MK yang telah menegaskan bahwa peralihan status kepegawaian tidak boleh merugikan pegawai itu sendiri.

“Selain itu, yang terpenting juga perihal kepastian status dan independensi Pegawai KPK dalam melaksanakan tugas. Hal ini kami nilai sebagai penyiasatan hukum dari Ketua KPK yang sejak awal memiliki kepentingan dan agenda pribadi untuk ‘menyingkirkan’ para pegawai yang sedang menangani perkara besar yang melibatkan oknum-oknum yang kekuasaan. Tindakan di atas dapat dikualifikasi juga sebagai tindakan pelanggaran HAM,” ujarnya.

Firli juga dinilai mengambil banyak langkah keliru yang semakin menambah catatan suram, yang membuat runyam lembaga antirasuah di bawah kepemimpinannya. Seperti ketidakmauannya untuk secara serius meringkus Harun Masiku, menghilangkan nama politisi dalam surat dakwaan korupsi bansos, melindungi saksi perkara benih lobster, menerbitkan SP3 untuk BLBI, dan berbagai kontroversi lain yang dapat menjatuhkan kewibawaan KPK.

“Berangkat dari hal tersebut, akhirnya kekhawatiran publik selama ini semakin terbukti, masuknya Firli Bahuri menjadi pimpinan

KPK memiliki agenda khusus untuk meruntuhkan kehormatan lembaga antirasuah itu dari dalam,” tegasnya.



Ilustrasi tahanan KPK. Foto: Humas KPK


© Disediakan oleh Kumparan
Ilustrasi tahanan KPK. Foto: Humas KPK

Atas dasar-dasar tersebut, Koalisi Save KPK mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Dalam alih status KPK wajib hukumnya mempedomani putusan MK Nomor: Nomor 70/PUU-XVII/2019 pada [angka. 3.22] hal. 340 yang menyatakan:

…Dalam Peraturan KPK inilah telah ditentukan penghitungan terhadap masa kerja dalam jenjang pangkat sebelum pegawai KPK menjadi ASN (vide Pasal 7 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara). Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK.

Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan;






© Disediakan oleh Kumparan


2. Asesmen tidak dapat digunakan dan bukan instrumen yang dapat dipakai untuk mengangkat atau tidak sebagai aparatur sipil negara.Itu sebabnya, assesmen harus dibedakan antara proses ‘seleksi’ dan ‘asesmen’. SELEKSI adalah pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik) atau penyaringan. Sedangkan ASESMEN adalah proses penilaian, pengumpulan informasi dan data secara komprehensif. Tindakan yang menyesatkan perbedaan antara selesi dan assesmen tidak saja bersifat manipulatif tapi juga suatu perbuatan melawan hukum;

3. Selain karena adanya putusan MK, muatan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 (PP 41/2020). Sebab, Pasal 4 PP 41/2020 sama sekali tidak menyebutkan tahapan “seleksi” saat dilakukan peralihan kepegawaian;

4. Sudahi dan STOP segala bentuk tindakan yang ditujukan untuk dan sebagai bagian dari proses pembusukan KPK. Salah satu tindakan dimaksud adalah menyingkirkan SDM KPK yang merupakan pegawai-pegawai yang sudah terbukti rekam jejaknya adalah figur yang memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam melakukan pemberantasan korupsi;

5. Ketua KPK diminta untuk menjalankan kewajiban bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan membuka akses informasi sesuai Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU No. 30 Tahun 2002 jo UU No. 19 Tahun 2019 atas hasil assesmen yang dijadikan penilaian dan kebijakan untuk menyingkirkan pegawai KPK melalui proses litsus;

6. Untuk tidak menimbulkan dampak yang lebih luas lagi pada KPK dan upaya pemberantasan korupsi maka perlu membentuk Tim Investigasi yang melibatkan partisipasi publik secara luas guna melakukan melakukan investigasi yang menyeluruh atas dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK.



Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close